#perppu-uu-cipta-kerja

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Selasa , 30 Nov 2021, 00:57 WIB

Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu dengan Perppu Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Benny Riyanto mengatakan, perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak akan sulit dilakukan oleh...

Gus Ulil menilai UU Ciptaker upaya pemerintah kontrol demokrasi

Selasa , 17 Nov 2020, 21:15 WIB

Gus Ulil: UU Ciptaker Cara Pemerintah Intervensi Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, menilai pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menunjukkan pemerintah sedang menganggap demokrasi Indonesia sudah kebablasan. Menurutnya, pemerintah melakukan intervensi atau mengontrol demokrasi melalui UU Ciptaker tersebut. "Meskipun mungkin tidak dikatakan secara verbal, sepertinya mereka melihat bahwa kebebasan sekarang ini, yang kita alami ini, kebebasan yang sudah terlalu bebas, bablas, sehingga dirasakan penting...

Selasa , 17 Nov 2020, 15:56 WIB

Pemerintah Belum Terpikir Perppu Atasi Persoalan UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,...

close ×