Pemerintah berencana mengenakan PPN pada bahan kebutuhan pokok.

Selasa , 15 Jun 2021, 06:15 WIB

Pajak Sembako Mencekik Rakyat

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dengan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 13 kategori bahan pokok.

Senin , 14 Jun 2021, 13:57 WIB

PPN Sembako Plus 11 Jenis Jasa dan Dalih Optimalisasi Pajak

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.

Sabtu , 12 Jun 2021, 11:36 WIB

MUI Menolak Rencana Pemungutan Pajak Kebutuhan Pokok

Pedagang beraktivitas di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (10/6). Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Foto: Republika/Abdan Syakura

Jumat , 11 Jun 2021, 19:11 WIB

Dalih Pajak Kebutuhan Pokok demi Keadilan Rakyat

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

Jumat , 11 Jun 2021, 17:34 WIB

YLKI: Pengenaan PPN pada Kebutuhan Pokok tidak Manusiawi

PPI meminta rencana PPN untuk sembako dan sekolah dibatalkan. Ilustrasi pajak

Jumat , 11 Jun 2021, 14:41 WIB

PPI Nilai tak Tepat PPN untuk Sembako dan Sekolah

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tinjau ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kamis , 10 Jun 2021, 23:47 WIB

Cak Imin Minta Tinjau Ulang Rencana PPN Bahan Pokok

Pedagang merapikan barang dagangan di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (10/6). Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Foto: Republika/Abdan Syakura

Kamis , 10 Jun 2021, 18:03 WIB

Komisi XI Minta Menkeu Klarifikasi Pajak Kebutuhan Pokok

Pedagang merapikan barang dagangan di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Kamis (10/6). Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Foto: Republika/Abdan Syakura

Kamis , 10 Jun 2021, 17:44 WIB

Beli Mobil Bisa Bebas Pajak, Mengapa Sembako Mau Dipajaki?

Next