#prolegnas

Ketua MK Suhartoyo (kanan) dan Hakim MK Saldi Isra (kiri) menunjukan peta pembagian bansos yang di lakukan presiden saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil empat Menteri kabinet Jokowi-Maruf dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yakni Menko PMK, Menko Perekonomian, Menkeu dan Mensos.

Rabu , 15 May 2024, 05:56 WIB

Revisi UU MK yang Pernah Dicurigai untuk Lengserkan Hakim Tertentu Segera Disahkan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya,...

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tengah merencanakan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/4/2024). (

Kamis , 04 Apr 2024, 14:08 WIB

Pimpinan DPR Sebut Mayoritas Partai Sepakat tak Melakukan Revisi UU MD3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masuknya revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) di program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas terjadi sejak lama. Sebab, di dalamnya terdapat sejumlah penyesuaian, tetapi tak berkaitan dengan posisi ketua DPR. Menurutnya, saat ini...

Selasa , 02 Apr 2024, 19:47 WIB

Pimpinan Baleg Ngaku tak Tahu Masuknya Revisi UU MD3 dalam Prolegnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Abdul...

Selasa , 26 Sep 2023, 23:56 WIB

Dinilai Mendesak, Kemenkop Pastikan RUU Perkoperasian Bakal Dibahas DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memastikan Surat...

Selasa , 11 Apr 2023, 22:07 WIB

Soal RUU Perampasan Aset, Wapres: Ini Kepentingannya untuk Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan,...

Ilustrasi dokter. Pemerintah ingin bisa mengatur hal-hal terkait dunia kedokteran lewat revisi UU Kesehatan dengan metode omnibus law.

Rabu , 25 Jan 2023, 06:30 WIB

Omnibus Law Kesehatan, 'Jalan Pintas' Agar Pemerintah Bisa Atur Dokter

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini.

Rabu , 25 Jan 2023, 00:25 WIB

Legislator Klaim Omnibus Kesehatan Usulan Pemerintah, Bukan DPR

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidang Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan menolak revisi UU Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/1).

Senin , 16 Jan 2023, 16:12 WIB

IDI Desak Omnibus Law Kesehatan Dikeluarkan dari Prolegnas

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Siti Nurbaya menyebut pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya inisiatif DPR dilakukan melalui format revisi sesuai dengan dokumen-dokumen dalam Program Legislasi Nasioanal atau Prolegnas dan Badan Legislasi serta dokumen lain.

Ahad , 27 Nov 2022, 16:40 WIB

DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Revisi RUU Terkait Sumber Daya Alam Hayati

Presiden Joko Widodo memantau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Rabu , 23 Nov 2022, 14:16 WIB

PKS dan Demokrat Tolak Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

RUU tentang ekstradisi buronan itu tak perlu masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Senin , 07 Nov 2022, 16:05 WIB

RUU Ekstradisi Buronan Indonesia-Singapura tak Perlu Masuk Prolegnas

Jumat , 23 Sep 2022, 14:55 WIB

Ikadi Apresiasi DPR Tidak Masukkan RUU Sisdiknas ke Prolegnas 2023

Ketua Forum Besar (Forbes) Anggota DPR-DPD Asal Aceh Nasir Djamil menghadiri acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2).

Selasa , 20 Sep 2022, 20:52 WIB

Anggota Komisi III DPR dari PKS Dukung RUU Perampasan Aset, Tunggu Keseriusan Pemerintah

Menkumham Yasonna Laoly menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Selasa , 07 Dec 2021, 06:00 WIB

DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengungkapkan, pemerintah mengusulkan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukan ke dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2022. (Foto: Yasonna H Laoly)

Senin , 06 Dec 2021, 16:31 WIB

Pemerintah Usulkan 12 RUU Masuk Prolegnas 2022

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Sebab, revisi UU Ciptaker telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka. (Foto: Yasonna Laoly, Ilustrasi)

Senin , 06 Dec 2021, 15:34 WIB

Menkumham: Revisi UU Ciptaker tak Perlu Masuk Prolegnas

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan untuk membangun potensi Maritim. Dengan UU tersebut, LaNyalla optimis Indonesia akan lebih cepat menjadi poros maritim dunia.

Rabu , 29 Sep 2021, 20:10 WIB

UU Daerah Kepulauan Percepat Pembangunan Poros Maritim Dunia

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

RUU PAS dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati tiga RUU usulan pemerintah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dua di antaranya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). "Yaitu, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) status carry over, kemudian rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan status carry over, dan juga perubahan atas...

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin

Selasa , 07 Sep 2021, 18:49 WIB

'Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Butuh UU Tersendiri'

Rabu , 01 Sep 2021, 07:17 WIB

Pembahasan RUU, Puan Janji DPR Serap Aspirasi Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati program legislasi nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk 2020-2024. (ilustrasi).

Selasa , 31 Aug 2021, 14:33 WIB

DPR Targetkan 246 RUU di Prolegnas 2020-2024

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen.

Jumat , 11 Jun 2021, 16:11 WIB

Prolegnas Harus Sesuai Kebutuhan Hukum Masyarakat

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menegaskan bahwa saat ini usulan tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Senin , 31 May 2021, 06:44 WIB

RUU Kepulauan Usulan DPD RI Tak Kunjung Ditetapkan

Kamis , 25 Mar 2021, 20:57 WIB

Pemerintah dan DPR Dinilai tak Serius Ingin Revisi UU ITE

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Selasa , 23 Mar 2021, 17:10 WIB

DPR Resmi Sahkan Prolegnas Prioritas 2021

Selasa , 09 Mar 2021, 14:57 WIB

RUU Pemilu tak Masuk Prolegnas, Pilkada Serentak Tetap 2024

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan materi penyusunan dan perubahan Prolegnas, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11). (ilustrasi)

Ahad , 07 Mar 2021, 15:43 WIB

Formappi Nilai Perencanaan Legislasi DPR Buruk

Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia (kiri) bersama Wakil ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (kanan) saat memberikan penjelasan kepada Badan Legislasi DPR, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Pada hari ini, Komisi II DPR sepakat menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu. (ilustrasi)

Rabu , 10 Feb 2021, 16:59 WIB

Revisi UU Pemilu Disetop, Terancam Dicabut dari Prolegnas

Rabu , 10 Feb 2021, 14:54 WIB

Golkar Menarik Diri dari Pembahasan Revisi UU Pemilu

Kamis , 28 Jan 2021, 00:14 WIB

Sebagian Besar Fraksi Diklaim Setuju Pilkada Digelar 2022

Polisi berjaga saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Surabaya 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/12). (ilustrasi)

Kamis , 28 Jan 2021, 00:06 WIB

Demokrat Dukung Pilkada Digelar pada 2022 dan 2023

Suasana sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1). (ilustrasi)

Rabu , 27 Jan 2021, 19:34 WIB

Draf RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Massa eks HTI saat menunggu hasil sidang pembacaan putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta. Dalam draf RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR, eks HTI dilarang berpartisipasi dalam pemilu. (ilustrasi)

Rabu , 27 Jan 2021, 18:39 WIB

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

Kamis , 26 Nov 2020, 07:55 WIB

PPP Minta RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Peserta gabungan dari sejumlah ormas mengikuti unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (5/7/2020). Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena dinilai mengandung unsur komunisme dan berharap pemerintah mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.

RUU HIP Masih Diusulkan DPR Masuk Prolegnas 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih diusulkan DPR masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sebab, saat ini RUU tersebut masih menunggu surat dari presiden.“Prolegnas Prioritas harus mempertimbangkan satu, RUU yang diusulkan DPR. Dua, RUU yang sedang menunggu surpres, tiga RUU dalam tahapan harmonisasi, dan keempat RUU dalam tahap penyusunan,” ujar Wakil...

Sejumlah anggota Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI dan perwakilan pemerintah serta masyarakat melakukan rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 19 Nov 2020, 00:02 WIB