#pilkada-kala-pandemi

Senin , 14 Dec 2020, 17:56 WIB

Mendagri Sebut Partisipasi Pilkada Kala Pandemi 75 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut partisipasi pemilih Pilkada 2020 mencapai 75,83 persen per Senin (14/12). "Ini masih dinamis, masih bergerak, tapi per hari ini 75,83...

Senin , 14 Dec 2020, 05:58 WIB

Akademisi: Pilkada 2020 Berlangsung Efektif dan Transparan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi dari Universita Brawijaya Bambang Supriyono menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan efektif dan transparan di tengah pandemi Covid-19. "Banyak tantangan karena pelaksanaan pilkada di tengah pandemik Covid-19, dan semua itu bisa dilewati dengan penyelenggaraan pilkada yang lebih efektif, efisien, dan transparan," kata Bambang di Jakarta, Ahad (13/12). Menurut dia, pelaksanaan pilkada yang berhasil di tengah pandemi Covid-19...

Ahad , 15 Nov 2020, 19:01 WIB

377.224 Petugas di Papua Jalani Rapid Tes Sebelum Pemungutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengatakan, sebanyak...

Rabu , 28 Oct 2020, 15:28 WIB

Wapres Ungkap Alasan Pilkada Tetap Digelar Meski Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pilkada Desember...

Rabu , 14 Oct 2020, 16:45 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Ini Contoh Kampanye Aman tapi Efektif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senior Manajer Program International IDEA Adhy Aman...

Ahad , 11 Oct 2020, 17:06 WIB

KPU Diminta Simulasi Pencoblosan Pilkada Kala Covid-19

Ahad , 11 Oct 2020, 16:39 WIB

Pakar: Kampanye Daring Belum Maksimal Raup Suap Pemilih

Selasa , 06 Oct 2020, 23:59 WIB

Bawaslu: 95 Persen Daerah Masih Lakukan Kampanye Tatap Muka

Jumat , 02 Oct 2020, 03:24 WIB

Paslon Sepakati Desain Surat Suara Pilkada Indramayu 2020

Kamis , 01 Oct 2020, 23:24 WIB

Bawaslu Jateng Butuh 44.077 Pengawas TPS

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Kamis , 01 Oct 2020, 22:32 WIB

Anggota DPR: Bawaslu Harus Tegakkan Aturan Kampanye

Pilkada dalam bayang-bayang Covid-19 (ilustrasi).

Rabu , 30 Sep 2020, 17:18 WIB

Epidemiolog Respons Alasan Pemerintah Lanjutkan Pilkada

Senin , 28 Sep 2020, 22:46 WIB

Bamsoet: Buat Regulasi Tegas Cegah Mobilisasi Massa Pilkada

Senin , 28 Sep 2020, 19:49 WIB

Bawaslu: Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 tidak Mudah

Ahad , 27 Sep 2020, 12:30 WIB

Wakil Ketua DPR Sebut Masih Cukup Waktu Bahas Perppu Pilkada

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus

Kamis , 24 Sep 2020, 18:25 WIB

Formappi: Sanksi PKPU Soal Pilkada Kala Pandemi Masih Lemah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 atas perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19, masih lemah. Formappi menilai, pada umumnya sanksi berupa teguran tertulis kepada pihak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. "Sanksi-sanksi yang saya kira akan...

Kamis , 24 Sep 2020, 18:25 WIB

Formappi: Sanksi PKPU Soal Pilkada Kala Pandemi Masih Lemah

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman memaparkan alasan agar pilkada tidak ditunda.

Kamis , 24 Sep 2020, 17:20 WIB

Menggerakkan Ekonomi Jadi Alasan Pilkada Tak Ditunda

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih

Kamis , 24 Sep 2020, 16:30 WIB

Pilkada Serentak Dilanjutkan, PB IDI: Nakes Khawatir

Kamis , 24 Sep 2020, 15:29 WIB

DPR Masih Tunggu Hasil Revisi PKPU Pilkada Saat Covid-19

Pilkada Kala Pandemi Covid-19. KawalCOVID19 meminta Pemerintah Indonesia belajar dari Pemerintah Singapura soal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ketika pandemi Covid-19.

Rabu , 23 Sep 2020, 10:07 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Indonesia Perlu Belajar dari Singapura

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.

Selasa , 22 Sep 2020, 23:15 WIB

Menkopolhukam: Pemerintah tak Ingin 270 Daerah Dipimpin Plt

Selasa , 22 Sep 2020, 22:12 WIB

Mendagri Gandeng Sekjen Parpol Agar Pilkada Aman dari Covid

Selasa , 22 Sep 2020, 18:13 WIB

PAN Ingin Opsi Penundaan Pilkada Tetap Dibuka

Senin , 21 Sep 2020, 21:53 WIB

Cara Pemkot Surabaya Cegah Klaster Pilkada

Senin , 21 Sep 2020, 17:48 WIB

163 Jajaran Bawaslu Terkonfirmasi Positif Covid-19

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (kiri)

Sabtu , 19 Sep 2020, 16:16 WIB

Komisioner KPU RI Pramono Positif Covid-19

Selasa , 15 Sep 2020, 23:31 WIB

Legislator Golkar Nilai tak Perlu Persoalkan Pilkada Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro mendukung agar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tetap digelar 9 Desember 2020. Menurutnya hal tersebut juga telah disepakati melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020. "Pemerintah, KPU, Bawaslu RI dan komisi II DPR telah bersepakat menunda Pilkada untuk dilaksanakan 9 Desember 2020 maka kesepakatan itu jadi pedoman sebagai legal...

Selasa , 15 Sep 2020, 23:31 WIB

Legislator Golkar Nilai tak Perlu Persoalkan Pilkada Ditunda

Sabtu , 12 Sep 2020, 03:03 WIB

Bamsoet: Petimbangkan Tunda Pilkada Jika Covid-19 Meningkat

Selasa , 08 Sep 2020, 00:48 WIB

Pengamat: Perjuangan Calon Independen Makin Berat di Pilkada

Kamis , 03 Sep 2020, 23:06 WIB

Mendagri: Pilkada Momentum Emas Tangani Pandemi Covid-19

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan)

Kamis , 27 Aug 2020, 01:04 WIB

KPU Harap Strategi Melawan Covid Jadi Tema Kampanye Pilkada

Kamis , 20 Aug 2020, 17:40 WIB

Gerindra: Covid Jadi Panggung Kepala Daerah Menampilkan Diri

Rabu , 05 Aug 2020, 10:25 WIB

Pilkada Ketika Pandemi, Ini Harapan Jokowi

Jumat , 24 Jul 2020, 19:07 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Bawaslu: Beban Penyelenggara Bertambah

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Ilustrasi). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan usia kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yakni minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun.

Kamis , 09 Jul 2020, 17:27 WIB

Pilkada Kala Pandemi, KPU Batasi Usia Maksimal KPPS 50 Tahun

Rabu , 01 Jul 2020, 12:28 WIB

Stafsus Mendagri: Pilkada Kala Pandemi Ujian Bagi Pejawat

Pilkada (ilustrasi). Fleksibilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada 2020 diharapkan bisa diterapkan juga pada tahapan pilkada lainnya pada masa pandemi Covid-19.

Selasa , 30 Jun 2020, 23:49 WIB

KPU Diharapkan Terapkan Fleksibilitas di Tahapan Pilkada

Selasa , 30 Jun 2020, 23:34 WIB

Denny Indrayana Klaim Didukung Gerindra dan Demokrat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana menyatakan ia telah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Dengan dukungan tersebut, Denny memastikan dirinya hanya perlu melakukan pendaftaran ke KPU Kalimantan Selatan. Denny mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Senin (29/6) kemarin malam. Dalam pertemuan itu,...

Selasa , 30 Jun 2020, 23:34 WIB

Denny Indrayana Klaim Didukung Gerindra dan Demokrat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa (kiri) usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Rapat tersebut menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang dan disahkan dalam rapat paripurna.

Selasa , 30 Jun 2020, 17:57 WIB

Mendagri: Semua Fraksi DPR Setuju Perppu Pilkada Jadi UU

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Kamis , 25 Jun 2020, 21:05 WIB

Mahfud: Pemerintahan tak Berjalan Baik Jika Pilkada Ditunda

Kamis , 25 Jun 2020, 17:38 WIB

Anggaran Pilkada Belum Cair, DPR: Pilkada Sebaiknya Ditunda

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

Kamis , 25 Jun 2020, 07:37 WIB

Pilkada Kala Pandemi, KPU Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Pilkada (ilustrasi). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menyatakan konsekuensi menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkadq) Serentak 2020 pada masa pandemi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19), yakni penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Rabu , 24 Jun 2020, 22:23 WIB

Pilkada Kala Pandemi, Jumlah TPS di Karawang Ditambah

Rabu , 24 Jun 2020, 05:57 WIB

Mahfud Jelaskan Alasan Pilkada 2020 Digelar Desember

Selasa , 23 Jun 2020, 22:54 WIB

'Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Untungkan Pejawat'

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Selasa , 23 Jun 2020, 19:15 WIB

Pilkada 2020, Mendagri Minta Bawaslu Jadi Wasit yang Netral

Selasa , 23 Jun 2020, 19:11 WIB

Besok, KPU Lakukan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan

Selasa , 23 Jun 2020, 17:40 WIB

Bawaslu: Indeks Kerawanan Pilkada Meningkat Akibat Covid-19

Senin , 22 Jun 2020, 20:56 WIB

Pengamat: Pilkada Pada Masa Pandemi Rawan Kecurangan

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas MuhammadiyahMakassar, Andi Luhur Priyanto, menyatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 sangat berisiko. Sebab, pilkada menjadi lebih rawan kecurangan serta berpotensi terjadi praktik politik uang secara masif. "Pelaksanaan Pilkadapada masa pandemi Covid-19 sangat berisiko. Ini sepertinya pengambil keputusan tidak memperhatikan kepentingan substantif rakyat pemilih (demos), sebagai pemilik kedaulatan...

Senin , 22 Jun 2020, 20:56 WIB

Pengamat: Pilkada Pada Masa Pandemi Rawan Kecurangan

Senin , 22 Jun 2020, 19:07 WIB

DPR Setujui Usulan KPU Terkait PKPU Pilkada Kala Covid-19

close ×