#politik-uang

Mendagri Jenderal (Purn) M Tito Karnavian.

Selasa , 17 Dec 2024, 06:14 WIB

Mendagri Dukung Pilkada Dipilih Lewat DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) M Tito Karnavian setuju dengan usulan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menelan biaya tinggi dilakukan evaluasi. Dia pun...

Anggota Bawaslu menempelkan poster saat sosialisasi tolak politik uang Pilkada 2024 di Brojolan, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (25/11/2024). Bawaslu setempat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berani menolak politik uang guna menyukseskan Pilkada 2024 yang jujur, bermartabat, dan demokratis demi mendapatkan pemimpin ideal, berintegritas dan berkualitas.

Rabu , 27 Nov 2024, 17:11 WIB

Panwaslih Banda Aceh Amankan Lima Orang Diduga Terlibat Politik Uang

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh mengamankan lima orang yang diduga terlibat politik uang (money politics) saat Pilkada Kota Banda Aceh 2024. "Iya ada lima orang, dua orang yang membagikan, dan tiga orang penerima," kata Ketua Panwaslih Banda Aceh Indra Milwady di Banda Aceh, Rabu (27/11/2024). Video operasi tangkap tangan dugaan politik uang di Pilkada Banda Aceh oleh...

Selasa , 26 Nov 2024, 18:47 WIB

Pakar Hukum Umsida Tanggapi Budaya Politik Uang Jelang Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, Istilah politik uang atau money politic sering didengar...

Senin , 25 Nov 2024, 16:30 WIB

In Picture: Jelang Pencoblosan Pilkada, Bawaslu Lakukan Sosialisasi Tolak Politik Uang

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Anggota Bawaslu menempelkan stiker saat sosialisasi...

Senin , 25 Nov 2024, 07:50 WIB

Bawaslu Depok: Money Politic Bahaya, Kita Awasi Sampai Kelurahan

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota...

Senin , 25 Nov 2024, 06:00 WIB

DPD RI: Masyarakat Jangan Terpengaruh Politik Uang

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa (kiri) dan Hendrar Prihadi (kanan) diperkenalakan kepada kader PDI Perjuangan lainnya saat pengumuman bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (26/8/2024). PDIP mengumumkan 60 calon kepala daerah yang terdiri dari enam bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota untuk ikut dalam Pilkada serentak 2024.

Sabtu , 23 Nov 2024, 23:40 WIB

Andika-Hendi Siapkan Satgas Anti Politik Uang Jelang Pencoblosan Pilgub Jateng

Selasa , 19 Nov 2024, 15:06 WIB

Ambil Uangnya tidak Memilih Calonnya Saat Pilkada, Ini Pendapat Habib Taufiq

Ahad , 27 Oct 2024, 05:16 WIB

Politik Uang Marak di Pilkada Kabupaten Bekasi, Ini Elektabilitas Terbaru Menurut Survei

Jumat , 18 Oct 2024, 14:39 WIB

Jelang Pilkada 2024, Warga Cirebon Diminta Waspadai Politik Uang

Aisyiyah Daerah Khusus (DK) Jakarta menggelar deklarasi Gerakan Aisyiyah Tolak Politik Uang (Galak Puang).

Ahad , 29 Sep 2024, 16:21 WIB

Aisyiyah DK Jakarta Deklarasikan Gerakan Tolak Politik Uang, Galak Puang

Ilustrasi Tolak politik uang. Maraknya politik uang dalam pesta demokrasi semakin mengkhawatirkan.

Selasa , 03 Sep 2024, 17:51 WIB

Akademisi Khawatir Publik Mulai Anggap Politik Uang Sebuah Kewajaran

Tolak politik uang (ilustrasi). Hakim PN Kota Dumai memvonis bersalah seorang caleg Gerindra dalam kasus politik uang.

Jumat , 03 May 2024, 18:56 WIB

Pengadilan Vonis Caleg Gerindra Bersalah dalam Kasus Politik Uang

Kantor Bawaslu (ilustrasi). Perludem meminta Bawaslu untuk berani dan tegas dalam menindak politik uang.

Rabu , 06 Mar 2024, 19:30 WIB

Perludem Minta Bawaslu Berani Tindak Politik Uang

Rabu , 06 Mar 2024, 19:29 WIB

Calegnya Dilaporkan Dugaan Politik Uang, Demokrat: Kami Hormati Prosesnya

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro (kiri) dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat konferensi pers terkait kasus tindak pidana pemilu di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Selasa , 27 Feb 2024, 22:30 WIB

Bareskrim Polri: Kasus Politik Uang Turun di Pemilu 2024

Sabtu , 24 Feb 2024, 09:35 WIB

Bawaslu DKI Telusuri Dugaan Caleg Bagi Rp 200 Ribu Jelang PSL di Jakarta Utara

Cianjur Mayor Asks State Employee Involved in Money Politics to be Punished

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Regent Cianjur Herman Suherman asked the General Election Supervisory Board to investigate all cases of violations of electoral crimes committed by the civil apparatus of the state that were caught in a sleight of hand operation for allegedly conducting political money. “I am concerned that there is still an ASN in Cianjur District that violated and netted...

ILUSTRASI Massa melakukan aksi damai di untuk mengajak seluruh elemen masyarakat membangun pemilu damai, tidak golput serta menolak praktik politik uang. ANTARA FOTO/Andreas Fitri

Selasa , 13 Feb 2024, 20:10 WIB

MUI: Haram Memberi dan Menerima 'Serangan Fajar'

Selasa , 13 Feb 2024, 16:55 WIB

Bupati Cianjur Minta ASN Terjaring OTT Politik Uang Diusut Tuntas

Tolak politik uang (ilustrasi). Bawaslu Jakbar menelusuri dugaan politik uang yang dilakukan caleg DPR di Tambora.

Selasa , 13 Feb 2024, 16:51 WIB

Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora

Doa lintas agama saat kegiatan Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024 dalam rangka Apel Siaga dan Sinergi Pengawasan Kesiapan Patroli Masa Tenang dan Doa Bersama untuk Pemilu 2024, di Gedung Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (9/2/2024). Kegiatan yang digelar Bawaslu Jabar ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara penyelanggara KPU dengan pihak terkait, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Selasa , 13 Feb 2024, 14:31 WIB

Jelang Pencoblosan Besok, Bawaslu Jabar Antisipasi Serangan Fajar

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh.

Selasa , 13 Feb 2024, 14:10 WIB

Ketua MUI: Menerima Serangan Fajar Hukumnya Haram

Senin , 12 Feb 2024, 23:50 WIB

Masa Tenang Pemilu, Bawaslu Kota Madiun Waspada Kampanye Terselubung

Senin , 12 Feb 2024, 19:30 WIB

Bawaslu Kulon Progo Temukan Spanduk Bernada Politik Uang

Senin , 12 Feb 2024, 17:00 WIB

MUI Lebak: Politik Uang Cederai Demokrasi

Senin , 12 Feb 2024, 06:30 WIB

'Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya', Benarkah?

Sejumlah Bendera Parpol/Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang di Stand bollard atau tiang patok pembatas antara jalan dan trotoar di Kawasan Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ahad , 11 Feb 2024, 19:34 WIB

Bawaslu DKI Patroli Cegah Politik Uang Saat Masa Tenang Kampanye

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Capres Prabowo Subianto memperbolehkan pendukungnya untuk menerima politik uang.

Jumat , 02 Feb 2024, 17:25 WIB

Prabowo Perbolehkan Pendukungnya Terima Politik Uang

Selasa , 23 Jan 2024, 19:36 WIB

Politik Uang tak Lagi Efektif Diterapkan di Indonesia Menurut Survei

Pelaksana Tugas Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dhahana Putra saat diwawancara usai dialog media pada Jumat (31/3/2023).

Selasa , 23 Jan 2024, 17:35 WIB

Dirjen HAM Ajak Masyarakat Hindari Politik Uang

Tolak politik uang (ilustrasi). Dalam survei Praxis, menunjukkan politik uang tidak lagi efektif di Pemilu 2024.

Selasa , 23 Jan 2024, 08:07 WIB

Survei Praxis: Politik Uang tak Lagi Efektif di Pemilu 2024

Tolak politik uang. (ilustrasi). Sebanyak 42,96 persen mahasiswa menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat

Senin , 22 Jan 2024, 20:23 WIB

Survei: 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang tanpa Pilih Kandidat di Pemilu 2024

Rosario de Marshall alias Hercules tegaskan Gus Miftah sosok dermawan sejak dulu

Rabu , 10 Jan 2024, 23:07 WIB

Gus Miftah Diserang Tuduhan Politik Uang, Hercules Lakukan Pembelaan

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan saat berkampanye di Lapangan Cindua Mato, Tanah Datar, Sumatra Barat, Rabu (3/1/2024). Anies meyakini masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi poliitik uang.

Anies Yakin Masyarakat Sudah Cerdas Sikapi Politik Uang

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan meyakini masyarakat semakin cerdas menyikapi praktik politik uang atau money politics yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024."Kami percaya rakyat Indonesia memiliki pengalaman dalam menjalani pemilihan umum. Jadi rakyat sudah tahu persis, pribadi yang membawa uang banyak dan membagikannya," kata Anies Baswedan di Kabupaten Tanah Datar,...

Sabtu , 30 Dec 2023, 08:42 WIB