#perppu-ormas

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi sikap Tim Hukum Front Pembela Islam (FPI) menyiapkan langkah hukum, sesuai arahan Habib Rizieq Syihab, menyikapi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Kejaksaan Agung dan BNPT. Surat Keputusan Bersama, itu berisi pelarangan kegiatan, penggunaan atribut dan menghentikan kegiatan FPI.

Kamis , 31 Dec 2020, 13:14 WIB

FPI Tempuh Jalur Hukum, Pemerintah Diminta Taat Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi sikap Tim Hukum Front Pembela Islam (FPI) menyiapkan langkah hukum,...

Selasa , 08 May 2018, 10:44 WIB

Mendukung PBB, tidak Menabrak Prinsip HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menyatakan HTI memberi dukungan penuh kepada Partai Bulan Bintang (PBB). Menurut dia, bentuk dukungan tersebut tidak menyalahi prinsip HTI untuk anti berpolitik. ''Enggak ada yang ditabrak (prinsip HTI),'' ujar Ismail ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (8/5). Selama PBB sejalan dengan prinsip HTI maka pihaknya akan terus mendukung partai pimpinan Yusril Ihza...

Selasa , 08 May 2018, 09:27 WIB

PBNU Minta Kasus HTI Jangan Dibawa ke Jalanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),...

Selasa , 08 May 2018, 09:07 WIB

Polri Siap Tindak Tegas Kegiatan HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghormati...

Selasa , 08 May 2018, 08:18 WIB

PBNU Ajak Eks HTI untuk Dakwah bersama NU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nahdlatul Ulama (NU) menyambut baik putusan...

Suasana saat sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Negeri Tata Usaha, Jakarta, Kamis (4/1).

Kamis , 29 Mar 2018, 14:28 WIB

Kemenkumham Hadirkan Tiga Saksi dalam Sidang Gugatan HTI

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah menjadi saksi dalam sidang gugatan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di PTUN Jakarta, Kamis (29/3).

Kamis , 29 Mar 2018, 14:14 WIB

Hadapi Gugatan HTI, Pemerintah Hadirkan Ahli Tata Negara

Kamis , 15 Mar 2018, 20:35 WIB

Mendagri: Kepala Daerah Harus Selalu Awasi Keberadaan Ormas

Kamis , 15 Mar 2018, 16:53 WIB

Di Sidang, Pakar Agama Sebut HTI Menentang Paham Demokrasi

Kamis , 08 Feb 2018, 16:16 WIB

Saksi: HTI Hanya Sampaikan Ajaran Islam

Kamis , 01 Feb 2018, 12:51 WIB

Sidang Gugatan HTI Kembali Digelar di PTUN

Kamis , 25 Jan 2018, 19:58 WIB

Kemenkumham Serahkan Bukti Tambahan di Sidang HTI

Kamis , 25 Jan 2018, 16:23 WIB

Kejanggalan Saksi HTI di Sidang Menurut Pengacara Pemerintah

Kamis , 25 Jan 2018, 15:09 WIB

Saksi: Ceramah Jubir HTI tak Pernah Singgung Pembubaran NKRI

[ilustrasi] Suasana sidang gugatan HTI terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya di PTUN Jakarta.

Kamis , 25 Jan 2018, 14:02 WIB

Sidang Lanjutan Pembubaran HTI di PTUN Hadirkan Tiga Saksi

Kamis , 18 Jan 2018, 14:32 WIB

Video Muktamar HTI Diputar di Sidang

Pasukan Asmaul Husna dan massa Aksi Tolak Perppu Ormas. (ilustrasi).

Rabu , 10 Jan 2018, 07:44 WIB

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Pengacara tergugat membacakan duplik saat sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Negeri Tata Usaha, Jakarta, Kamis (4/1).

Di Sidang, Kemenkumham Klaim HTI Mengajak Lakukan Kudeta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kuasa hukumnya, menolak replik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait gugatan pencabutan status badan hukum ormas tersebut oleh pemerintah. "Tergugat secara tegas menolak segala dalil penggugat dalam replik perkara register nomor 211/G//2017/PTUN-JKT, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat," kata Kuasa Hukum Kemenkumham Hafzan Taher saat membacakan duplik...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12).

Selasa , 12 Dec 2017, 19:42 WIB

Ditolak MK, Persis Kembali Ajukan Uji Materi UU Ormas

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi usai membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12).

Selasa , 12 Dec 2017, 18:44 WIB

MK Tolak Tujuh Gugatan Uji Materi Perppu Ormas

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra berbincang dengan mantan juru bicara HTI Ismail Yusanto dalam sidang perdana gugatan HTI terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya di PTUN Jakarta, Kamis (23/11).

Kamis , 07 Dec 2017, 17:08 WIB

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Anggota Baleg DPR RI Khatibul Umam Wiranu.

Rabu , 06 Dec 2017, 17:40 WIB

Demokrat Pastikan UU Ormas Tetap Prioritas Revisi di 2018

Anggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).

Rabu , 06 Dec 2017, 08:12 WIB

PPP Minta Perppu Ormas Masuk Prolegnas Prioritas

Pembukaan Mukatamar Al Iryad. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum PP Al Irsyad Al Islamiyah Abdullah Djaidi saat silaturahim dengan jajaran pimpinan Al Irsyad Al Islamiyah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11).

Kamis , 16 Nov 2017, 12:28 WIB

Soal Perppu Ormas, Jokowi: Saya Tegas dengan Segala Risiko

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/11).

Rabu , 15 Nov 2017, 17:41 WIB

Jokowi Ungkap Keberaniannya dalam Putuskan Perppu Ormas

Selasa , 07 Nov 2017, 20:59 WIB

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

Diskusi dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dalam Demokrasi Pancasila'di Press Room, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/11).

Senin , 06 Nov 2017, 17:13 WIB

UU Ormas Dinilai Berbahaya

Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara dan Menkumham Yasonna Laoly pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Sabtu , 04 Nov 2017, 22:23 WIB

Lima Alasan UU Ormas Harus Dibawa ke MK

Kamis , 02 Nov 2017, 16:49 WIB

Revisi UU Ormas, Fadli: Pemerintah Mengakui Ada Kekurangan

Rabu , 01 Nov 2017, 18:28 WIB

Wakil Ketua DPR: Konten Revisi UU Ormas tak Dibatasi

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Rabu , 01 Nov 2017, 17:41 WIB

Mardani: PKS Terus Kawal Revisi UU Ormas

Suasana Sidang Paripurna pengambilan keputusan Perppu Ormas di Gedung DPR RI, Selasa (24/10).

Rabu , 01 Nov 2017, 17:26 WIB

PPP tak Mau Memaksa Mendagri Segera Revisi UU Ormas

Wakil Katua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

Rabu , 01 Nov 2017, 17:26 WIB

PKS tak Ajukan Revisi UU Ormas

Rabu , 01 Nov 2017, 16:49 WIB

Wakil Ketua DPR: Revisi UU Ormas tak Terbatas Poin Tertentu

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah revisi UU Ormas bersifat komprehensif atau terbatas."Tentunya naskah akademik dan draft revisi UU Ormas bisa usulan dari anggota fraksi atau bisa dari pemerintah, kami akan kaji dahulu," kata Wakil Ketua...

Rabu , 01 Nov 2017, 15:55 WIB