#perppu-terorisme

Jumat , 25 May 2018, 17:16 WIB

Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo merespons positif disahkannya revisi undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR RI pada Jumat (25/5). Menurutnya, UU yang...

Ketua Pansus Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme Muhammad Syafi'i (kanan) dan Wakil Ketua Pansus Supiadin Aries Saputra menghadiri Rapat Pansus RUU Terorisme di Jakarta, Rabu (23/5).

Kamis , 24 May 2018, 23:13 WIB

Revisi Undang-Undang Antiterorisme Disahkan Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Revisi Undang-undang Antiterorisme bersama pemerintah menyepakati Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pansus DPR dan pemerintah menyepakati poin definisi terorisme alternatif kedua yang menyertakan frasa motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan sebagai definisi terorisme. Poin definisi terorisme sendiri, selama ini menjadi ganjalan terselesaikannya Revisi UU tersebut.Keputusan itu didapat...

Kamis , 24 May 2018, 21:19 WIB

Ketua Pansus: Tidak Ada Lagi Pasal Karet di RUU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (pansus) revisi Undang-Undang Nomor...

Rabu , 23 May 2018, 08:35 WIB

Polri: Penanganan Terorisme 75 Persen di Bidang Intelijen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas)...

Jumat , 18 May 2018, 17:14 WIB

Mensesneg Yakin tak Perlu Perppu Terkait Kasus Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah yakin tidak harus mengeluarkan peraturan...

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor.

Rabu , 16 May 2018, 07:07 WIB

Sekjen PBB Nilai RUU Terorisme Harus Tegaskan Pelibatan TNI

Keluarga beserta kerabat membawa foto Sri Pujiastuti korban bom Surabaya saat mengikuti prosesi pemakaman di TPU Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/5).

Rabu , 16 May 2018, 06:45 WIB

Pengamat Kritik Rencana Penerbitan Perppu Terorisme

Rabu , 08 Jun 2016, 15:38 WIB

Istilah Deradikalisasi untuk Terorisme Diminta Diganti

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan saat menghadiri acara sambung hati bersama tokoh masyarakat dan Kyai di Pondok Pesantren Darussalam Blog Agung, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (11/1).

Selasa , 02 Feb 2016, 01:12 WIB

Ini 7 Poin Draf Revisi UU Terorisme

Pelaku serangan teror di Sarinah, Jakarta, Kamis (14/1).

Ahad , 24 Jan 2016, 06:09 WIB

Terorisme Dinilai Sebagai Akibat dari Rasa Pesimis pada Negara

Anggota Fraksi PKS MPR RI, H.M Nasir Djamil, tampil sebagai pembicara pada Dialog Pilar Negara bertemakan Eksekusi Mati Bagi Pengedar Narkoba di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (20/4). (foto : MgROL_39)

Jumat , 22 Jan 2016, 22:04 WIB

Revisi UU Terorisme Perlu Perbaikan Intelijen

Jumat , 22 Jan 2016, 21:43 WIB

UU Teroris Dinilai tak Perlu Direvisi

Gelar Operasi Ketupat: Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan saat apel pasukan Operasi Ketupat 2015 dalam rangka mengamankan Hari Raya Idul Fitri 1436 H di Lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7)

Jumat , 22 Jan 2016, 18:42 WIB

Budi Gunawan Jelaskan Gambaran Revisi UU Terorisme

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan saat menghadiri acara sambung hati bersama tokoh masyarakat dan Kyai di Pondok Pesantren Darussalam Blog Agung, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (11/1).

Jumat , 22 Jan 2016, 16:28 WIB

Pemerintah akan Cabut Paspor WNI Anggota ISIS

Rabu , 20 Jan 2016, 23:23 WIB

5 Hal yang Dinilai Perlu dalam Merevisi UU Terorisme

Anggota Densus 88 Antiteror melakukan penggerebekan (ilustrasi)

Rabu , 20 Jan 2016, 21:43 WIB

Revisi UU Terorisme? Evaluasi Dulu Salah Tangkap dan Kekerasan Aparat

Rabu , 20 Jan 2016, 21:35 WIB

Revisi UU Terorisme Dinilai Hanya Pepesan Kosong

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (tengah)bersama Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto (kiri) saat melakukan silaturahim dengan awak media di kantor Fraksi Partai Demokrat, KOmpleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Demokrat tak Setuju Revisi UU untuk Menambah Kewenangan Aparat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat akan menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme jika hanya reaktif atas kejadian teror di Jalan Tamrin, pekan lalu. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, fraksinya akan menolak tegas kalau revisi hanya bersifat insidentil serta menambah kewenangan aparat.“Kalau ada indikasi insidentil penanganan dan kewenangan saja...