Senin , 31 Jul 2023, 21:28 WIB

Refly Harun Kritisi Argumen MK Soal Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Refly Harun merasa, masyarakat terus dibodohi oleh argumen-argumen Mahkamah Konstitusi (MK) soal presidential threshold. Ia turut mengkritisi tiga argumen MK yang mempertahankan...

Senin , 31 Jul 2023, 17:25 WIB

Rizal Ramli Nilai Aturan Presidential Threshold Bentuk Demokrasi Kriminal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Rizal Ramli menilai, sistem presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR merupakan bentuk inkonstitusional dalam proses demokrasi di Indonesia. Dia mendukung penghapusan kebijakan tersebut melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya kira waktunya sudah tiba untuk menghapus presidential threshold. Jelas sekali tidak ada dalam undang-undang dasar kita, pembatasan pencalonan, yang ada syarat...