#perdebatan-ruu-kuhp

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 14 Dec 2022, 18:42 WIB

Reaksi Atas KUHP Baru Dirasa Wajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan KUHP yang baru memang masih menuai reaksi pro dan kontra. Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Marcus Priyo Gunarto mengatakan, reaksi yang muncul dalam pengesahan...

Sosialisasi KUHP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Rabu , 14 Dec 2022, 12:27 WIB

Cegah Hoaks, Penyuluh Informasi Publik Diminta Aktif Sosialisasikan KUHP Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan RKUHP menjadi KUHP dinilai sebagai momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Direktur Informasi Komunikasi Polhukam, Kemenkominfo, Bambang Gunawan, mengatakan KUHP yang disahkan itu telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. "Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi KUHP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks...

Selasa , 13 Dec 2022, 13:58 WIB

KUHP Baru Berorientasi pada Kebijakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru...

Selasa , 13 Dec 2022, 11:28 WIB

Anggota Komisi I DPR Nilai KUHP Baru Sejalan Tuntutan Perkembangan Zaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru...

close ×