Selasa , 27 May 2014, 17:16 WIB

Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias (2-habis)

REPUBLIKA.CO.ID, Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah.APMI, menurut dia, sangat menyayangkan pembahasan draf permen tahap kedua yang dilakukan secara internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebagai pengusul permen sekaligus perwakilan...

Selasa , 27 May 2014, 17:12 WIB

Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias (1)

REPUBLIKA.CO.ID, Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah.JAKARTA — Draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) tentang seragam sekolah dinilai masih mengandung hal-hal yang bias, terutama dalam pasal sanksi. Pada bab lima tentang sanksi disebutkan, bagi satuan pendidikan yang melarang peserta didik putri mengenakan pakaian seragam khas Muslimah atau berjilbab, otomatis telah melanggar ketentuan dalam permen. Karena itu, akan dikenakan sanksi...