Senin , 21 Oct 2013, 15:09 WIB
Menolak Perppu Berarti Menolak Pengawasan MK
Senin , 21 Oct 2013, 14:33 WIB
PPP Belum Ambil Sikap Terhadap Perppu MK
Senin , 21 Oct 2013, 14:19 WIB
Mahfud MD: Perppu MK Tak Lagi 'Urgent'
Senin , 21 Oct 2013, 12:33 WIB
Perindo Desak DPR Tolak Perppu Mahkamah Konstitusi
Senin , 21 Oct 2013, 08:08 WIB
Bamsat Yakin DPR Bakal Tolak Perppu MK
Ahad , 20 Oct 2013, 15:32 WIB
'Perppu MK Tetap Berlaku Selama Belum Direspons dari DPR'
Sabtu , 19 Oct 2013, 23:15 WIB
Tiga Alasan Refly Dukung Perppu MK
Sabtu , 19 Oct 2013, 21:30 WIB
Pakar: Perppu MK Kehilangan Momentum
Sabtu , 19 Oct 2013, 20:47 WIB
Jika Perppu MK Ditolak, Refly Perkirakan Tak Ada Perubahan di MK
Sabtu , 19 Oct 2013, 20:02 WIB
Hanura Nilai Pertimbangan Perppu MK Tak Masuk Akal
Sabtu , 19 Oct 2013, 18:19 WIB
Presiden SBY Siap Berdiskusi dengan MK
Sabtu , 19 Oct 2013, 18:06 WIB
SBY Siap Berdiskusi dengan MK
Perppu Tak Jawab Persoalan Mahkamah Konstitusi
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjawab permasalahan MK."Perpu Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur materi krusial, misalnya, apabila secara bersamaan ada dua atau tiga hakim yang diberhentikan atau mengundurkan diri, kemudian bagaimana kekuatan putusan MK apabila hakim terindikasi atau...
Jumat , 18 Oct 2013, 17:04 WIB
Golkar: Presiden Tak akan Dimakzulkan Hanya karena Perppu
Jumat , 18 Oct 2013, 16:55 WIB
Politisi Dilarang Langsung Jadi Hakim MK, Politikus PKS Kritik Perppu MK
Jumat , 18 Oct 2013, 07:07 WIB
KY: Hakim Konstitusi Harus Diawasi
Jumat , 18 Oct 2013, 00:07 WIB
Djoko Suyanto: Perppu untuk Selamatkan Kredibilitas MK
Kamis , 17 Oct 2013, 22:01 WIB
Perppu MK Libatkan KY Pilih Hakim Konstitusi
Kamis , 17 Oct 2013, 21:44 WIB
Perppu MK Larang Politikus Langsung Jadi Hakim Konstitusi
Kamis , 17 Oct 2013, 21:22 WIB
Menko Polhukam: Penerbitan Perppu Untuk Perkuat MK
Kamis , 17 Oct 2013, 21:17 WIB
Politisi Golkar Anggap Perppu MK Tidak Tepat
Kamis , 17 Oct 2013, 20:37 WIB
Presiden Teken Perppu Mahkamah Konstitusi
Kamis , 17 Oct 2013, 19:22 WIB
Yusril: Perppu Mahkamah Konstitusi Sangat Terlambat
Kamis , 17 Oct 2013, 15:43 WIB
Presiden Akan Konpers Soal Perppu MK
Kamis , 17 Oct 2013, 11:04 WIB
Golkar: Situasi di MK Tidak Sedang Keadaan Bahaya
PPP: Perppu MK Buka Peluang 'Impeachment'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, partainya mengusulkan revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk respon positif terhadap apa yang menimpa MK saat ini. Menurutnya, ditangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar memberikan dampak langsung terhadap eksistensi MK. Bagi PPP, terang Lukman, revisi UU MK merupakan hal yang paling ideal. "Perppu saat ini...
Ahad , 06 Oct 2013, 23:39 WIB
Soal Perppu MK, Marzuki Alie: Lihat Dulu Isinya, Jangan Langsung Ditolak
Ahad , 06 Oct 2013, 18:55 WIB
SBY Perintahkan Penyidikan Kasus Akil Mochtar Dipercepat, Ini Sikap KPK
Ahad , 06 Oct 2013, 18:46 WIB