#perpres-miras

Investasi minuman keras (miras) berpeluang masuk ke semua provinsi (ilustrasi)

Selasa , 16 Mar 2021, 20:01 WIB

Pencabutan Perpres tak Hilangkan Pengaruh Buruk Miras

REPUBLIKA.CO.ID, Sudah menjadi rahasia umum, miras adalah sumber kemudaratan. Artinya, tidak ada sama sekali kebaikan yang terkandung dalam miras. Karena itu, Islam jelas menghukumi haram miras. Mestinya, negeri dengan...

Jumat , 05 Mar 2021, 09:50 WIB

Miras dengan atau tanpa Lampiran di Perpres

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra UU Cipta Kerja No 11/2020 yang kontroversial sejak masih berupa RUU Omnibus, belakangan ini kembali memunculkan kontroversi. Ini terkait Perpres No 10 Tahun 2021 yang berlaku sejak 2 Februari tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.Sebagai ketentuan turunan, perpres itu dalam lampiran III membebaskan produksi dan perdagangan minuman keras (miras) di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur,...

Jumat , 05 Mar 2021, 06:55 WIB

Perketat Pengawasan Peredaran Miras

JAKARTA -- Pemerintah diharapkan tak hanya mencabut aturan mengenai...

Kamis , 04 Mar 2021, 13:07 WIB

Dampak Miras pada Keuangan Keluarga dan Ekonomi Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Murniati Mukhlisin dan Ratna Komalasari (Institut Agama Islam...

Kamis , 04 Mar 2021, 08:49 WIB

Membangun Karakter Bangsa tanpa Miras

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Cecep Darmawan, Guru Besar dan Ketua Prodi...

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Kamis , 04 Mar 2021, 07:31 WIB

Presiden Harus Tegaskan Industri Miras Tertutup

MKetua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Kamis , 04 Mar 2021, 06:33 WIB

Pencabutan Aturan Investasi Miras Secara Lisan Belum Cukup

Haji Lulung menggelar tasyakuran atas pencabutan lampiran Perpres Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 22:08 WIB

Lampiran Investasi Miras Dicabut, Haji Lulung Tasyakuran

MUI mengapresiasi Presiden Joko Widodo terkait pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang izin investasi minuman keras atau miras di empat wilayah sebagai bentuk respon aspirasi masyarakat dan komitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.

Rabu , 03 Mar 2021, 20:02 WIB

MUI Apresiasi Pemerintah Soal Pencabutan Investasi Miras

Ketua Umum Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam, Hamdan Zoelva

Rabu , 03 Mar 2021, 19:57 WIB

Pencabutan Poin Investasi Miras Perlu Diikuti Revisi Perpres

Presiden Jokowi menyatakan mencabut lampiran soal investasi miras di perpres, Selasa (2/3)

Rabu , 03 Mar 2021, 19:21 WIB

Poin Investasi Miras tak Cukup Hanya Dicabut dari Perpres

MUI menilai RUU minol akan menekan konsumsi miras di Tanah Air. Ilustrasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 18:26 WIB

MUI Dorong DPR Segera Bahas RUU Larangan Minol

Sejumlah ibu rumah tangga di kawasan Perbatasan RI-PNG yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Anti Miras dan Narkoba memberi isyarat menolak Miras dan Narkoba di Papua. (ilustrasi)

Rabu , 03 Mar 2021, 18:16 WIB

Suara Penolakan Investasi Industri Miras dari Tokoh Papua

Rabu , 03 Mar 2021, 17:35 WIB

Hamdan Minta Presiden Juga Larang Distribusi Miras Eceran

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Rabu , 03 Mar 2021, 17:21 WIB

Wagub: Lepas Saham di Perusahaam Miras Janji Kampanye Anies

Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Dit. P2) Bea Cukai ungkap produksi dan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA/minuman keras (miras)) ilegal di wilayah Jakarta Selatan. (Ilustrasi)

Rabu , 03 Mar 2021, 16:58 WIB

BKPM Pastikan Tutup Sistem Pengajuan Investasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 16:53 WIB

Bea Cukai: Kontribusi Cukai Miras Meningkat Sejak 2016

Hamdan Zoelva: Pencabutan Aturan Miras Perlu Diikuti Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva meminta pemerintah bergerak cepat untuk segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Tokoh yang juga menjabat Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini memandang, pencabutan lampiran terkait investasi minuman keras (miras) yang disampaikan Presiden Jokowi Selasa (2/3) lalu perlu diikuti dengan penegasan berupa...

Rabu , 03 Mar 2021, 14:57 WIB

Cabut Investasi Miras, Mahfud: Pemerintah tak Alergi Kritik

Rabu , 03 Mar 2021, 13:47 WIB

PWNU Jatim Minta Pemerintah Serius Awasi Peredaran Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 13:33 WIB

Karikatur opini 'Investasi Miras'

Ketua Umum PP Salimah, Etty Praktiknyowati

Rabu , 03 Mar 2021, 13:32 WIB

Salimah Apresiasi Pencabutan Perpres Investasi Miras

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut wajar ada spekulasi biro hukum kepresidenan kurang peka. Foto Saleh Daulay (ilustrasi).

Rabu , 03 Mar 2021, 11:07 WIB

Fraksi PAN: Biro Hukum Kepresiden Kurang Peka

Rabu , 03 Mar 2021, 08:09 WIB

Miras Berlabel Halal Muncul Lagi, Cek Faktanya

Rabu , 03 Mar 2021, 07:44 WIB

Tahapan Larangan Miras dalam Islam

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak rencana Pemprov DKI menjual kepemilikan saham 26,25 persen di PT Delta Djakarta.

Rabu , 03 Mar 2021, 07:09 WIB

Ketua DPRD Tolak Tegas Anies Ingin Jual Saham Perusahaan Bir

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Rabu , 03 Mar 2021, 07:04 WIB

Politikus PAN Apresiasi Jokowi Soal Pencabutan Aturan Miras

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kiri) dan Ustadz Yusuf Mansur (kanan) saat menyampaikan konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (2/3). PBNU mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi minuman keras. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 03 Mar 2021, 06:50 WIB

UYM: Nahi Mungkar tak Pernah Hilang dari Indonesia

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (kanan) bersama Gus Miftah (kiri) saat menyampaikan konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (2/3). PBNU mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi minuman keras. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 03 Mar 2021, 06:40 WIB

Gus Miftah Ungkap 'Miras' yang Halal Dikonsumsi

Kekuatan dua kutub ormas Islam NU-Muhammadiyah di balik larangan investasi miras. Ilustrasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 05:45 WIB

Larangan Investasi Miras dan Kekuatan Ormas Islam Arus Utama

Rabu , 03 Mar 2021, 05:17 WIB

Pengamat: Polemik Perpres Miras Jadi Pelajaran Berharga

Newstory: Kaki Lima pun Bisa Legal Jualan Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 03:54 WIB

Newstory: Apa yang Dicari dari Investasi Miras?

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Rabu , 03 Mar 2021, 03:51 WIB

Wagub: Pemprov DKI Laksanakan Aturan Pusat Terkait Miras

Terdapat oknum generasi salaf yang pernah meminum miras, Ilustrasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 03:40 WIB

Tobat Jera Generasi Salaf Usai Menenggak Miras dan Dampaknya

Indo Barometer: Jokowi Demokratis Cabut Perpres Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok demokratis saat membuktikan pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait bidang usaha penanaman modal yang juga mengatur investasi industri minuman keras (miras). "Saya kira pencabutan Perpres 10/2021 adalah bukti Pak Jokowi figur yang demokratis, karena perpres itu, walaupun baru satu hari, sudah...

Peran Ulama dalam Pencabutan Perpres Investasi Miras. Foto: Presiden Jokowi menyatakan mencabut lampiran soal investasi miras di perpres, Selasa (2/3)

Selasa , 02 Mar 2021, 21:32 WIB