Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Erick: Setiap Rupiah Uang Negara Mesti Dipertanggungjawabkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan peraturan menteri (permen) yang mendorong transparansi pengusulan dan penggunaan modal negara pada perusahaan BUMN.  Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, aturan itu untuk menjamin penanaman modal negara...

Menkeu Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

Senin , 20 Jun 2016, 20:24 WIB

Pembahasan PMN Senilai Rp 34 T Berlangsung Alot

Fahri Hamzah

Ahad , 01 Nov 2015, 04:00 WIB

Alihkan PMN untuk Bangun Daerah

Uchok Sky Khadafi

Uchok Desak DPR Pertimbangkan Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempertimbangkan dana penyertaan modal negara (PMN). Ia mengaku, dana yang diajukan oleh Kementerian BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 terlalu besar.“Terlalu besar untuk BUMN, apa maksudnya subsidi dikurangi, tapi modal diperbanyak,” kata Uchok, saat dihubungi Republika, Rabu (4/1).Ia...

Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1).(Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 05 Feb 2015, 05:00 WIB

Dana PMN Diyakini Bakal Jadi Bancakan Politik

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Rabu , 04 Feb 2015, 23:17 WIB

Suntikan PMN Dinilai Untuk Antisipasi MEA

Seorang perempuan melintasi halaman Gedung BUMN di Jakarta, Rabu (17/12). (Antara/Wahyu Putro)

Rabu , 04 Feb 2015, 22:54 WIB

PMN Bisa Diterima Jika Terkait Infrastruktur