#pilkada-kala-pandemi

Senin , 14 Dec 2020, 17:56 WIB

Mendagri Sebut Partisipasi Pilkada Kala Pandemi 75 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut partisipasi pemilih Pilkada 2020 mencapai 75,83 persen per Senin (14/12). "Ini masih dinamis, masih bergerak, tapi per hari ini 75,83...

[Ilustrasi] Warga menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 di Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Minggu (13/12/2020). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Barat melaksanakan PSU di 12 TPS, karena adanya temuan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada 9 Desember 2020.

Senin , 14 Dec 2020, 05:58 WIB

Akademisi: Pilkada 2020 Berlangsung Efektif dan Transparan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi dari Universita Brawijaya Bambang Supriyono menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan efektif dan transparan di tengah pandemi Covid-19. "Banyak tantangan karena pelaksanaan pilkada di tengah pandemik Covid-19, dan semua itu bisa dilewati dengan penyelenggaraan pilkada yang lebih efektif, efisien, dan transparan," kata Bambang di Jakarta, Ahad (13/12). Menurut dia, pelaksanaan pilkada yang berhasil di tengah pandemi Covid-19...

Ahad , 15 Nov 2020, 19:01 WIB

377.224 Petugas di Papua Jalani Rapid Tes Sebelum Pemungutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengatakan, sebanyak...

Rabu , 28 Oct 2020, 15:28 WIB

Wapres Ungkap Alasan Pilkada Tetap Digelar Meski Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pilkada Desember...

Rabu , 14 Oct 2020, 16:45 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Ini Contoh Kampanye Aman tapi Efektif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senior Manajer Program International IDEA Adhy Aman...

Ahad , 11 Oct 2020, 17:06 WIB

KPU Diminta Simulasi Pencoblosan Pilkada Kala Covid-19

Ahad , 11 Oct 2020, 16:39 WIB

Pakar: Kampanye Daring Belum Maksimal Raup Suap Pemilih

Selasa , 06 Oct 2020, 23:59 WIB

Bawaslu: 95 Persen Daerah Masih Lakukan Kampanye Tatap Muka

Jumat , 02 Oct 2020, 03:24 WIB

Paslon Sepakati Desain Surat Suara Pilkada Indramayu 2020

Kamis , 01 Oct 2020, 23:24 WIB

Bawaslu Jateng Butuh 44.077 Pengawas TPS

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Kamis , 01 Oct 2020, 22:32 WIB

Anggota DPR: Bawaslu Harus Tegakkan Aturan Kampanye

Pilkada dalam bayang-bayang Covid-19 (ilustrasi).

Rabu , 30 Sep 2020, 17:18 WIB

Epidemiolog Respons Alasan Pemerintah Lanjutkan Pilkada

Senin , 28 Sep 2020, 22:46 WIB

Bamsoet: Buat Regulasi Tegas Cegah Mobilisasi Massa Pilkada

Senin , 28 Sep 2020, 19:49 WIB

Bawaslu: Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 tidak Mudah

Ahad , 27 Sep 2020, 12:30 WIB

Wakil Ketua DPR Sebut Masih Cukup Waktu Bahas Perppu Pilkada

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus

Kamis , 24 Sep 2020, 18:25 WIB

Formappi: Sanksi PKPU Soal Pilkada Kala Pandemi Masih Lemah

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman memaparkan alasan agar pilkada tidak ditunda.

Kamis , 24 Sep 2020, 17:20 WIB

Menggerakkan Ekonomi Jadi Alasan Pilkada Tak Ditunda

DPR Masih Tunggu Hasil Revisi PKPU Pilkada Saat Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR masih menunggu hasil revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Dasco memandang PKPU tersebut penting agar kelangsungan pilkada serentak 2020 berjalan dengan lancar. "Karena syarat dari pilkada dengan lancar itu adalah bagaimana covid bisa...

Pilkada Kala Pandemi Covid-19. KawalCOVID19 meminta Pemerintah Indonesia belajar dari Pemerintah Singapura soal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ketika pandemi Covid-19.

Rabu , 23 Sep 2020, 10:07 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Indonesia Perlu Belajar dari Singapura

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.

Selasa , 22 Sep 2020, 23:15 WIB

Menkopolhukam: Pemerintah tak Ingin 270 Daerah Dipimpin Plt

Selasa , 22 Sep 2020, 22:12 WIB

Mendagri Gandeng Sekjen Parpol Agar Pilkada Aman dari Covid

Selasa , 22 Sep 2020, 18:13 WIB

PAN Ingin Opsi Penundaan Pilkada Tetap Dibuka

Senin , 21 Sep 2020, 21:53 WIB

Cara Pemkot Surabaya Cegah Klaster Pilkada

Senin , 21 Sep 2020, 17:48 WIB

163 Jajaran Bawaslu Terkonfirmasi Positif Covid-19

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (kiri)

Sabtu , 19 Sep 2020, 16:16 WIB

Komisioner KPU RI Pramono Positif Covid-19

Selasa , 15 Sep 2020, 23:31 WIB

Legislator Golkar Nilai tak Perlu Persoalkan Pilkada Ditunda

Sabtu , 12 Sep 2020, 03:03 WIB

Bamsoet: Petimbangkan Tunda Pilkada Jika Covid-19 Meningkat

Selasa , 08 Sep 2020, 00:48 WIB

Pengamat: Perjuangan Calon Independen Makin Berat di Pilkada

Kamis , 03 Sep 2020, 23:06 WIB

Mendagri: Pilkada Momentum Emas Tangani Pandemi Covid-19

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan)

Kamis , 27 Aug 2020, 01:04 WIB

KPU Harap Strategi Melawan Covid Jadi Tema Kampanye Pilkada

Kamis , 20 Aug 2020, 17:40 WIB

Gerindra: Covid Jadi Panggung Kepala Daerah Menampilkan Diri

Rabu , 05 Aug 2020, 10:25 WIB

Pilkada Ketika Pandemi, Ini Harapan Jokowi

Jumat , 24 Jul 2020, 19:07 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Bawaslu: Beban Penyelenggara Bertambah

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Ilustrasi). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan usia kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yakni minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun.

Kamis , 09 Jul 2020, 17:27 WIB

Pilkada Kala Pandemi, KPU Batasi Usia Maksimal KPPS 50 Tahun

Pilkada (ilustrasi). Fleksibilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 diharapkan bisa diterapkan juga pada tahapan pilkada lainnya pada masa pandemi Covid-19.

KPU Diharapkan Terapkan Fleksibilitas di Tahapan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fleksibilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 diharapkan bisa diterapkan juga pada tahapan pilkada lainnya pada masa pandemi Covid-19. Penerapan hal tersebut dinilai dapat menunjukkan kesungguhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan protokol kesehatan. “Fleksibilitas semacam ini juga bisa diterapkan pada tahapan Pilkada lain yang berpotensi memunculkan kerumunan. Misalnya, rapat pleno...

Selasa , 30 Jun 2020, 23:34 WIB