
Senin , 02 Oct 2023, 16:38 WIB
MMS Group Beli Unit Karbon Guna Dukung Ekonomi Berkelanjutan Indonesia

Kamis , 21 Sep 2023, 15:31 WIB
Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato Dibakar dan Dirusak Massa

Senin , 18 Sep 2023, 21:20 WIB
Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan

Rabu , 30 Aug 2023, 03:33 WIB
Ini Dia Perusahaan Indonesia Peraih Penghargaan ASEAN Coal Awards 2023

Rabu , 23 Aug 2023, 12:55 WIB
Pemprov Malut Gandeng Perusahaan Kelola Pertambangan Berkelanjutan

Selasa , 25 Jul 2023, 12:58 WIB
Jajaki Bisnis Energi Terbarukan, Begini Prospek Saham COAL

Selasa , 06 Jun 2023, 05:58 WIB
Tahun Ini Izin 9 Perusahaan Tambang di Jabar Habis, Dinas ESDM Tunggu Arahan Pusat

Selasa , 13 Dec 2022, 16:30 WIB
In Picture: Korban Pelanggaran HAM di Sumbawa Barat Lakukan Aksi Mogok Makan

Rabu , 12 Jan 2022, 05:58 WIB
PLN Tata Kontrak Beli Batu Bara

Jumat , 19 Nov 2021, 13:48 WIB
Jokowi: Perusahaan Sawit dan Tambang Harus Buat Persemaian

Kamis , 28 Oct 2021, 02:10 WIB
Habitat Gajah Terancam, Gubernur Minta Izin Tambang Ditinjau

Selasa , 12 Oct 2021, 16:17 WIB
10 Perusahaan Tambang Rehabilitasi DAS Seluas 4.337 Ha

Perusahaan Tambang Minta Kebijakan DMO Dikaji
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai revisi sanksi kewajiban alokasi batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) harus dikaji secara menyeluruh. Penerapan denda sebagai bentuk sanksi sedang dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sanksi DMO sejak Maret diterapkan berupa pengurangan produksi. Namun sanksi tersebut tidak efektif lantaran menimbulkan efek berganda.Direktur Eksekutif APBI Hendra...

Rabu , 15 Nov 2017, 03:17 WIB
13 Perusahaan Tambang Amandemen Kontrak

Kamis , 26 Oct 2017, 14:38 WIB
Suku Pedalaman Amazon Terus Lawan Perusahaan Tambang

Selasa , 09 May 2017, 05:17 WIB
Pengamat: Perusahaan Tambang yang Sudah Lama Harus Bangun Smelter

Senin , 20 Mar 2017, 14:49 WIB
Revisi Analisis Tambang Ramah Lingkungan Diumumkan Besok

Kamis , 02 Feb 2017, 16:45 WIB
Arcandra: Perusahaan Tambang Masih Pikir-Pikir Ubah Status Kontrak

Senin , 16 Jan 2017, 17:36 WIB
Ekspor Konsentrat Longgar, Perusahaan Tambang Diminta Taat Bayar Pajak

Kamis , 20 Oct 2016, 07:44 WIB
Menteri ESDM Diminta Tegas Desak Perusahaan Bangun Smelter

Senin , 27 Jun 2016, 16:30 WIB
Perusahaan di Jambi Diduga Salahi Izin di Hutan Produksi

Kamis , 19 May 2016, 20:38 WIB
Jokowi Bertemu dengan Tiga Perusahaan Tambang di Rusia

Senin , 11 Jan 2016, 20:54 WIB
Gudang Dibobol, Ribuan Detonator Perusahaan Tambang Hilang

Rabu , 01 Apr 2015, 14:53 WIB
Perusahaan Tambang Wajib Bangun Pembangkit Listrik

Senin , 09 Mar 2015, 15:17 WIB
Alumni Unpar Keluhkan Sulit Diterima Perusahaan Tambang

SBY Wariskan 106 Amandemen Kontrak Pada Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga akhir waktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal tiga hari lagi, hanya satu amandemen kontrak pertambangan yang berhasil ditandatangani. Padahal, dari 107 perusahaan tambang pemegang kontrak harusnya sudah mengubah kontrak tersebut pada 2010.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung mengatakan, hingga saat ini sudah 84 perusahaan pertambangan yang telah menandatangani nota...

Selasa , 15 Apr 2014, 13:45 WIB
Aturan IPO Perusahaan Tambang Rampung dalam Hitungan Bulan

Jumat , 07 Mar 2014, 12:48 WIB
Freeport dan Newmont Belum Mau Tanda Tangani Renegosiasi Kontrak

Jumat , 07 Mar 2014, 12:39 WIB
25 Perusahaan Tambang Tanda Tangani Renegosiasi Kontrak

Selasa , 14 Jan 2014, 22:44 WIB
Perusahaan Tambang 'Ogah' Beri Kompensasi ke Pemerintah

Senin , 30 Sep 2013, 18:54 WIB
APKI: NGO Lebih 'Bersahabat' dengan Tambang Ketimbang Kertas

Selasa , 30 Apr 2013, 08:44 WIB
Begini Cara Caleg 'Berterimakasih' Kepada Penyumbang Dana

Senin , 15 Apr 2013, 23:00 WIB
Perusahaan Abaikan Lingkungan Bisa Dicabut Izinnya

Jumat , 29 Mar 2013, 08:31 WIB
Perpanjangan Kontrak Tambang Malaysia di Kobatin Belum Final

Kamis , 07 Mar 2013, 08:35 WIB