#politik-dinasti

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman

Kamis , 09 Jul 2015, 15:13 WIB

Ketua DPD: Tak Usah Khawatir Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menilai tidak ada persoalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegitimasi kerabat petahana mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, bila...

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan (tengah).

Kamis , 09 Jul 2015, 15:13 WIB

Djohermansyah Kecewa MK Bolehkan Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengaku kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehnya anggota keluarga petahana bisa maju sebagai calon pimpinan daerah tanpa interval waktu. "Jelas keputusan MK ini, kami sangat kecewa. Ini hakim-hakim MK harusnya membaca HAM jangan dari kacamata barat tapi HAM Indonesia yang masih paternalistik," kata Djohermansyah dalam diskusi di...

Kamis , 09 Jul 2015, 14:38 WIB

'Tak Perlu Takut Jika Keluarga Petahana Ikut Pilkada'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis...

Kamis , 09 Jul 2015, 14:37 WIB

DPR akan Evaluasi Putusan MK Soal Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto...

Kamis , 09 Jul 2015, 14:09 WIB

KASN: Putusan MK Permudah Praktik Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyayangkan...

Puluhan aktivis anti korupsi berunjuk rasa mengecam politik dinasti saat Gubernur Banten Atut Chosiyah melantik adik kandungnya Haerul Jaman menjadi Walikota Serang di Serang, Kamis (5/12).

Kamis , 09 Jul 2015, 13:53 WIB

KPK: Dinasti Politik Perbesar Peluang Korupsi

Kamis , 09 Jul 2015, 07:11 WIB

Bawaslu Sudah Antisipasi Putusan Keluarga Petahana Diizinkan Ikut Pilkada

Kamis , 09 Jul 2015, 06:23 WIB

Fadli: Putusan MK Anulir Larangan Politik Dinasti Sudah Sesuai, Tapi....

Rabu , 08 Jul 2015, 22:18 WIB

Politikus Gerindra tak Setuju Larangan Dinasti Politik Dihapus

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Rabu , 08 Jul 2015, 22:03 WIB

Soal Dinasti Politik, Mahfud: Putusan MK Sudah Sangat Tepat

Rabu , 08 Jul 2015, 21:49 WIB

Pengamat: MK Harus Berikan Batasan untuk Politik Dinasti

Mantan ketua MK Mahfud MD mendatangi Gedng KPK, Jakarta, Jumat (6/2).

Rabu , 08 Jul 2015, 21:45 WIB

Mahfud: Pemerintah Harus Buat Peraturan Cegah Politik Dinasti

Rabu , 08 Jul 2015, 21:22 WIB

Demokrat tak Permasalahkan MK Hapus Larangan Dinasti Politik

Rabu , 08 Jul 2015, 21:15 WIB

Golkar Dukung Putusan MK Hapus Larangan Politik Dinasti

Tahapan Pelaksanaan Pemilu. (dari kiri) Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat diskusi di KPU, Jakarta, Selasa (30/6).

Rabu , 08 Jul 2015, 20:51 WIB

MK Hapus Larangan Dinasti Politik, Pengamat: Bola Ada di Bawaslu

Rabu , 08 Jul 2015, 20:29 WIB

Putusan MK Terkait Petahana Jadi Koreksi UU Pilkada

Seorang pekerja menyelesaikan pemasangan atribut persiapan kongres Partai Demokrat ke-IV di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/5).

Rabu , 08 Jul 2015, 20:07 WIB

Demokrat: Putusan Kerabat Petahana Ikut Pilkada Perlu Kontrol Kuat

Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memberikan hak suara di TPS 001 SD Mangkura, Kel, Sawerigading, Makassar, Sulsel, Selasa (22/1).

Syahrul Sambut Baik Putusan MK Tentang Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pencabutan pasal mengenai politik dinasti oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin diapresiasi dan direspon hangat oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Syahrul mengaku ia memang belum mengetahui bahwa pasal tersebut sudah dicabut oleh MK. Meski demikian, dia menilai sebab tentang politik dinasti memang tidak sesuai dengan negara Indonesia yang mengusung sistem demokrasi. "Ini kan masalah demokrasi. Demokrasi...

Rabu , 08 Jul 2015, 15:55 WIB

MK Legalkan Kerabat Petahana Ikut dalam Pilkada

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto.

Selasa , 23 Jun 2015, 22:49 WIB

Sekjen PDIP: Politik Dinasti Bukan Masalah tak Perlu Dilarang

Selasa , 05 May 2015, 17:01 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Kebiri Demokrasi

Selasa , 17 Feb 2015, 18:55 WIB

UU Pilkada Larang Politik Dinasti?

Selasa , 27 Jan 2015, 14:40 WIB

Pembatasan Politik Dinasti Perlu Aturan Main

Sabtu , 24 Jan 2015, 01:51 WIB

KPU Setuju Pilkada Batasi Politik Dinasti

Selasa , 29 Apr 2014, 17:12 WIB

Tak Hanya di Banten, Politik Dinasti Juga Terjadi di Lamongan

Kamis , 05 Dec 2013, 16:07 WIB

Samad: Kejahatan Keluarga di Banten Dilihat dari Politik Dinasti

Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan pers terkait pemberian penghargaan Ramon Magsaysay Award 2013 kepada KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8). ( Republika/Wihdan)

Rabu , 04 Dec 2013, 14:26 WIB

Abraham Samad: Korupsi Banten Kejahatan Keluarga

Rabu , 27 Nov 2013, 19:57 WIB

Politik Dinasti Serakah dan Abaikan Kepentingan Rakyat

Selasa , 19 Nov 2013, 14:20 WIB

Samad Sebut Atut Bisa Jadi Tersangka Kasus Alkes Banten

Kamis , 31 Oct 2013, 21:29 WIB

Politik Dinasti Picu KKN

Selasa , 29 Oct 2013, 17:47 WIB

'Parpol Harus Bertanggung Jawab Cegah Dinasti Politik'

Senin , 28 Oct 2013, 10:27 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Atur Jalannya Pemilu

Sejumlah Ulama Banten gelar Yasinan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10)

Jumat , 25 Oct 2013, 16:47 WIB

Cegah KPK Disantet, Ulama Banten Yasinan

Kamis , 24 Oct 2013, 20:16 WIB

Adnan Buyung Berencana Praperadilankan KPK

Politik Dinasti Sangat Rawan Menjadi Kartel Politik?

REPUBLIKA.CO.ID,.JAKARTA--Pakar Demografi dari Universitas Indonesia Sony Harry B Harmadi menilai politik dinasti yang berkembang di Indonesia sangat rawan menjadi kartel."Kalau politik dinasti menjadi kartel maka akan merugikan banyak orang. Padahal politik dinasti sangat dekat dengan kartel," kata Sony Harry B Harmadi pada diskusi "Pilar Negara: Pemerintah Daerah Bersih Sesuai dengan Empat Pilar" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.Pembicara lainnya...

Senin , 21 Oct 2013, 16:25 WIB