Selasa , 07 Jul 2015, 17:11 WIB

Demi Freeport, Pemerintah Kaji Penerbitan Perppu Minerba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengkaji kebutuhan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) tentang mineral dan batubara. Hal ini untuk mengurai permasalahan pertambangan yang selama ini terkendala oleh UU...

Senin , 06 Jul 2015, 15:39 WIB

'Pemerintah Harus Terbitkan Perppu Sebelum Ubah UU Minerba'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) sebelum mengubah Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba). Hal ini terkait status perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia yang habis pada 2021. Satya menilai, seharusnya wilayah kerja Freeport dikembalikan kepada pemerintah sebagai Wilayah Pencadangan Nasional, selepas kontrak...