#perppu-pembubaran-ormas

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dan Ketua Koordinasi Bidang Advokasi Hukum ICMI Ifdhal Kasim dalam temu media bertajuk Sikap ICMI terhadap sidang HTI di Kantor Pusat ICMI, Cikini, Jakarta, Rabu (9/5).

Kamis , 10 May 2018, 15:36 WIB

ICMI: Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI Sudah Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai, putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara...

Suasana sidang pembacaan putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin (7/5).

Rabu , 09 May 2018, 00:33 WIB

Pengamat Pertanyakan Hakim PTUN Soal Putusan Gugatan HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (7/5) kemarin. Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir mempertanyakan putusan hakim PTUN tersebut. "Putusan PTUN ini apa sih? Kan mestinya yang dia periksa apakah pembubaran tanpa melalui prosedur pengadilan dibolehkan atau tidak, sah atau tidak? Kan mestinya ini yang...

Selasa , 08 May 2018, 21:00 WIB

Pengamat Sarankan HTI Banding

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)...

Selasa , 08 May 2018, 17:44 WIB

Soal Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI, Ini Tanggapan Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...

Selasa , 08 May 2018, 14:47 WIB

Dukung Putusan PTUN, Gatot: Ormas Harus Berdasar Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot...

Selasa , 08 May 2018, 01:03 WIB

Ace Hasan: Putusan PTUN Terhadap HTI Kemenangan Pancasila

Senin , 07 May 2018, 18:52 WIB

Gugatan HTI Ditolak, Ini Komentar Istana

Senin , 07 May 2018, 18:09 WIB

PKS-PAN Dukung HTI Ajukan Banding

Senin , 07 May 2018, 18:02 WIB

Kuasa Hukum Kemenkumham: Khilafah Menurut HTI Berbeda

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas

Senin , 07 May 2018, 16:29 WIB

Imbauan Ketum Ansor kepada Kader Eks HTI

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta

Senin , 07 May 2018, 15:06 WIB

Majelis Hakim PTUN Nilai HTI Salah Sejak Awal Pembentukannya

Senin , 07 May 2018, 14:47 WIB

Gugatan Ditolak, Eks HTI Ajukan Banding

Senin , 07 May 2018, 14:34 WIB

Pengadilan PTUN Tolak Gugatan Eks HTI

Senin , 07 May 2018, 13:00 WIB

Sidang HTI, Hakim PTUN: Ada yang Menang, Ada yang Kalah

Kamis , 19 Apr 2018, 11:33 WIB

Pihak Menkumham dan HTI Serahkan Dokumen Kesimpulan

Kamis , 19 Apr 2018, 10:37 WIB

PTUN Gelar Sidang Kesimpulan Gugatan HTI

Suasana persidangan gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (5/4).

Kamis , 05 Apr 2018, 20:38 WIB

Lawan Gugatan HTI, Menkumham Hadirkan Ahli Sosiologi Politik

Saksi: Ceramah Jubir HTI tak Pernah Singgung Pembubaran NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini kembali menggelar sidang lanjutan gugatan SK Kemenkumham yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Seorang saksi fakta bernama Noviar Bade Rani yang dihadirkan pihak HTI menyebut bahwa ceramah juru bicara HTI biasa-biasa saja.Pihak HTI selaku penggugat menghadirkan tiga saksi fakta dalam sidang lanjutan terkait gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum...

[ilustrasi] Suasana sidang gugatan HTI terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya di PTUN Jakarta.

Kamis , 25 Jan 2018, 14:02 WIB

Sidang Lanjutan Pembubaran HTI di PTUN Hadirkan Tiga Saksi

Pasukan Asmaul Husna dan massa Aksi Tolak Perppu Ormas. (ilustrasi).

Rabu , 10 Jan 2018, 07:44 WIB

Nasib ‘Kambing Hitam' Bernama HTI

Pengacara tergugat membacakan duplik saat sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Negeri Tata Usaha, Jakarta, Kamis (4/1).

Jumat , 05 Jan 2018, 02:13 WIB

Pengacara Kemenkumham: HTI Berilusi Dirikan Negara Islam

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra berbincang dengan mantan juru bicara HTI Ismail Yusanto dalam sidang perdana gugatan HTI terhadap langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya di PTUN Jakarta, Kamis (23/11).

Kamis , 07 Dec 2017, 17:08 WIB

HTI tak Bisa Menggugat ke PTUN, Ini Argumentasi Kemenkumham

Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Fandi Utomo di Ruang KK 1, Gedung Nusantara, Selasa (17/10).

Senin , 30 Oct 2017, 16:32 WIB

Demokrat: Pembubaran Ormas Harus Dikembalikan ke Pengadilan

Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PAN, Yandri Susanto lepas RDPU Perppu Ormas dengan Perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/10).

Ahad , 29 Oct 2017, 12:46 WIB

Ini Catatan PAN untuk Revisi UU Ormas

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Ahad , 29 Oct 2017, 11:58 WIB

PKS Tetap Meminta Kembali ke UU Ormas yang Lama

Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo.

Jumat , 27 Oct 2017, 16:33 WIB

Kejakgung Siap Jadi Pengacara Negara Hadapi Gugatan UU Ormas

Wakil Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.

Kamis , 26 Oct 2017, 20:49 WIB

Gerindra Soroti Empat Poin UU Ormas yang Harus Direvisi

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (26/10).

Kamis , 26 Oct 2017, 16:35 WIB

Ini Saran Demokrat Agar Revisi UU Ormas Bisa Segera Direvisi

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso

Kamis , 26 Oct 2017, 08:35 WIB

'Tidak Ada Pembatasan Ormas Berserikat dan Berkumpul'

Rabu , 25 Oct 2017, 19:03 WIB

Mendagri: Pancasila Bukan Alat Pemukul Ormas

Suasana sidang gugatan atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta.

Rabu , 25 Oct 2017, 18:27 WIB

MK akan Putuskan NO Atas Gugatan Perppu Ormas, Ini Artinya

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan

Rabu , 25 Oct 2017, 15:42 WIB

Demokrat Tunggu Janji Pemerintah Revisi Perppu Ormas

Rabu , 25 Oct 2017, 15:33 WIB

PAN Tolak Perppu Ormas, Ini Respons JK

Pimpinan Rapat Paripurna, Fadli Zon akhirnya mengetok palu setelah voting atas disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi Undang-Undang.

Rabu , 25 Oct 2017, 13:58 WIB

PPP: Revisi UU Ormas Masih Terbuka Masuk Prolegnas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon (ketiga kanan) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kiri), wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kedua kiri), Agus Hermanto (kedua kanan) dan Fahri Hamzah pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Fadli Zon: Masih Ada Celah Merevisi Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (24/10) telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan dilakukan lewat sistem voting. Dari 445 anggota yang hadir, sebanyak 314 anggota menyatakan sepakat dan 131 anggota lainnya menolak.Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, masih terbuka peluang untuk merevisi undang-undang...

Sejumlah anggota dewan mengikuti sidang pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Rabu , 25 Oct 2017, 06:06 WIB