#pidana

Kamis , 05 Dec 2024, 12:13 WIB

Kode dalam Perkara Hukum, Ini artinya

Pengacara Andi Tatang Supriyadi. (Foto: Dok Ruzka)RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Dalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun media...

Anggota Bawaslu menempelkan poster saat sosialisasi tolak politik uang Pilkada 2024 di Brojolan, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (25/11/2024). Bawaslu setempat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berani menolak politik uang guna menyukseskan Pilkada 2024 yang jujur, bermartabat, dan demokratis demi mendapatkan pemimpin ideal, berintegritas dan berkualitas.

Rabu , 27 Nov 2024, 17:11 WIB

Panwaslih Banda Aceh Amankan Lima Orang Diduga Terlibat Politik Uang

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh mengamankan lima orang yang diduga terlibat politik uang (money politics) saat Pilkada Kota Banda Aceh 2024. "Iya ada lima orang, dua orang yang membagikan, dan tiga orang penerima," kata Ketua Panwaslih Banda Aceh Indra Milwady di Banda Aceh, Rabu (27/11/2024). Video operasi tangkap tangan dugaan politik uang di Pilkada Banda Aceh oleh...

Sabtu , 17 Aug 2024, 12:12 WIB

Kabid Kepemiluan MN KAHMI Nilai Dugaan Pencatutan KTP adalah Pidana Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada...

Selasa , 23 Jul 2024, 13:34 WIB

Bareskrim Mulai Gelar Perkara Laporan Pidana Terhadap Iptu Rudiana Ayahnya Eky

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Mabes Polri mulai melakukan gelar perkara terkait beragam pelaporan...

Kamis , 04 Jul 2024, 11:52 WIB

Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Polda Jabar Hadirkan Ahli Pidana dari Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Polda Jawa Barat (Jabar) menghadirkan ahli Prof Agus Surono...

PT KAI Daop 3 Cirebon melarang masyarakat beraktivitas di jalur kereta api, termasuk ngabuburit, karena membahayakan diri dan dapat mengganggu perjalanan kereta api.

Kamis , 04 Apr 2024, 17:23 WIB

KAI Larang Masyarakat Ngabuburit di Jalur Kereta Api, Denda Rp 15 Juta Mengancam

Poster film Kiblat yang telah ditarik oleh Leo Pictures. Poster dan trailer film arahan sutradara Bobby Prasetyo ini dikecam masyarakat, ulama, dan sineas.

Selasa , 26 Mar 2024, 09:46 WIB

Poster Film Kiblat Jadi Polemik, Pakar Pidana: Wajar Ada Pelarangan

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, memberikan klarifikasi terkait video viral dukungan kepada salah satu cawapres, di Kantor Satpol PP Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (2/1/2023).

Kamis , 04 Jan 2024, 16:59 WIB

Kasus Satpol PP Garut, Bawaslu Jabar Gandeng Gakkumdu Telusuri Potensi Tindak Pidana

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Rabu , 27 Dec 2023, 20:34 WIB

LPSK Luncurkan Program Kolaborasi Perkuat Rehabilitasi Psikososial

Jumat , 17 Mar 2023, 13:57 WIB

Mahfud: Misteri Transaksi Rp 300 Triliun akan Diusut Tuntas

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah. Republika/Prayogi

Senin , 05 Dec 2022, 17:06 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Gedung Parlemen 1

Sabtu , 10 Sep 2022, 10:41 WIB

Bareskrim Polri Sita Aset Rp 50 Miliar terkait TPPU Peredaran Narkoba

Jumat , 14 May 2021, 15:19 WIB

Ancaman Pidana Mati Pelaku Sate Sianida, Pantaskah?

Petugas menujukkan barang bukti dokumen kasus mafia tanah yang menggunakan surat palsu di Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi ditunjukkan kepada wartawan saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/9).

Kamis , 18 Feb 2021, 10:29 WIB

Kapolri Perintahkan Jajarannya tak Ragu Usut Mafia Tanah

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan sejumlah tanggapan atas masalah yang muncul di Tanah Air dalam beberapa hari ini

Kamis , 26 Nov 2020, 20:00 WIB

Ketua MPR: Tegakkan Aturan, Dorong Sikap Persuasif Aparat

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie

Ahad , 18 Oct 2020, 23:57 WIB

'Salah Atau Berbeda Pendapat tak Harus Langsung Dipidanakan'

Senin , 10 Aug 2020, 19:21 WIB

Jaksa Agung: Tak Ada Lagi Ambil Kayu Sebatang Dipidana

(Ilustrasi) Ketua PATUHI Artha Hanif berbincang bersama awak redaksi Harian Umum REPUBLIKA di Jakarta Selatan, Rabu (28/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

PATUHI Apresiasi Klausul Pemidanaan di UU PIHU

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) memberikan perhatian dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Aturan tersebut mengamanatkan empat sampai 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar bagi biro perjalanan umrah dan haji khusus yang terbukti curang. Ketentuan itu terdapat pada Bab X Pasal 112 UU PIHU, yang baru disahkan DPR dan Pemerintah pada Kamis (28/3) lalu....

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (tengah) didampingi Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kanan) dan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Selasa , 22 Sep 2015, 00:07 WIB

Kapolri Kumpulkan Penyidik Seluruh Indonesia, Ada Apa?

Kamis , 03 Sep 2015, 17:24 WIB

Pemerintah Kirim Surat Edaran Anti-Kriminalisasi Kepala Daerah

Selasa , 25 Aug 2015, 08:53 WIB

'Kalau Salah Administrasi Tapi Rugikan Negara, Masa tak Dipidana?'

Jumat , 26 Jun 2015, 06:07 WIB

'Tidak Semua Kredit Macet Bisa Kena Pidana'

Jumat , 26 Jun 2015, 02:33 WIB

Kasus Kredit Macet tak Bisa Langsung Dipidanakan

Kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (ilustrasi)

Selasa , 30 Sep 2014, 14:29 WIB

KDRT Belum Dianggap Tindak Pidana, Gugat Cerai Kian Meningkat

Senin , 21 Jul 2014, 13:42 WIB

Mempidana KPU Dianggap Hanya Gurauan

Jumat , 06 Jun 2014, 16:42 WIB

Ngemis di Jakarta, Siap-Siap Dipidana

Sejumlah calon legislatif dari beberapa parpol di Kabupaten Bandung Barat melaporkan pelanggaran Pileg 2014 di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Jumat (25/4). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Rabu , 21 May 2014, 12:46 WIB

Puluhan Caleg Terlibat Tindak Pidana Pemilu

Jumat , 18 Apr 2014, 04:00 WIB

KPU Siap Pidanakan Penyelenggara Pemilu yang Curang

Rabu , 02 Apr 2014, 21:46 WIB

Kejagung: Indikasi Tipikor di Daerah Tinggi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Kamis , 05 Sep 2013, 12:12 WIB

Ahok Ancam Pidanakan Pengelola Jika Lokasari Jadi Lokalisasi

Kamis , 30 May 2013, 18:08 WIB

Ahmad Yani: Gratifikasi Seks Sulit Dipidanakan

Rabu , 22 May 2013, 20:06 WIB

Simpan Tali Pusar, Perusahaan Ini Dipidana

Lokasi kejadian longsor di Terowongan Big Gossan, PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Timika, Papua.

Senin , 20 May 2013, 23:41 WIB

Serikat Buruh Minta Dirut PT Freeport Dipidana

Kamis , 25 Apr 2013, 13:07 WIB

Cemari Sungai Citarum, 12 Industri Sudah Dipidanakan

Ini Dia 35 Peserta Yang Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri di gedung KY, Jakarta, Selasa (9/4) mengungkapkan, sebanyak 35 peserta lolos seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan berhak melanjutkan ke seleksi kesehatan. Mereka adalah:1. Untuk Perdata: Andriani Nurdin, Edy Lisdiyono, Arofah Windiani, Frans Liemena, Hartono Abdul Murad, Heru Iriani, James Butar Butar, Khudori Aziz, M Duma Tandirapak,...

Sidang perdana Hartati Murdaya, terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit Kab. Buol di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/11). (Republika/ Tahta Aidilla)

Jumat , 05 Apr 2013, 02:42 WIB