#perlindungan-perempuan

Anggota DPRD Kota Bandung drg Susi Sulastri

Selasa , 18 Feb 2025, 19:15 WIB

Belum Miliki Aturan Soal Perlindungan Perempuan, DPRD Kota Bandung Matangkan Raperda

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Saat ini, Kota Bandung belum memiliki payung hukum untuk perlindungan perempuan. Padahal, permasalahan yang dihadapi perempuan Kota Bandung cukup banyak. Di antaranya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), TPPO (Tindak...

Ketua Pansus 5 DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah SPd

Jumat , 24 Jan 2025, 08:29 WIB

Lindungi Perempuan, Pansus 5 DPRD Kota Badung Bahas Raperda Soal Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--DPRD Kota Bandung, memberi perhatian terhadap masalah gender. Saat ini, Pansus 5 DPRD Kota Bandung tengah membahas Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan. Menurut Anggota Pansus 5 DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah SPd, Raperda ini dibuat untuk melindungi perempuan secara nyata. "Kita akan membuat draft, agar raperda ini bisa memberikan perlindungan yang nyata kepada perempuan," ujar Nunung, Jumat (24/1/2025). Nunung mengatakan,...

Kamis , 16 Jan 2025, 06:51 WIB

Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak, Kapolri Dorong Direktorat PPA-PPO hingga Polres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menargetkan...

Rabu , 06 Nov 2024, 18:30 WIB

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkot-Kemenag Tangsel Susun Buku Nasihat Tokoh Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui...

Selasa , 08 Oct 2024, 00:05 WIB

KemenPPPA: Kolaborasi Kunci Tekan Kekerasan terhadap Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen...

Kamis , 12 Sep 2024, 23:30 WIB

Menteri PPPA Apresiasi Sinergi DPR Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani.

Kamis , 29 Aug 2024, 09:49 WIB

Perempuan Jawa Barat Harus Merdeka dari Kekerasan

Ni Luh Putu Ellyani (46) mengemudikan bus tingkat wisata atau Bus City Tour Jakarta, Selasa (20/12). Pemprov DKI Jakarta memilih sopir perempuan ketimbang laki-laki untuk menjadi pengemudi bus wisata, hal ini dinilai pengemudi perempuan lebih mampu mengend

Kamis , 14 Dec 2023, 18:20 WIB

Pekerja Perempuan Transportasi, Mari Kita Berjuang Lawan Kekerasan dan Pelecehan!

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dewa Ayu Laksmi dalam webinar Perlindungan Konsumen Perempuan dalam Ekosistem Fintech, Selasa (5/12/2023).

Selasa , 05 Dec 2023, 17:09 WIB

Strategi Kementerian PPPA Lindungi Konsumen Perempuan dalam Ekosistem Fintech Ilegal

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga

Senin , 04 Dec 2023, 23:35 WIB

Menteri PPPA: Pentingnya Ruang Publik Aman Bagi Perempuan

Selasa , 28 Nov 2023, 18:08 WIB

KemenPPPA: Tidak Ada Penyelesaian Damai dalam Kasus Kekerasan Seksual

Presiden Direktur PT AXA Mandiri Financial Services Handojo G. Kusuma (kedua kiri), Presiden Direktur PT AXA Financial Indonesia Niharika Yadav (ketiga kiri) dan Presiden Direktur AXA Insurance Indonesia Laurent Bourson (ketiga kanan) saat mengikuti kegiatan Dare to Be Fit yang merupakan bagian dari kampanye Perempuan Tanpa Beban Risiko, di Senayan Park, Sabtu (21/10/2023). PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri), PT AXA Financial Indonesia dan PT AXA Insurance Indonesia (AXA), memperkenalkan kampanye Perempuan Tanpa Beban Risiko yang berfokus pada tiga tema besar, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan finansial.

Sabtu , 21 Oct 2023, 20:43 WIB

In Picture: Kampanyekan Perempuan Tanpa Beban Resiko, AXA Mandiri Gelar Acara Dare to Be Fit

Kamis , 12 Oct 2023, 13:23 WIB

Anggota DPRD Jabar Sebut, Ini Hak-hak Perempuan yang Wajib Diketahui di Perda Nomor 2

Provinsi Jabar, telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada 15 Februari 2023. (ilustrasi)

Kamis , 12 Oct 2023, 13:11 WIB

Anggota DPRD Jabar Nilai Perda Pemberdayaan Perempuan Krusial Harus Disosialisasikan

Seorang ibu merapikan dandanan anaknya saat mengikuti karnaval budaya. Perempuan yang menjadi kepala keluarga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

Sabtu , 24 Jun 2023, 20:45 WIB

Komnas Dorong Perlindungan Perempuan Berstatus Kepala Keluarga

Sejumlah pelajar membentangkan poster dan spanduk menolak kekerasan terhadap anak, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/7/2022).

Sabtu , 03 Jun 2023, 23:49 WIB

Cak Imin Dinilai Elemen Aktivis Perjuangkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Acara perlindungan terhadap perempuan Papua yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Pelajar Nusantara (PP-IJPN).

Sabtu , 03 Dec 2022, 05:25 WIB

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Papua Didukung

Aisyiyah Luncurkan Gerakan Nasional Paralegal

REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pimpinan Pusat Aisyiyah meluncurkan Gerakan Nasional Paralegal: Penguatan Peran Aisyiyah dalam Pendampingan Hukum pada Perempuan dan Anak untuk Indonesia Berkemajuan. Kegiatan ini berlangsung di Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Atiyatul Ulya mengatakan, Aisyiyah sudah memiliki pengalaman luar biasa dalam kerja sosial merespon persoalan yang dihadapi bangsa kita, baik soal pendidikan, kesehatan, masyarakat...

Kamis , 11 Aug 2022, 18:15 WIB

Polres dan Pemkab Magetan Bentuk Satgas PPA Lindungi Perempuan/Anak

Sabtu , 06 Aug 2022, 12:10 WIB

Akhir Damai di Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Ilustrasi. Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komisi Nasional Perempuan Veryanto Sitohang menyebut perlindungan hak perempuan di dalam lingkungan pesantren belum berjalan maksimal.

Jumat , 08 Jul 2022, 17:26 WIB

Komnas Perempuan Sebut Perlindungan Perempuan di Pesantren Belum Maksimal

Ketua DPR Puan Maharani melambaikan tangan saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.Prayogi/Republika.

Selasa , 12 Apr 2022, 14:47 WIB

Tangis Puan Maharani untuk Sahnya UU TPKS

Jumat , 03 Sep 2021, 17:39 WIB

Menteri PPPA Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak

RUU PKS merupakan RUU usulan Badan Legislasi DPR. Ilustrasi rapat DPR

Kamis , 29 Jul 2021, 05:55 WIB

Panja: Benturan Ideologi Jadi Kendala Utama RUU PKS

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Tahun 2021 yang dibuka Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga di Sanur, Denpasar, Kamis (17/6).

Kamis , 17 Jun 2021, 16:18 WIB

Wali Kota Denpasar Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Ahad , 21 Mar 2021, 17:48 WIB

Erdogan Diprotes Usai Tarik Perjanjian Lindungi Perempuan

Jumat , 19 Feb 2021, 15:21 WIB

KPPPA-Istiqlal MoU Pelindungan Perempuan Berbasis Masjid

Bendera Polandia. Polandia keluar dari perjanjian dengan Uni Eropa

Rabu , 29 Jul 2020, 07:46 WIB

Polandia Keluar dari Perjanjian Perlindungan Perempuan

Ilustrasi Kekerasan Terhadap Perempuan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membentuk panitia khusus (Pansus) III yang bertugas menyusun peraturan daerah mengenai perlindungan hak-hak perempuan.

Ahad , 12 Jul 2020, 23:37 WIB

DPRD Bekasi Bentuk Pansus Perda Perlindungan Perempuan

Rabu , 11 Dec 2019, 19:47 WIB

Erick Thohir Ancam Copot Pejabat BUMN Lecehkan Perempuan

Kamis , 31 Oct 2019, 01:10 WIB

Facebook Andalkan AI demi Keamanan Perempuan di Medsosnya

Aksi damai bertajuk stop kekerasan seksual. (Ilustrasi)

Selasa , 01 Oct 2019, 16:18 WIB

Sukabumi Catat 127 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak

Perempuan karier. Perempuan mendapat tempat terhormat dalam masyarakat madani. Perlindungan perempuan menjadi sangat penting.

Senin , 29 Jul 2019, 05:26 WIB

Retizen: Lindungi Kehormatan Perempuan

Ekspresi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi kerabat saat pengesahan amnesti untuk dirinya pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Jumat , 26 Jul 2019, 03:02 WIB

Komnas Perempuan: Unit PPA Seharusnya Dikuatkan Statusnya

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Vennetia R Danes (kanan)

Alasan Perlunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Vennetia R Danes mengatakan, maraknya kekerasan seksual pada perempuan yang saat ini terjadi patut diwaspadai. Vennetia mengatakan, untuk mengatasi kekerasan seksual tersebut tentunya KPPPA memerlukan bantuan hukum yang terdapat di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ia menambahkan, RUU PKS bisa menlindungi korban kekerasan seksual. Berikut video...

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, Vennetia R Danes

Ahad , 24 Feb 2019, 12:13 WIB