#presidential-treshold

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh usai perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/11).

Sabtu , 12 Nov 2022, 00:54 WIB

Surya Paloh Ngaku Ingin Ada Pemodal Besar untuk Hadapi 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tak menutup mata jika pihaknya ingin adanya pemodal besar untuk membantu dalam menghadapi kontestasi nasional mendatang. Namun, ia mengatakan bahwa saat...

Ketua Dewan Pembina DPP Laskar Ganjar-Puan (LGP), H Mochtar Mohamad,(berdiri) saat silaturahim dengan tokoh santri dan ulama.

Selasa , 26 Apr 2022, 06:41 WIB

LGP: PDIP Sudah Dipastikan Punya Tiket Usung Capres dan Cawapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Ganjar-Puan bersama DPP Forum Santri Indonesia dan MUI Pondok Gede gelar buka puasa bersama bertempat di Masjid Jami Al Maghfiroh Jatiwaringin, Pondok Gede, Ahad (24/4/2022). Dalam kegiatan tersebut DPP Forum Santri Indonesia Deklarasi sekaligus memberikan dukungan untuk Pasangan Ganjar Pranowo-Puan Maharani, maju dalam Capres dan Cawapres 2024. Ketua Dewan Pembina DPP Laskar Ganjar-Puan (LGP),...

Selasa , 29 Mar 2022, 19:51 WIB

MK Gelar Sidang Putusan 10 Perkara Termasuk Uji Materi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan...

Jumat , 25 Feb 2022, 14:02 WIB

MK Tolak Permohonan Uji Materiil Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan tujuh...

Rabu , 26 Jan 2022, 18:40 WIB

Refly Harun Bantah 3 Dalil MK Soal Pemberlakuan Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun membantah...

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti (kiri) berjabat tangan bersama usai melakukan pertemuan di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dalam pertemuan tersebut membahas soal

Selasa , 18 Jan 2022, 20:51 WIB

In Picture: Pertemuan Ketua DPD dengan AHY

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) memimpin sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang meminta ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Selasa , 11 Jan 2022, 16:25 WIB

In Picture: Gatot Nurmantyo Gugat Presidential Treshold ke MK

Sabtu , 06 Nov 2021, 17:35 WIB

Pengamat: Presidential Threshold Tinggi Sulitkan Presiden

Direktur Riset Populi Center, Usep S Ahyar

Sabtu , 06 Nov 2021, 07:31 WIB

Pengamat: PT Buat Presiden Jadi 'Petugas Parpol'

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9).

Kamis , 28 Oct 2021, 19:45 WIB

Wakil Ketua MPR Dorong Presidential Threshold Ditinjau Ulang

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Rabu , 27 Oct 2021, 19:31 WIB

Ketua DPD RI: Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen

Rabu , 10 Mar 2021, 15:54 WIB

Pakar: Pemerintah tidak Serius Benahi Pemilu

Ahad , 08 Jul 2018, 04:19 WIB

Menjadikan Pilpres Seperti Piala Dunia

Jumat , 16 Mar 2018, 11:28 WIB

Pengamat: Partai Sulit Raih 25 Persen Suara Nasional

Jumat , 16 Mar 2018, 09:45 WIB

Pengamat: Poros Ketiga Sulit Dibentuk

Jumat , 12 Jan 2018, 19:10 WIB

Dengan PT 20 Persen, Demokrat Yakin Tetap Bisa Usung Capres

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Jumat , 12 Jan 2018, 05:05 WIB

Golkar: Ambang Batas tidak akan Munculkan Capres Tunggal

Gerindra: Mengapa MK Loyo?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT), dinilai sebagai tanda MK telah kehilangan rasionalitas. Padahal semestinya MK menyelaraskan cara berpikir Undang-undang (UU) yang ada dengan UU Dasar 1945. "Tugas MK adalah menyelaraskan cara berpikir atau cara pandang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 45, termasuk yang...

Kamis , 11 Jan 2018, 18:04 WIB

PAN: Putusan MK Tergantung Selera Kekuasaan

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo

Kamis , 11 Jan 2018, 16:55 WIB

Dua Hakim MK Beda Pendapat Soal Putusan PT 20 Persen

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMCR) Djayadi Hanan

Selasa , 14 Nov 2017, 21:29 WIB

Pakar: Presidential Threshold tak Ada dalam Pemilu Serentak

Rabu , 18 Oct 2017, 23:00 WIB

HNW: Pilpres 2019 Jangan Hanya Munculkan Capres '4 L'

Selasa , 17 Oct 2017, 06:59 WIB

Pengamat: Masyarakat Masih Ingin Figur Alternatif di Pilpres

Rabu , 27 Sep 2017, 15:11 WIB

Mendagri Mengaku Heran PT 20 Persen Dipermasalahkan

Selasa , 05 Sep 2017, 11:18 WIB

Pernah Empat Kali Ditolak, Yusril Kembali Gugat UU Pemilu

Jumat , 04 Aug 2017, 06:48 WIB

Dukungan HT ke Jokowi Diharapkan Bukan Barter

Jumat , 04 Aug 2017, 05:48 WIB

HT Dukung Jokowi, Fadli: Polanya Seperti Stick and Carrot

Jumat , 04 Aug 2017, 04:45 WIB

'Pernyataan Waketum Gerindra Jadi Pelajaran Bagi Politikus'

Jumat , 04 Aug 2017, 03:30 WIB

Pengamat Sebut Dukungan HT ke Jokowi Layak Diragukan

Jumat , 04 Aug 2017, 02:45 WIB

HT Dukung Jokowi, Fadli Zon: Hukum Jadi Alat Politik

Jumat , 04 Aug 2017, 02:00 WIB

PDIP Disebut PKI, Pengamat: Teguran Prabowo Sudah Tepat

Jumat , 04 Aug 2017, 01:15 WIB

Pengamat: Tudingan PDIP Sama dengan PKI Harus Disertai Bukti

Kamis , 03 Aug 2017, 07:18 WIB

Pengamat: Banyak Kepentingan HT Dukung Joko Widodo

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Kamis , 27 Jul 2017, 01:45 WIB

Ini 3 Cacat Fundamental Jika UU Pemilu Dipakai Pilpres 2019

Deretan kursi kosong usai ditinggal aksi walk out soleh F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, dan F-PAN saat Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Pengamat: Sistem Pilpres 2019 Mudahkan Masyarakat Memilih

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Presiden 2019 dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25 persen bakal memudahkan rakyat memilih calon presiden. "Dengan ketentuan "presidential threshold" 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen dari total suara sah pada Pemilu 2014, kemungkinan besar paling banyak...

Sabtu , 22 Jul 2017, 08:01 WIB