#pn-jakpus

Sidang kasus dugaan korupsi dalam jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan terdakwa Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Jumat , 13 Dec 2024, 19:16 WIB

'Crazy Rich' Surabaya Budi Said Dituntut 16 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Jual-Beli Emas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdakwa Budi Said selaku pengusaha sekaligus crazy rich Surabaya dituntut pidana penjara selama 16 tahun terkait kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk....

Artis Sandra Dewi (tengah) bergegas meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 9 jam sebagai saksi terkait kasus suaminya Harvey Moeis atas dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Rabu , 09 Oct 2024, 16:48 WIB

Pengacara Sebut Sandra Dewi Bukan Jadi Saksi Meringankan di Sidang Suaminya Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktris Sandra Dewi akan hadir sebagai saksi di persidangan lanjutan suaminya Harvey Moeis (HM) yang didakwa terlibat korupsi dan pencucian uang (TPPU) terkait penambangan timah PT Timah Tbk. Pengacara Harris Arthur Hedar mengatakan, istri dari kliennya itu diajukan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Harris, selebritas asal Bangka Belitung tersebut, akan menjelaskan kepada majelis hakim PN...

Senin , 07 Oct 2024, 14:45 WIB

HRS Gugat Jokowi Rp5.246 T, Istana: Jangan Semena-mena untuk Cari Sensasi atau Provokasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus (Stafsus) Presiden Dini Purwono...

Sabtu , 24 Aug 2024, 08:56 WIB

Ingat Kasus Sirup Obat Batuk Maut yang Bikin 200 Anak Meninggal? Ini Vonis dari PN Jakpus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024), memerintahkan...

Rabu , 26 Jun 2024, 20:35 WIB

PN Jakpus Siap Patuhi Putusan PT DKI Jakarta, Tapi Belum Bisa Jamin Tahan Gazalba Saleh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengklaim...

Terdakwa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Hasbi Hasan dipidana selam 13 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan. Dalam perkara tersebut, Hasbi Hasan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan hukum telah menerima suap penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.

Kamis , 21 Mar 2024, 16:18 WIB

Ungkit Perkara Firli-Lili Pintauli, Sekretaris MA Nonaktif Sindir Standar Ganda KPK

Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.

Ahad , 16 Jul 2023, 06:53 WIB

Dilaporkan Panji Gumilang, PN Jakpus Segera Sidang Anwar Abbas

Selasa , 27 Jun 2023, 06:09 WIB

Pengadilan Negeri Tanggapi Permohonan Nikah Beda Agama di Bantul

Jumat , 16 Jun 2023, 00:15 WIB

PN Jakpus Tolak Gugatan Partai Berkarya Terkait Penundaan Pemilu 2024

Rabu , 14 Jun 2023, 12:08 WIB

Tak Lagi Mangkir, Majelis Hakim PN Jakpus Pemutus Tunda Pemilu Penuhi Panggilan KY

Ilustrasi Partai Berkarya. Partai Berkarya menjadi salah satu partai politik yang menggugat KPU ke PN Jakarta Pusat. (ilustrasi)

Ahad , 16 Apr 2023, 21:36 WIB

PPP Ingatkan KPU Jangan Sampai Kalah Digugat Partai Berkarya dan Partai Republik

Jumat , 14 Apr 2023, 16:50 WIB

Partai Republik Gugat KPU ke PN Jakpus, Minta Ganti Rugi Rp 3 Miliar

Selasa , 11 Apr 2023, 15:53 WIB

PT DKI Batalkan Putusan Tunda Pemilu, KPU: Meluruskan Kembali Jalur Peradilan Pemilu

Mantan Hakim Agung yang kini menjadi Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Prof Gayus Lumbuun.

Kamis , 16 Mar 2023, 09:33 WIB

Guru Besar Unkris Prof Gayus Lumbuun: Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu Harus Dihormati

Pimpinan Komisi II DPR, Junimart Girsang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berkomitmen dan bersikap netral dari berbagai kepentingan dan polarisasi politik.

Rabu , 15 Mar 2023, 20:32 WIB

Pimpinan Komisi II DPR Pesimistis KPU akan Menang Banding Atas Putusan PN Jakpus

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ketika diwawancarai wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (9/3/2023). Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu memberikan penjelasan ihwal putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024.

Jumat , 10 Mar 2023, 07:19 WIB

Yusril Sarankan KPU dan Prima Berdamai Demi Pemilu Jalan Terus

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (kedua kiri).

Kamis , 09 Mar 2023, 12:32 WIB

Ketum: Prima Hanya Ingin Ikut Pemilu, Bukan Menundanya

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Terungkap KPU tak Ajukan Saksi di Sidang PN Jakpus, Perludem: KPU Jemawa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memertanyakan sikap KPU RI yang tidak mengerahkan segala daya upaya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Akibatnya, putusan PN Jakpus memerintahkan penundaan Pemilu 2024. Sebab, KPU tidak menghadirkan saksi maupun menggunakan jasa pengacara dalam persidangan tersebut. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, dalam gugatan perdata yang dilayangkan...

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim menegaskan, KPU tidak meremehkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan perdata Partai Prima. (ilustrasi)

Selasa , 07 Mar 2023, 21:16 WIB

Dianggap Remehkan Putusan PN Jakpus, Ini Penjelasan KPU

Selasa , 07 Mar 2023, 10:29 WIB

Badan Pengawas MA Investigasi Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus

Warga menandatangani petisi harapan masyarakat pada sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di Taman Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilu 2024 belakangan dibuat gaduh oleh isu penundaan pemilu. (ilustrasi)

Senin , 06 Mar 2023, 17:03 WIB

Seusai Gaduh Vonis PN Jakpus: Putusan Diabaikan KPU di Daerah, Hakim Bakal Diperiksa KY

Senin , 06 Mar 2023, 12:19 WIB

Partai Nasdem Usulkan Putusan PN Jakpus Perlu Dieksaminasi

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Senin , 06 Mar 2023, 05:19 WIB

Menanti 'Taji' KY Selidiki Putusan Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Jakarta, Rabu (1/6/2022). Pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahim sekaligus membahas masalah-masalah strategis bagi kepentingan bangsa. Republika/Putra M. Akbar

Ahad , 05 Mar 2023, 17:39 WIB

Prabowo: Tak Masuk Akal Tunda Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (ketiga kiri) bersama Sekjen PRIMA Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (ketiga kanan) menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Jumat , 03 Mar 2023, 20:06 WIB

Kronologi Gugatan Partai Prima Hingga Putusan PN Jakpus Instruksikan KPU Tunda Pemilu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Jumat , 03 Mar 2023, 19:34 WIB

PN Jakpus Tepis Kritik Mahfud MD: Tidak Ada Putusan yang Berlebihan

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (kiri) bersama Sekjen PRIMA Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (kanan) bersiap menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Jumat , 03 Mar 2023, 18:01 WIB

Hitung-hitungan Partai Prima Sehingga Pemilu Harus Ditunda Hingga 2025

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Dalam rapat yang membahas penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut Wamenkumham menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan untuk mengubah beberapa pasal krusial.

Jumat , 03 Mar 2023, 14:35 WIB

Wamenkumham: Putusan Penundaan Pemilu 2024 Belum Inkrah

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting di ruang kerjanya. KY berencana memanggil hakim PN Jakpus terkait putusan penundaan pemilu.

Jumat , 03 Mar 2023, 13:09 WIB

KY Berencana Panggil Hakim PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:42 WIB

Putusan Penundaan Pemilu Mencurigakan, Perludem: Periksa Hakim PN Jakpus

Ilustrasi Pemilu. Jubir PN Jakpus sebut putusan penundaan Pemilu 2024 belum berkekuatan hukum tetap.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:17 WIB

Jubir PN Jakpus: Putusan Penundaan Pemilu Belum Inkrah

Pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, yang juga juru bicara Anies Baswedan menyebut, jika benar ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu 2024, maka itu hanya untuk mengetes saja. Foto ilustrasi Hendri Satrio.

Kamis , 02 Mar 2023, 21:30 WIB

Putusan Penundaan Pemilu 2024, Hensat: Ngetes Saja Itu

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyayangkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). (ilustrasi).

Kamis , 02 Mar 2023, 20:23 WIB

Komisi II akan Panggil KPU Soal Banding ke PN Jakpus

Kamis , 02 Mar 2023, 19:21 WIB

Jubir PN Jakpus Bantah Putusan Tunda Pemilu, Cuma Tahapan Pemilihan Diulang dari Awal

PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, KPU Tegaskan Banding!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda. KPU tegas menolak putusan tersebut karena UU Pemilu tidak ada mengatur ketentuan penundaan pemilu. "KPU akan upaya hukum banding (atas putusan PN Jakpus tersebut)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis (2/3/2023). Komisioner KPU RI Idham...

Kamis , 02 Mar 2023, 17:34 WIB