#perppu

Senin , 09 Jan 2023, 23:49 WIB

Lahirnya Perppu Pengganti Bukti Lemahnya Konstitusi

Lahirnya Perppu Pengganti Bukti Lemahnya Konstitusi Oleh : Ismawati ( Ibu Peduli Generasi ) Simak isi singkat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja....

Sabtu , 12 Nov 2022, 11:20 WIB

Perludem: Perppu UU Pemilu Melebar, tidak Sekalian Hapus Presidential Threshold?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti proses perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pemilu yang melebar dari tujuan awal. Dari semula untuk mengakomodasi tiga provinsi baru di Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, kini turut membahas penyeragaman masa jabatan komisioner KPU daerah. Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, munculnya usulan pasal selain soal provinsi baru di...

Senin , 25 Jul 2022, 18:39 WIB

Akomodir Terbentuknya Tiga DOB Papua, Anggota DPR: Tidak Perlu Revisi UU Pemilu dan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan...

Selasa , 22 Jun 2021, 00:03 WIB

Perpanjangan Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu Butuh Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan...

Selasa , 17 Nov 2020, 15:56 WIB

Pemerintah Belum Terpikir Perppu Atasi Persoalan UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,...

Rabu , 26 Aug 2020, 15:27 WIB

DPR Pertanyakan Wacana Pemerintah Soal Perppu

Kamis , 25 Jun 2020, 00:17 WIB

Hakim MK: Sepanjang 2019 tak Ada Pengujian Perppu Dikabulkan

Selasa , 05 May 2020, 14:26 WIB

Fraksi PKS: Perppu 1/2020 Berpotensi Melanggar Konstitusi

Perppu APBN Covid-19. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Masinton Pasaribu mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Menurutnya, Perppu tersebut sesungguhnya tak perlu ada.

Rabu , 22 Apr 2020, 23:55 WIB

DPR Nilai Perppu Penanganan Covid-19 tak Perlu Ada

Pimpinan DPR menggelar konferensi pers usai menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Kamis , 02 Apr 2020, 15:42 WIB

DPR Terima Perppu 1 Tahun 2020 dari Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas aturan lama terkait keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Selasa , 31 Mar 2020, 17:47 WIB

Ini Pidato Lengkap Jokowi Terkait Perppu Keuangan Negara

Senin , 28 Oct 2019, 14:44 WIB

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani usai menghadiri Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019, di Ruang Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9).

Kamis , 17 Oct 2019, 17:29 WIB

Arsul Sebut Jokowi Belum Tanda Tangani UU KPK

Senin , 07 Oct 2019, 13:25 WIB

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Dialog dengan DPR

Anggota Wadah Pegawai KPK membawa bendera kuning saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta (Ilustrasi)

Jumat , 04 Oct 2019, 15:22 WIB

Soal Perppu KPK, Moeldoko: Bak Buah Simalakama

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, saat menemui awak media di Yogyakarta, Ahad (15/9).

Jumat , 04 Oct 2019, 02:06 WIB

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

Senin , 30 Sep 2019, 17:16 WIB

Ace Minta Penerbitan Perppu UU KPK Dikaji Terlebih Dahulu

Presiden Jokowi mengundang tokoh nasional untuk membahas kondisi kebangsaan di Istana Merdeka, Kamis (26/9).

Anggota DPR Persilakan Jokowi Keluarkan Perppu UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PAN Yandri Susanto mempersilakan jika Presiden Joko Widodo ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Revisi UU KPK yang baru saja disahkan. "Saya kira tidak ada masalah itu kan hak penuh pak presiden tetapi dalam hukum perundang-undangan kita Perppu itu akan diuji atau akan dinilai oleh DPR secara keseluruhan apakah...

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar dalam orasi ilmiah di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kamis (29/3).

Kamis , 29 Mar 2018, 19:10 WIB

Presiden Diminta Jangan Mudah Mengeluarkan Perppu

Pimpinan Rapat Paripurna, Fadli Zon akhirnya mengetok palu setelah voting atas disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi Undang-Undang.

Jumat , 27 Oct 2017, 11:56 WIB

Gugatan HTI Disidangkan PTUN

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).

Jumat , 27 Oct 2017, 08:36 WIB

Jokowi: Silakan UU Ormas Diperbaiki

Anggota dewan yang menolak RUU terkait Perppu Ormas meninggalkan ruangan sidang ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan laporan pandangan pemerintah pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 22:16 WIB

Sikap Parpol Soal Perppu Ormas Demi Pilpres 2019

Rabu , 25 Oct 2017, 06:30 WIB

Pengesahan Perppu Ormas Dinilai Sebuah Kemunduran

Pasukan Asmaul Husna dan massa Aksi Tolak Perppu Ormas shalat zuhur berjamaah dipimpin seorang imam daro peserta aksi massa,Ustadz Rokhmat S Labib ketua ex HTI selaku Imam shalat Zuhur di Gerbang Komplek Parlemen Senayan, Selasa (24/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 13:29 WIB

Perppu Ormas untuk Siapa?

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sesaat sesaat sebelum rapat pengambilan tingkat I pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (23/10).

Selasa , 24 Oct 2017, 10:49 WIB

PAN, PKS, Gerindra Tolak Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sesaat setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR-RI tentang Perppu Ormas di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, (18/10).

Sabtu , 21 Oct 2017, 22:32 WIB

Berbau Otoriter, Refly Keberatan Perppu Ormas

[ilustrasi] Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Perppu Ormas.

Rabu , 04 Oct 2017, 13:49 WIB

Dua Menteri Absen, Rapat Perppu Ormas di DPR Diwarnai Protes

Kamis , 20 Jul 2017, 13:13 WIB

Government Regulation of Mass Organization

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak.

Rabu , 12 Jul 2017, 23:09 WIB

Pemuda Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Harus Via Jalur Hukum

Selasa , 19 Jan 2016, 15:08 WIB

Ketua DPR SarankanPemerintah Terbitkan Perppu Terorisme

Senin , 17 Aug 2015, 20:07 WIB

Ngotot Minta Perppu, PDIP Ingin Selamatkan Kader

Jumat , 14 Aug 2015, 18:46 WIB

Mendagri: Belum Ada Opsi Perppu Pilkada

Kamis , 06 Aug 2015, 17:23 WIB

Perpanjangan Pendaftaran Pilkada, Ini Kata Zulkifli Hasan

Kamis , 06 Aug 2015, 06:51 WIB

President to consider urgency before issuing Perppu

PDIP: Kita Lihat Apa yang akan Dilakukan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Indonesia mengalami kekosongan norma hukum terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2015 yang masih menyisakan masalah hingga saat ini.Ia mengatakan Pilkada Serentak pada Desember 2015 sejatinya sudah menjadi agenda nasional yang harus didukung pelaksanaannya agar sukses. Namun, ketika dalam prosesnya menyisakan persoalan termasuk masih adanya tujuh daerah dengan bakal...

Rabu , 05 Aug 2015, 11:34 WIB