Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:59 WIB

Lima Perubahan Materi Muatan UU Cipta Kerja dalam Perppu

Presiden Jokowi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat

Selasa , 21 Mar 2023, 14:57 WIB

Tegaskan Perppu Cipta Kerja Mendesak, Airlangga: Dunia Alami Ketidakpastian

Sejumlah massa aksi memasang spanduk saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:51 WIB

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU: Demokrat Tolak, PKS Walkout

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebut Perppu Ciptaker menjadi upaya pencegahan krisis.

Kamis , 16 Feb 2023, 00:50 WIB

Airlangga: Perppu Cipta Kerja Upaya Cegah Krisis

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Demokrat menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 14 Feb 2023, 19:07 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja, Demokrat Nilai Pemerintah Mengkhianati Konstitusi

Prof Nindyo Pramono

Jumat , 10 Feb 2023, 09:26 WIB

Perppu Cipta Kerja Dasar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul (tengah), Hakim konstitusi Saldi Isra (paling kiri), dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (paling kanan) dalam sidang pengujian formil gugatan Perppu Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Kamis , 02 Feb 2023, 13:03 WIB

Penggugat Perppu Cipta Kerja Minta Putusan Sela ke MK

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas.

Jumat , 27 Jan 2023, 21:31 WIB

SMRC Sebut Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Keberadan Perppu, lanjut Trubus, dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.

Kamis , 26 Jan 2023, 22:55 WIB

Pengamat Sebut Perppu Ciptaker Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

Sejumlah demonstran melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Iluni UI FHUI sebut penyusunan Perppu Cipta Kerja tidak mengakomodir masukan publik.

Kamis , 26 Jan 2023, 17:22 WIB

Iluni FHUI: Penyusunan Perppu Cipta Kerja tak Akomodir Masukan Publik

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberlanjutan Peraturan Pemerintah (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kini berada di tangan DPR untuk diputuskan disahkan menjadi undang-undang (UU) atau tidak. Terkait hal tersebut, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) menyoroti potensi adanya 'main mata' akibat koalisi yang solid antara DPR dengan pemerintah."Kami mengkhawatirkan keberadaan koalisi yang solid antara pemerintah dan...

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

Rahmad Handoyo

Kamis , 19 Jan 2023, 02:37 WIB

Legislator: Perppu Cipta Kerja Bertujuan Lindungi Negara

Saleh Partaonan Daulay

Rabu , 18 Jan 2023, 01:47 WIB

Legislator Sarankan Pemerintah Jelaskan Urgensi Perppu Ciptaker

Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/11/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah tahun 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK di tengah isu resesi global dan menolak Ombibuslaw UU Ciptaker. Republika/Abdan Syakura

Ahad , 15 Jan 2023, 08:02 WIB

Kader Muhammadiyah Sebut Polemik Perppu Cipta Kerja Ditunggangi Kelompok Radikal

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Sabtu , 14 Jan 2023, 14:53 WIB

In Picture: Aksi Partai Buruh Menolak Perppu Cipta Kerja

Christina Aryani

Sabtu , 14 Jan 2023, 02:53 WIB

Anggota Baleg: Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker Jadi Pertimbangan DPR

Aksi sejuta buruh toal tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan.

Sabtu , 14 Jan 2023, 00:10 WIB

Komnas HAM: Perhatikan Syarat Objektif Penerbitan Perppu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Komnas HAM sebut Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan putusan MK.

Jumat , 13 Jan 2023, 18:21 WIB

Komnas HAM: Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Kantor Staf Kepresidenan (ilustrasi)

Rabu , 11 Jan 2023, 02:17 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi Kepentingan Rakyat dan Negara

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof Benny Riyanto menilai kehadiran Perppu Cipta Kerja penting bagi Pemerintah. Selain itu percepatan Perppu Ciptaker juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Rabu , 11 Jan 2023, 02:10 WIB

Ini Pesan Guru Besar Hukum UNNES Terkait Perppu Cipta Kerja

Aksi sejuta buruh tolak tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan. Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.

Selasa , 10 Jan 2023, 17:14 WIB

PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada

Aksi sejuta buruh tolak tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan. Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.

PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.  PBHI menilai keadaan darurat negara yang menjadi dalih penerbitan Perpu itu tergolong tidak tepat, bahkan cenderung mengada-ngada. Perpu itu hadir dengan alasan kegentingan mendesak atas ancaman krisis ekonomi global dan kekosongan...

Aksi sejuta buruh tolak tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan. Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.

Selasa , 10 Jan 2023, 17:14 WIB

PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari 2023 menolak isi Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 10 Jan 2023, 11:24 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja pada 14 Januari

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mencoba mengemudikan mobil listrik KIA EV6 usai membuka GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022). Pameran otomotif GIIAS 2022 digelar pada 11-21 Agustus 2022 menghadirkan 25 merek kendaraan penumpang dan komersial serta memamerkan kendaraan listrik dan konsep.

Selasa , 10 Jan 2023, 09:25 WIB

Susahnya Cari Investor pada Saat Seperti Ini, Perppu Cipta Kerja Bisa Diandalkan?

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo.

Sabtu , 07 Jan 2023, 18:51 WIB

Pengusaha AS Turut Cermati Kontroversi Perppu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta. Penerbitan Perppu Cipta Kerja hingga kini menuai polemik. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 21:02 WIB

Jimly Sebut Celah Pemakzulan Setelah Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Istana

Seorang buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng memberikan bunga kepada sejumlah polisi wanita yang berjaga saat aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, pada 2020 lalu. Setelah dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 20:45 WIB

'Hak Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Terancam Perppu Cipta Kerja'

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

sejumlah buruh melakukan unjuk rasa untuk penolak Perppu Cipta Kerja. Pengamat sebut Perppu Ciptaker sudah sistematis presiden tiga periode tak mengejutkan.

Jumat , 06 Jan 2023, 15:11 WIB

'Perppu Ciptaker Sudah Sistematis, Presiden Tiga Periode Juga tak Mengejutkan'

Buruh dari berbagai serikat pekerja meminta Presiden Joko Widodo mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitik PSHK UII menilai Perppu Cipta Kerja merupakan intrik hukum jahat pemerintah

Jumat , 06 Jan 2023, 13:25 WIB

PSHK UII: Perppu Ciptaker Intrik Hukum Jahat Pemerintah

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebut Perppu Cipta Kerja sesuai prosedur

Jumat , 06 Jan 2023, 07:02 WIB

Yusril Bela Perppu Cipta Kerja

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 04:53 WIB

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja sebagai perbaikan dari Undang-undang Cipta Kerja sesuai aspirasi publik. "Proses penjaringan aspirasi masyarakat untuk perbaikan Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian bermuara pada terbitnya Perppu Cipta Kerja sudah dilakukan," kata Edy Priyono dalam keterangan di Jakarta, Kamis (6/7/2023). Prosesnya, kata dia,...

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 04:53 WIB

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:35 WIB

Bivitri: Perppu Cipta Kerja Bentuk Keculasan Pemerintah

Presiden Jokowi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:01 WIB

Akademisi: Penerbitan Perppu Ciptaker Merupakan Langkah Tepat

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Kalangan buruh menilai, substansi Perppu Cipta Kerja lebih buruk dari UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 18:40 WIB

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Kamis , 05 Jan 2023, 15:08 WIB

Dasco Tegaskan tak Ada Alasan Memakzulkan Jokowi Lewat Perppu Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengunduran diri Ida Fauziah sebagai Menaker.

Kamis , 05 Jan 2023, 14:22 WIB

Partai Buruh Sebut Aturan Outsourcing di Perppu Makin Membingungkan

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Desember 2022 lalu. Kalangan buruh menilai formulasi pengupahan di Perppu Cipta Kerja semakin tidak jelas. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 13:48 WIB

Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

Pekerja mengemas bubuk jahe merah instan di pabrik pengolahan jahe merah, Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022) (ilustrasi). Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih mendetail terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja agar visi mendorong lebih banyak investasi dapat tercapai.

Rabu , 04 Jan 2023, 23:31 WIB

Core: Perlu Penjelasan Perppu Ciptaker Agar Target Investasi Tercapai

Menaker Ida Fauziyah mengeklaim Perppu Cipta Kerja justru melindungi pekerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 16:08 WIB

Menaker: Perppu Ciptaker Justru Lindungi Pekerja

Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin.

Rabu , 04 Jan 2023, 15:58 WIB

Soal Perppu Cipta Kerja, Wapres: Dalam Rangka Memperbaiki Ekonomi

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022). Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa penurunan biaya logistik bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan investasi pada 2023 selain menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 15:07 WIB

Ekonom: Selain Perppu, Penurunan Biaya Logistik Bisa Genjot Investasi

Arief Poyuono (kiri).

Rabu , 04 Jan 2023, 14:49 WIB

Arief Poyuono: Kepentingan Buruh Sudah Diakomodasi dalam Perppu UU Ciptaker

Arief Poyuono (kiri).

Arief Poyuono: Kepentingan Buruh Sudah Diakomodasi dalam Perppu UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) sudah sangat tepat dan konstitusional. Arief menilai penerbitan perppu saat masa pemerintahan hasil Pemilu 2024 justru menjadi produk UU yang inskonstitusional."Karena jelas keputusan MK tidak pernah menyatakan bahwa UU Cipta...

Arief Poyuono (kiri).

Rabu , 04 Jan 2023, 14:49 WIB

Arief Poyuono: Kepentingan Buruh Sudah Diakomodasi dalam Perppu UU Ciptaker

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk membuat UU Cipta Kerja yang baru dalam mengakhiri polemik Perppu Cipta Kerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 14:10 WIB

Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Ini Saran Jimly Asshiddiqie