#perwakilan-pbb-kritik-kuhp

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah

Selasa , 13 Dec 2022, 10:51 WIB

RI Sayangkan Sikap Perwakilan PBB Kritik KUHP Baru tanpa Informasi Utuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyayangkan sikap dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, yang memberikan kritikan tidak tepat terkait pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Hal tersebut...

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Senin , 12 Dec 2022, 14:19 WIB

Kemenlu Panggil Perwakilan PBB Terkait Kritik Soal KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait komentarnya tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemenlu mengatakan, akan menjelaskan kepada perwakilan luar negeri di Indonesia terkait masalah ini."Ini merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi dan ada baiknya adab yang berlaku dalam interaksi perwakilan asing termasuk PBB di suatu negara," ujar juru bicara Kemenlu...

close ×