Komisi Yudisial, ilustrasi

Senin , 21 Oct 2013, 15:09 WIB

Menolak Perppu Berarti Menolak Pengawasan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi

Senin , 21 Oct 2013, 14:33 WIB

PPP Belum Ambil Sikap Terhadap Perppu MK

Mahfud MD

Senin , 21 Oct 2013, 14:19 WIB

Mahfud MD: Perppu MK Tak Lagi 'Urgent'

Bambang Soesatyo

Senin , 21 Oct 2013, 08:08 WIB

Bamsat Yakin DPR Bakal Tolak Perppu MK

Refly Harun

Sabtu , 19 Oct 2013, 23:15 WIB

Tiga Alasan Refly Dukung Perppu MK

Gedung Mahkamah Konstitusi

Sabtu , 19 Oct 2013, 21:30 WIB

Pakar: Perppu MK Kehilangan Momentum

Presiden Yudhoyono

Sabtu , 19 Oct 2013, 18:19 WIB

Presiden SBY Siap Berdiskusi dengan MK

Susilo Bambang Yudhoyono

Sabtu , 19 Oct 2013, 18:06 WIB

SBY Siap Berdiskusi dengan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi

Perppu Tak Jawab Persoalan Mahkamah Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjawab permasalahan MK."Perpu Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur materi krusial, misalnya, apabila secara bersamaan ada dua atau tiga hakim yang diberhentikan atau mengundurkan diri, kemudian bagaimana kekuatan putusan MK apabila hakim terindikasi atau...

Presiden Yudhoyono

Sabtu , 19 Oct 2013, 14:05 WIB

Presiden SBY Tiba di Jakarta

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jumat , 18 Oct 2013, 22:38 WIB

KY Sambut Positif Perppu Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jumat , 18 Oct 2013, 21:07 WIB

MK Perlu Segera Bentuk Panel Ahli

Partai Gerindra

Jumat , 18 Oct 2013, 18:36 WIB

Gerindra: Perppu MK tak Berguna

Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saefuddin

PPP: Perppu MK Buka Peluang 'Impeachment'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, partainya mengusulkan revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk respon positif terhadap apa yang menimpa MK saat ini. Menurutnya, ditangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar memberikan dampak langsung terhadap eksistensi MK. Bagi PPP, terang Lukman, revisi UU MK merupakan hal yang paling ideal. "Perppu saat ini...