Selasa , 14 Jul 2015, 22:01 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan pemerintah menyusun Peraturan Presiden (perpres) terkait percepatan pembangunan agar para pejabat pelaksana pembangunan berani menjalankan kebijakan. Rencana diterbitkannya perpres...
Sabtu , 11 Jul 2015, 02:51 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden menilai masyarakat salah menafsirkan terkait peraturan presiden (Perpres) yang mengatur antikriminalisi pejabat yang menjalankan kebijakan program pembangunan. JK mengatakan, Perpres tersebut disusun untuk mengatur administrasi pemerintahan. "Memang namanya bukan antikriminalisasi. Bukan, itu hanya orang menafsirkan saja. Perpres tentang dalam rangka undang-undang administrasi pemerintahan, bukan antikriminalisasi. Itu hanya anda menafsirkan saja itu," katanya. Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris...
Jumat , 10 Jul 2015, 17:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingkatkan kerawanan...
Rabu , 08 Jul 2015, 20:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dikabarkan akan menerbitkan peraturan presiden...
Rabu , 08 Jul 2015, 17:50 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas...
Selasa , 07 Jul 2015, 19:34 WIB
Selasa , 07 Jul 2015, 15:53 WIB
Selasa , 07 Jul 2015, 14:01 WIB
Kamis , 02 Jul 2015, 12:28 WIB
Ikuti Berita Republika Lainnya
