#prim-haryadi

Terdakwa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Hasbi Hasan dipidana selam 13 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan. Dalam perkara tersebut, Hasbi Hasan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan hukum telah menerima suap penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.

Kamis , 21 Mar 2024, 14:01 WIB

Hasbi Hasan Persoalkan Hakim Agung dan Saksi Kunci yang tak Bersaksi di Sidang Suap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan memersoalkan jaksa KPK yang tidak menghadirkan hakim agung untuk bersaksi dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Padahal, menurutnya, ada...

Eks Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (rompi oranye) resmi ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Selasa (6/6/2023).

Kamis , 08 Jun 2023, 15:33 WIB

KPK Menduga Dadan Tri Coba Melobi Hakim Agung Prim Haryadi Lewat Hasbi Hasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga eks Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto pernah mencoba melobi Hakim Agung Prim Haryadi. Lobi ini diduga dilakukan melalui Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam penanganan suatu perkara. Informasi ini didalami dengan meminta keterangan Prim sebagai saksi pada Kamis (8/6/2023). "Saksi dikonfirmasi pengetahuannya antara lain adanya informasi terkait dugaan...

Kamis , 08 Jun 2023, 14:00 WIB

#prim-haryadi

Hasbi Hasan Persoalkan Hakim Agung dan Saksi Kunci yang tak Bersaksi di Sidang Suap

KPK Menduga Dadan Tri Coba Melobi Hakim Agung Prim Haryadi Lewat Hasbi Hasan

Penuhi Panggilan KPK, Hakim Agung Prim Haryadi Diperiksa di Gedung Dewas

KPK Minta Ketua MA Instruksikan Jajaran Kooperatif dengan Penyidik

KPK Ancam Jemput Paksa Hakim Agung Prim Haryadi

Hakim Agung Prim Haryadi tak Penuhi Panggilan Penyidik, KPK Ingatkan Bisa Jemput Paksa