#pileg-2019

Penyanyi Mulan Jameela barpose sebelum mengikuti pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Selasa , 01 Oct 2019, 14:39 WIB

Mulan Jameela Berharap Bisa Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resmi dilantik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) periode 2019-2024, Mulan Jameela berharap bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terkait pemberantasan korupsi, perempuan kelahiran...

Anggota komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (tengah).

Jumat , 06 Sep 2019, 18:03 WIB

Lima Parpol Belum Tuntas Serahkan LHKPN Anggota DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, ada lima parpol yang belum menuntaskan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk anggota DPR terpilih yang mereka usung. Adapun, empat parpol lainnya sudah tuntas menyerahkan LHKPN anggota DPR secara 100 persen. Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, mengatakan, jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari sembilan parpol yang...

Sabtu , 31 Aug 2019, 11:39 WIB

Ini Daftar Parpol Lolos ke Senayan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief...

Sabtu , 31 Aug 2019, 11:31 WIB

PDIP Pimpin Perolehan Suara Pemilu 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi...

Selasa , 27 Aug 2019, 06:33 WIB

Metode Konversi Suara Pemilu 2019 akan Digugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Metode konversi suara pada Pemilu 2019 akan digugat....

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pimpinan Majelis Hakim MK Anwar Usman (kiri) berdiskusi dengan Hakim MK I Dewa Gede Palguna di sela sidang putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Jumat , 09 Aug 2019, 18:33 WIB

MK: Sulit Menilai Relevansi Foto dengan Tingkat Keterpilihan

Jumat , 09 Aug 2019, 17:40 WIB

Sengketa Hasil Pileg, MK Tolak Permohonan Farouk Muhammad

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting sebagai termohon berdiskusi dengan salah satu anggota tim kuasa hukum KPU di sela sidang putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Jumat , 09 Aug 2019, 14:33 WIB

Sidang Pileg, KPU: Lebih dari 90 Persen Perkara Ditolak MK

Jumat , 09 Aug 2019, 14:24 WIB

Bawaslu Surabaya Siap Awasi Hitung Ulang di 3 TPS

Jumat , 09 Aug 2019, 13:54 WIB

Sidang Pileg, KPU: Pemilu Diakui Berjalan Baik

Sidang putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019

Kamis , 08 Aug 2019, 22:33 WIB

MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang di Pegunungan Arfak

Sidang putusan sengketa pemilu legislatif (ilustrasi)

Kamis , 08 Aug 2019, 05:40 WIB

MK Tolak Permohonan Nasdem Soal Pemilihan di Kuala Lumpur

Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Anwar Usman (tengah) membacakan putusan akhir sengketa pemilu legislatif yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Kamis , 08 Aug 2019, 05:21 WIB

MK Perintahkan KPU Hitung Suara Ulang Dua Perkara di Jatim

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid

Rabu , 07 Aug 2019, 19:56 WIB

KPU Optimistis tak Ada Pemungutan Suara Ulang

Hakim Konstitusi, Saldi Isra (kiri), Aswanto (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Rabu , 07 Aug 2019, 15:59 WIB

MK tak Kabulkan 102 Gugatan Sengketa Pileg 2019

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra (kedua kiri) dan Evi Novida Ginting (kanan) sebagai termohon mengikuti sidang putusan akhir untuk perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Rabu , 07 Aug 2019, 00:14 WIB

KPU Tetapkan Caleg DPR RI Terpilih Usai Putusan MK

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra usai pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) panel 1 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa(6/8).

Selasa , 06 Aug 2019, 15:19 WIB

KPU: Kami tak Terbukti Melakukan Penggelembungan Suara

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Majelis Hakim Mahkamah Konsititusi (MK) Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2019 Mulai Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019, mulai Selasa (6/8) hingga Jumat (9/8) bertempat di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pada hari pertama sidang putusan, Selasa, Majelis Hakim Konstitusi akan membacakan 67 perkara sengketa Pileg 2019."MK akan memutus seluruh perkara PHPU pada Selasa (6/8)...

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Selasa , 06 Aug 2019, 06:26 WIB

Salim Segaf Ingatkan Kader PKS tak Tinggalkan Umat

Komisioner KPU Hasyim Asyari (kanan) membuka kotak suara saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Jumat , 02 Aug 2019, 15:30 WIB

MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pileg Mulai Selasa Depan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik

Kamis , 01 Aug 2019, 19:39 WIB

KPU: 196 Daerah Sudah Tetapkan Caleg DPRD Terpilih

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019

Senin , 29 Jul 2019, 23:06 WIB

Ahli: Hitung Suara Manual Berpotensi Timbul Kesalahan

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

Ahad , 28 Jul 2019, 18:21 WIB

KPU: Pelantikan Caleg tak Lapor LHKPN Berpotensi Ditunda

Sabtu , 27 Jul 2019, 06:52 WIB

Sidang Pileg, Hakim Minta Saksi Berikan Keterangan Relevan

Kamis , 25 Jul 2019, 20:56 WIB

In Picture: MK Perintahkan KPU Buka Kotak Suara

Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019

Kamis , 25 Jul 2019, 13:51 WIB

Sidang Pileg, Saksi KPU Ucapkan Terima Kasih ke MK

Selasa , 23 Jul 2019, 18:45 WIB

MK Dengar Jawaban KPU Melalui Video Telekonferensi

Selasa , 23 Jul 2019, 18:26 WIB

Hakim Arief Hidayat Sebut Kantornya Sudah Seperti Gudang

Mulan Jameela, calon anggota legislatif Partai Gerindra pada Pemilu 2019.

Senin , 22 Jul 2019, 19:00 WIB

Mulan Jameela tak Hadiri Sidang Gugatan Perdata ke Gerindra

Senin , 22 Jul 2019, 17:40 WIB

KPU Siapkan Saksi untuk Pembuktian 122 Sengketa Pileg

Senin , 22 Jul 2019, 17:10 WIB

KPU Antisipasi Kemungkinan Putusan PHPU Pileg

Senin , 22 Jul 2019, 16:28 WIB

MK Putuskan 59 Perkara Pileg tak Lanjut ke Pembuktian

Majelis Hakim Mahkamah Konsititusi (MK) . I Dewa Gede Palguna (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) saat memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Senin , 22 Jul 2019, 14:26 WIB

MK Lanjutkan Perkara PHPU Terkait Suara di Malaysia

Ketua Mahkamah Konsititusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) saat memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Senin , 22 Jul 2019, 13:32 WIB

23 Perkara PHPU Legislatif Juga tak Dilanjutkan

KPU: Sejumlah Perkara Sengketa Pileg Berpotensi Ditolak MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengungkapkan adanya sejumlah permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 yang berpotensi tidak bisa dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ke tahap pembuktian. Sebab, perkara-perkara itu tidak mendapatkan legitimasi yang sah dari pemangku kepentingan terkait. Menurut Wahyu, berdasarkan peraturan MK (PMK), perkara yang diregistrasi bisa memenuhi syarat atau tidak...

Kamis , 18 Jul 2019, 08:40 WIB