#ptn-bh

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Rabu , 03 Jul 2024, 09:16 WIB

Muhadjir Dorong PTN Tarik Dana Tinggi dari Wisuda, 'Enggak akan Ada yang Protes'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan...

Selasa , 28 May 2024, 07:45 WIB

Kenaikan Uang Kuliah Tahun Ini Dibatalkan

JAKARTA — Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang makin tidak masuk akal akhirnya dibatalkan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri tahun ini tidak akan diberlakukan. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memastikan pembatalan tersebut seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Baru...

Rabu , 22 May 2024, 06:45 WIB

Janji Nadiem Hentikan UKT Mahal Diragukan

JAKARTA – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)...

Rabu , 22 May 2024, 06:23 WIB

Kemendikbudristek Kini Mengakui, Pendapatan Utama PTN BH dari UKT

JAKARTA – Kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang...

Selasa , 21 May 2024, 17:22 WIB

PTN BH dan Mahalnya Biaya Kuliah

REPUBLIKA.CO.ID, Dasar hukum Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH)...

Selasa , 21 May 2024, 16:47 WIB

Soal UKT Naik, Ketua PP Muhammadiyah: Perlu Evaluasi Ulang Keberadaan PTN BH

Yayasan Trisakti menyatakan tidak pernah berencana untuk mengubah Universitas Trisakti dan beberapa sekolah tinggi di bawahnya untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Yayasan Trisakti Himawan Brahmantyo mengatakan, Yayasan Trisakti adalah badan hukum penyelenggara pendidikan yang sah sejak tahun 1966.

Kamis , 16 May 2024, 04:16 WIB

Yayasan Trisakti Nyatakan tak Berencana Ubah Kampus Jadi PTN-BH

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian. Hetifah mendesak agar evaluasi dilakukan terhadap otonomi perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

Jumat , 10 May 2024, 08:25 WIB

Waka Ketua Komisi X DPR: Kampus tak Selayaknya Berdagang, Evaluasi Status Otonomi PTN-BH!

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut pemerintah perlu melakukan review kerja sama yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), (ilustrasi)

Rabu , 31 Jan 2024, 13:30 WIB

DPR Minta Kemendikbudristek Tinjau Ulang Kerja Sama PTN-BH dengan Pinjol

Ratusan mahasiswa ITB menggelar aksi demonstrasi kepada rektor ITB di gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/1/2024).

Selasa , 30 Jan 2024, 12:34 WIB

KM ITB: 206 Mahasiswa Terancam tak Bisa Kuliah karena tidak Bisa Bayar UKT

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjabat tangan dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri (kanan) saat penganugerahan gelar doktor kehormatan (Dr. Honoris Causa), di kampus tersebut di Padang, Sumatera Barat, Kamis (5/12/2019).

Selasa , 30 Jan 2024, 12:18 WIB

Ketua Majelis Rektor: Mengarahkan Pinjam Pinjol untuk Bayar UKT akan Menjebak Mahasiswa

Kampus ITB bekerjasama dengan pihak ketiga menawarkan program cicilan kuliah bulanan lewat aplikasi pinjaman online (pinjol). Program tersebut mendapat respons negatif dari warganet di media sosial X karena menyarankan mahasiswa berhutang dan terdapat bunga.

Selasa , 30 Jan 2024, 02:33 WIB

Program Pinjol untuk Biaya Kuliah, Pengamat Pendidikan Duga PTN BH Kesulitan Pendanaan

Pelaksanaan ujian jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo, Semarang, Jateng, Rabu (5/7/2023).

Rabu , 12 Jul 2023, 20:56 WIB

Biaya Kuliah Jalur Mandiri PTN Mahal, Anak dari Keluarga Kurang Mampu Harus Bagaimana?

Perguruan Tinggi Negeri (ilustrasi). Sebanyak 21 PTN-BH membentuk Forum Protokol, tiga kampus absen termasuk UI.

Senin , 10 Jul 2023, 08:19 WIB

21 PTN-BH Bentuk Forum Protokol, 3 Kampus Absen, Termasuk UI

Sabtu , 08 Jul 2023, 18:29 WIB

Pengamat: Tingginya Biaya Kuliah Disebabkan Kebijakan PTN BH dari Pemerintah

Lulusan Perguruan Tinggi (ilustrasi). Pengamat sebut UKT mahal bentuk implementasi PTN BH yang salah dan minim pengawasan.

Jumat , 07 Jul 2023, 19:44 WIB

Pengamat: UKT Mahal Bentuk Implementasi PTN BH yang Salah dan Minim Pengawasan

Perguruan Tinggi - ilustrasi. Pengamat sebut status PTN-BH cara pemerintah untuk mengurangi pemberian subsidi.

Kamis , 06 Jul 2023, 09:22 WIB

Status PTN-BH Dipersoalkan, Pengamat: Jadi Cara Pemerintah Kurangi Pemberian Subsidi

Aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menuntut perbaikan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Pengamat menyindir birokasi pengajuan keringanan UKT seperti benang kusut.

Pengamat: Birokrasi Pengajuan Keringanan UKT Bak Benang Kusut dan Sulit Ditembus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi kembali menjadi perbincangan. Meskipun dapat mengajukan keringanan, banding, ataupun upaya semacam lainnya, opsi-opsi itu kerap dikeluhkan dan menuai protes. Birokrasi yang sulit ditembus dan seperti benang kusut menjadi masalah utamanya. "Ini banyak jadi keluhan dan menuai protes karena birokrasi pengajuan keringanan itu susah ditembus dan seperti benang kusut," kata Koordinator Nasional...