#peraturan-menteri

Motorists refuel oil (fuel) type pertalite at a gas station in Jalan Pemuda area, Rawamangun, East Jakarta, Monday (13/5/2024). Government to restrict subsidized fuel from October 1, 2024

Jumat , 30 Aug 2024, 05:45 WIB

Government to Limit Subsidized Fuel on October 1, Jokowi: Still Socializing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) said the plan to restrict the purchase of subsidized fuel oil (BBM) is still in the process of socialization. The Ministry of...

Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024). Pemerintah akan membatasi BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024

Kamis , 29 Aug 2024, 08:13 WIB

Pemerintah Hendak Batasi BBM Bersubsidi pada 1 Oktober, Jokowi: Masih Sosialisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam proses sosialisasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kemungkinkan pelaksanaan pembatasan ini akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. "Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa," ucap Presiden memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan...

Ahad , 16 Jul 2023, 11:11 WIB

Kementerian PUPR Ringkas Regulasi untuk Permudah Bantuan Perumahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...

Kamis , 15 Dec 2022, 19:48 WIB

Erick Thohir Pangkas 42 Permen BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick...

Jumat , 08 Mar 2019, 17:12 WIB

Permen Pariwisata Halal Ditargetkan Rampung Tahun Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berupaya menghadirkan...

Guru honorer dan guru tidak tetap melakukan aksi tutup mulut saat menggelar aksi di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin (29/10/2018).

Kamis , 22 Nov 2018, 23:24 WIB

Dianggap Merugikan Guru Honorer, Usia PNS Digugat ke MK

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani (kanan) memberikan sambutan disaksikan Dirut Bursa Efek Indonesia Ito Warsito ketika membuka perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (24/7).

Selasa , 01 Aug 2017, 08:17 WIB

Kadin Minta Peraturan yang Hambat Investasi Dicabut

Kamis , 30 Mar 2017, 00:32 WIB

Banyak Peraturan Hambat Ease of Doing Business

Rabu , 01 Feb 2017, 16:21 WIB

Zulkifli Sebut Banyak Peraturan Menteri tidak Pro Rakyat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-70 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/9).

Kamis , 26 Nov 2015, 19:59 WIB

Baru Dua Bulan Dilaksanakan, Aturan Alokasi Gas akan Direvisi

Jumat , 16 Oct 2015, 17:37 WIB

PBM Pendirian Rumah Ibadah Perlu Disempurnakan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Senin , 19 Jan 2015, 23:04 WIB

Menteri Susi Jawab Protes Nelayan Soal Permen Baru yang Ketat

Kamis , 22 May 2014, 17:44 WIB

KPAI: Cegah Intoleransi terhadap Pelajar Berjilbab

Selasa , 01 Apr 2014, 05:55 WIB

Tenggat Permen Jilbab 8 April

Sabtu , 22 Mar 2014, 07:40 WIB

Peraturan Menteri Dituding Jadi Penyebab Bangkrutnya Industri Rokok

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim

Rabu , 19 Mar 2014, 21:58 WIB

Wamendikbud: Perlu Permen untuk Operasional Sekolah Internasional

Selasa , 18 Mar 2014, 18:49 WIB

Aturan Jilbab Segera Disahkan (2, habis)

Pasangan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Wajib Menikah di KUA

REPUBLIKA.CO.ID, SRAGEN -- Tak akan ada lagi pernikahan resmi yang bisa dilakukan di masjid-masjid Kota Sragen. Pasangan yang bermimpi mencatatkan pernikahannya di gedung atau hotel pun harus gigit jari. Sebab, mulai 1 Januari 2014, petugas pencatat nikah (PPN) di Kabupaten Sragen memberlakukan aturan baru.Penghulu menolak melakukan kegiatan pencatatan nikah di luar balai nikah atau KUA (kantor urusan agama). Jika ada...