Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan keterangan pers terkait Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 untuk PPK dan PPS di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (17/11/2022). KPU akan melakukan rekrutmen jajaran Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2024 untuk PPK dan PPS secara bekelanjutan mulai tanggal 20 November 2022. Republika/Prayogi

Jumat , 09 Dec 2022, 13:12 WIB

KPU Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana membuat aturan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 khusus untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Selasa , 06 Dec 2022, 01:21 WIB

KPU akan Buat Tahapan Pemilu Khusus untuk DOB Papua Jika Perppu Pemilu Molor

Anggota Komisioner KPU Idham Holik (kiri)

Selasa , 06 Dec 2022, 00:53 WIB

KPU: Nomor Urut Partai Dikocok Ulang Semua Jika Perppu Pemilu Terlambat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu ternyata tidak hanya mengatur soal pelaksanaan pemilu di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, tapi juga di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selasa , 06 Dec 2022, 00:17 WIB

Mendagri Tito Sebut Perppu Pemilu Juga Atur IKN 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengikuti rapat kerja tentang penyelesaian segmen batas daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022). Dalam rapat kerja tersebut, Kemendagri memberikan rekomendasi guna menyelesaikan segemen batas daerah diantaranya asistensi survei lapangan dan penggunaan citra satelit sebagai data dasar dalam penarikan garis batas serta peningkatan SDM untuk kemampuan pemetaan.

Senin , 05 Dec 2022, 16:17 WIB

Mendagri: Perppu Pemilu akan Sisipkan Pasal Khusus untuk Empat DOB Papua

Pemerintah sudah selesai menyusun rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.

Jumat , 02 Dec 2022, 06:45 WIB

Kemendagri Segera Serahkan Draf Final Perppu Pemilu ke Presiden

Wakil Presiden RI Maruf Amin bersama Baznas menyerahkan program bantuan Baznas Microfinance Masjid kepada jemaah Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (18/11/2022).

Jumat , 18 Nov 2022, 21:31 WIB

 Wapres: Pemerintah Segera Proses Perppu Pemilu

Anggota Komisioner KPU Idham Holik (kiri)

Jumat , 18 Nov 2022, 18:27 WIB

KPU Buka Opsi Ubah Jadwal Tahapan Pemilu Jika Perppu Telat Disahkan 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Kamis , 17 Nov 2022, 17:59 WIB

Mendagri Akui Nomor Urut Partai tidak Substantif Masuk Perppu 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membacakan laporan Pemerintah dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU).

Kamis , 17 Nov 2022, 14:23 WIB

Mendagri Targetkan Perppu Pemilu Selesai Awal Desember

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Republika/Prayogi.

Kamis , 17 Nov 2022, 13:42 WIB

DPR Minta Perppu UU Pemilu Mengedepankan Kualitas

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Republika/Prayogi.

DPR Minta Perppu UU Pemilu Mengedepankan Kualitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Pembentukannya berimplikasi kepada pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang harus mengakomodasi keikutsertaan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua.Meski dikejar target, ia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu berhati-hati dalam menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017...

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU). Republika/Prayogi.

Kamis , 17 Nov 2022, 13:42 WIB

DPR Minta Perppu UU Pemilu Mengedepankan Kualitas

Ilustrasi Pemilu. Perludem menyindir pembahasan Perppu UU Pemilu tidak melibatkan masyarakat.

Kamis , 17 Nov 2022, 04:32 WIB

Perludem Sindir Perppu UU Pemilu tak Libatkan Masyarakat

Parpol peserta pemilu. Pada Pemilu 2024, parpol peserta pemilu akan menggunakan nomor urut seperti pada Pemilu 2019. (ilustrasi)

Rabu , 16 Nov 2022, 12:57 WIB

Nomor Urut Parpol tak Dikocok Ulang, Opsi dari KPU, dan Preseden Buruk Perppu Pemilu

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui ingin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu turut memuat Provinsi Papua Barat Daya.

Selasa , 15 Nov 2022, 19:19 WIB

Kemendagri Ingin Perppu Pemilu Sertakan Papua Barat Daya 

Anggota Komisioner KPU Idham Holik (kiri)

Selasa , 15 Nov 2022, 18:24 WIB

KPU Minta Perppu Pemilu Segera Disahkan

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar

Selasa , 15 Nov 2022, 17:52 WIB

Kemendagri Ungkap Materi Muatan Perppu Pemilu Sudah Selesai

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu, KPU, DKPP dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Selasa , 15 Nov 2022, 17:21 WIB

DPR Bocorkan Lima Poin Pokok Perppu UU Pemilu 

Perppu Pemilu tidak hanya mengakomodasi tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua, tetapi ada materi muatan lain.

Selasa , 15 Nov 2022, 16:50 WIB

Kemendagri: Perppu Pemilu tak Hanya Atur Soal DOB Papua

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kemendagri Bahtiar. Perppu Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan mengakomodasi daerah otonomi baru (DOB) Papua harus selesai sebelum 6 Desember mendatang.

Selasa , 15 Nov 2022, 16:42 WIB

Kemendagri: Perppu Pemilu Seyogyanya Terbit Sebelum 6 Desember

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin.

Senin , 14 Nov 2022, 18:14 WIB

Penentu Perppu Pemilu, Wapres Minta DPR Segera Sahkan RUU Papua Barat Daya

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB DPR, Yanuar Prihatin.

Ahad , 13 Nov 2022, 19:15 WIB

Perppu Kemungkinan Tunggu RUU Papua Barat Daya Disahkan

Pemerintah sampai saat ini belum keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu usai menetapkan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB).

Ahad , 13 Nov 2022, 19:01 WIB

Legislator Harap Pemerintah Segera Keluarkan Perppu

Pemerintah sampai saat ini belum keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu usai menetapkan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB).

Legislator Harap Pemerintah Segera Keluarkan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sampai saat ini belum keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu usai menetapkan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB). Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu Pemilu. "Kami tentu berharap Perppu itu dapat segera diimplementasikan," kata Rifqinizami kepada Republika, Ahad (13/11/2022). Politikus PDIP itu mengatakan DPR RI telah diajak merumuskan draf perppu oleh...

Pemerintah sampai saat ini belum keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu usai menetapkan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB).

Ahad , 13 Nov 2022, 19:01 WIB

Legislator Harap Pemerintah Segera Keluarkan Perppu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Parsadaan Harahap tiba di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Presiden Joko Widodo resmi melantik tujuh komisioner KPU periode 2022-2027.

Senin , 07 Nov 2022, 18:03 WIB

KPU RI: Penyeragaman Masa Jabatan KPU Daerah Butuh Kompensasi Rp 147 M

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.

Senin , 07 Nov 2022, 17:39 WIB

Komisi II DPR Targetkan Perpu Pemilu Rampung Desember

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin

Sabtu , 01 Oct 2022, 07:13 WIB

Soal Perppu Pemilu, Legialstor: Mudah-mudahan Dibahas dengan Pemerintah Pekan Depan

Suasana rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Senin , 04 Jul 2022, 07:30 WIB

Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Pemilu, Dampak Pemekaran Papua

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai rapat timus dan timsin tertutup tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/6).

Kamis , 30 Jun 2022, 13:44 WIB

Komisi II: Penerbitan Perppu Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo

Selasa , 09 Nov 2021, 14:19 WIB

Legislator PDIP Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Jumat , 24 Sep 2021, 09:53 WIB

Hamdan Zoelva: Perppu Pemilu Sangat Mungkin Dilakukan

Saan Mustofa

Jumat , 04 Jun 2021, 19:21 WIB

Wakil Ketua Komisi II: tak Perlu Perppu untuk Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Senin , 24 May 2021, 21:08 WIB

Legislator PKB Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Pemilu

Pemilu Presiden (ilustrasi).  Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak dan wewenang presiden untuk kemaslahatan masyarakat.

Rabu , 17 Feb 2021, 13:52 WIB

Anggota DPR: Perppu Pemilu Dinilai tidak Mendesak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jumat , 28 Apr 2017, 11:24 WIB

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Belum Mendesak Diterbitkan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Belum Mendesak Diterbitkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pemilu belum mendesak dikeluarkan karena pembahasan revisi UU Pemilu masih memiliki cukup waktu. "Kenapa harus tergesa-gesa sampai mendesak harus mengeluarkan Perppu, masih ada waktu pembahasan di Pansus," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (28/4). Pernyataan Tjahjo menjawab desakan sejumlah elemen demokrasi agar pemerintah mengeluarkan Perppu Pemilu karena...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jumat , 28 Apr 2017, 11:24 WIB

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Belum Mendesak Diterbitkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kamis , 05 Jun 2014, 19:10 WIB

Abaikan Sebaran Suara Provinsi, KPU Perlu Perppu

Mendagri Gamawan Fauzi

Jumat , 09 May 2014, 18:16 WIB

Mendagri Berharap KPU Selesaikan Rekapitulasi Hari ini

Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) beraksi damai Rapor Merah KPU di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (8/5).( Republika/Aditya Pradana Putra)

Jumat , 09 May 2014, 18:10 WIB

Perppu Tak Bisa Selamatkan KPU dari Sanksi Pidana

Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha

Kamis , 08 May 2014, 18:56 WIB

Soal Perppu, Istana Tunggu KPU

Hadar Gumay

Kamis , 08 May 2014, 18:35 WIB

KPU Tolak Perppu yang Disiapkan Pemerintah