#perppu-pilkada

Jumat , 23 Aug 2024, 13:38 WIB

Presiden akan Keluarkan Perppu Pilkada? Menkumham Membantah, Terlalu Didramatisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menilai isu bahwa Presiden akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada usai DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berbicara saat memimpin rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V soal perkoperasian dan Bab VII soal dukungan riset serta inovasi.

Selasa , 24 Oct 2023, 16:52 WIB

Baleg Beberkan Tiga Poin Utama Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR mengaku tengah melakukan penyusunan draf revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Setidaknya ada tiga poin utama yang akan direvisi dalam undang-undang tersebut."Satu adalah penyesuaian norma berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itulah kita masukkan ke dalam kumulatif terbuka dan tidak perlu masuk dalam Prolegnas, sebagaimana...

Kamis , 21 Sep 2023, 17:20 WIB

Tiga Fraksi Nyatakan Dukung Pilkada Dipercepat, Demokrat Menolak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPR mendukung rencana...

Kamis , 21 Sep 2023, 08:07 WIB

545 Daerah Berpotensi tak Miliki Pemimpin Jika Pilkada tidak Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian,...

Sabtu , 03 Oct 2020, 13:34 WIB

Perludem: Kebutuhan Perppu Pilkada Mendesak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan...

Selasa , 29 Sep 2020, 07:18 WIB

DPR Harap Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pilkada

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Senin , 28 Sep 2020, 22:03 WIB

DPR Tetap Sarankan Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada

Ahad , 27 Sep 2020, 12:30 WIB

Wakil Ketua DPR Sebut Masih Cukup Waktu Bahas Perppu Pilkada

Rabu , 23 Sep 2020, 09:25 WIB

PKS: Perppu untuk Pastikan Pilkada tidak Horror

Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR.

Selasa , 22 Sep 2020, 10:31 WIB

Pilkada Lanjut, Pemerintah Enggan Terbitkan Perppu

Selasa , 22 Sep 2020, 10:18 WIB

Fraksi PKS Desak Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada

Senin , 21 Sep 2020, 18:57 WIB

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, (ilustrasi).

Senin , 21 Sep 2020, 07:13 WIB

Pilkada, Perlu Perppu untuk Memperketat Protokol Covid-19

Ahad , 20 Sep 2020, 21:01 WIB

Pemerintah Siapkan Dua Opsi Perppu Pilkada di Tengah Pandemi

Ahad , 20 Sep 2020, 19:54 WIB

DPR Dukung Adanya Perppu Pilkada demi Keselamatan Masyarakat

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (kiri) berbincang bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

Jumat , 18 Sep 2020, 17:15 WIB

Bahas Perppu Pilkada,Pakar: Pemerintah tak Berpikir Matang

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Jumat , 18 Sep 2020, 17:06 WIB

Soal Perppu Pilkada, Pakar: Jangan Basa-Basi

KPU: Ada Peluang Penerbitan Perppu Penegakan Protokol Covid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, adanya peluang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. meskipun hingga saat ini, pemerintah belum mengkonfirmasi hal tersebut. "Katanya ada Perppu dan sebagainya terkait dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. itu akan lebih baik. Karena acuan kami ke Perppu...

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari

Jumat , 18 Sep 2020, 15:06 WIB

Pengamat Usulkan Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah)

Selasa , 14 Jul 2020, 17:41 WIB

DPR Sahkan Perppu Penundaan Pilkada 2020 Jadi Undang-Undang

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa (kiri) usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Rapat tersebut menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang dan disahkan dalam rapat paripurna.

Selasa , 30 Jun 2020, 17:57 WIB

Mendagri: Semua Fraksi DPR Setuju Perppu Pilkada Jadi UU

Selasa , 30 Jun 2020, 14:41 WIB

DPR-Pemerintah Setuju Perppu Pilkada Dibawa ke Paripurna

Kamis , 25 Jun 2020, 00:17 WIB

Hakim MK: Sepanjang 2019 tak Ada Pengujian Perppu Dikabulkan

Selasa , 09 Jun 2020, 14:43 WIB

Perppu Pilkada Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat , 29 May 2020, 06:20 WIB

Ketua KPU: Pilkada Digelar Desember tak Bisa Mundur Lagi

Senin , 25 May 2020, 08:16 WIB

Komisi II akan Rapat dengan Kemendagri Bahas Nasib Pilkada

Selasa , 19 May 2020, 10:48 WIB

Politikus PDIP Nilai tak Pantas Pilkada Digelar Akhir Tahun

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Kamis , 07 May 2020, 13:56 WIB

Komisi II DPR Tunggu Pemerintah Serahkan Perppu Pilkada

Pilkada (ilustrasi). Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 masih menggantung secara substansi penyelenggaran. Perppu menyebutkan pemungutan suara dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi Covid-19 belum berakhir pada Desember 2020.

Kamis , 07 May 2020, 13:46 WIB

Pakar Nilai Perppu Pilkada Masih Menggantung

Kamis , 07 May 2020, 04:44 WIB

Perludem: Pemerintah Terlalu Paksakan Pilkada pada Desember

Rabu , 06 May 2020, 22:09 WIB

Tiga Catatan Penting Bawaslu untuk Perppu Penundaan Pilkada

Rabu , 06 May 2020, 20:03 WIB

Bawaslu: Masih Ada Ketidakpastian Pelaksanaan Pilkada 2020

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden Joko Widodo resmi tunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga Desember 2020 karena wabah COVID-19.

Rabu , 06 May 2020, 14:58 WIB

Nasib Pilkada Jika Pandemi Masih Berlangsung Hingga Desember

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini

Rabu , 06 May 2020, 10:45 WIB

Perludem: Perppu Pilkada Masih Menyimpan Kegamangan

Pilkada Diundur Desember, Bagaimana Jika Covid Belum Reda?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pemunduran jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Perppu tersebut resmi diundangkan pada Senin (4/5). Perppu tersebut menebalkan tentang pelaksanaan pesta demokrasi daerah yang dijadwal semula pada September, digeser gelarannya sampai Desember 2020 mendatang. Perppu 2/2020 tersebut merupakan perubahan ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu...

Selasa , 05 May 2020, 20:27 WIB