Advertisement
#politik-dinasti-buka-potensi-korupsi
Jumat , 10 Jul 2015, 09:52 WIB
Keputusan MK Soal Politik Dinasti, tak Beri Pendidikan Politik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang petahana pemilu kepala daerah tidak memberikan pendidikan politik. Sebab, keputusan itu...
Jumat , 10 Jul 2015, 07:04 WIB
Menpan-RB: Politik Dinasti Perbesar Penyalahgunaan Jabatan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, praktik politik dinasti tergantung pada moral petahana. Politik dinasti menjadi polemik setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan kerabat keluarga petahana tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada."Untuk mengantisipasi politik dinasti kini hanya bergantung pada moralitas politik petahana di daerah," kata Yuddy kepada wartawan di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis...
Kamis , 09 Jul 2015, 13:53 WIB
KPK: Dinasti Politik Perbesar Peluang Korupsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji...