#pukat-ugm

Rabu , 06 Mar 2024, 16:22 WIB

Dukung Jaksa Agung Bukan dari Partai, Pukat UGM: Lebih Independen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadja Mada (UGM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pengurus partai politik (parpol) dilarang menjabat sebagai Jaksa Agung. Karena dengan putusan...

Penetapan tersangka dua anak perusahaan PT Duta Palma dinilai bertujuan mengembalian kerugian negara lebih besar. Foto ilustrasi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah)

Kamis , 30 Nov 2023, 10:21 WIB

Anak Duta Palma Tersangka, Pukat UGM: Kejar Pengembalian Kerugian Negara Lebih Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai penetapan dua anak perusahan Duta Palma Group sebagai tersangka korporasi, menjadi kesempatan baik untuk mengejar uang pengganti lebih tinggi. Hal ini disampaikan Zaenur, menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan, dua anak perusahaan Duta Palma, sebagai tersangka dalam lanjutan kasus korupsi penggunaan lahan hutan untuk...

Jumat , 03 Mar 2023, 00:49 WIB

Pukat UGM: KPK Bisa Proses Hukum LHKPN tak Wajar Pejabat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM...

Kamis , 02 Feb 2023, 12:34 WIB

Jokowi Pastikan Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jadi Bahan Evaluasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada...

Rabu , 04 Jan 2023, 14:42 WIB

Pukat UGM: Kasus Pencurian di Rumah Jaksa KPK Banyak Kejanggalan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar

Senin , 16 May 2022, 06:47 WIB

Pukat Endus Ada Korupsi Kebijakan dalam Kasus Minyak Goreng

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara yang diusut KPK dengan terdakwa mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/10).

Rabu , 27 Oct 2021, 15:52 WIB

PUKAT UGM: Akan Ada Masa Azis tak Bisa Membantah Lagi

Kamis , 21 Oct 2021, 16:18 WIB

Tujuh Tahun Jokowi, Pukat: Aspek Pemberatasan Korupsi Lemah

Kamis , 21 Oct 2021, 10:25 WIB

Pukat UGM: Ruang Kebebasan Sipil Makin Sempit

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/9). KPK resmi menahan dan menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah sebagai tersangka dugaan TPK Penerimaan Hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pangadaan barang/jasa dilingkungan pemeritahan kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.Prayogi/Republika

Kamis , 23 Sep 2021, 22:37 WIB

Pukat: Korupsi Bupati Kolaka Timur untuk Kembalikan Modal

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (9/6). Azis Syamsuddin diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penghentian kasus yang menyeret penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Republika/Thoudy Badai

Senin , 06 Sep 2021, 01:02 WIB

Pukat UGM Minta KPK Segera Tersangkakan Azis Syamsuddin

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kamis , 22 Apr 2021, 20:47 WIB

Pukat UGM: Nilai Integritas KPK Telah Keropos

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) tiba untuk menjalani sidang tuntutan dalam perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Djoko Tjandra dituntut hukuman 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kamis , 04 Mar 2021, 23:42 WIB

Pukat UGM: Kejagung Kurang Serius di Kasus Djoko Tjandra

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra menjawab pertanyaan wartawaan saat akan menjalani sidang tuntutan atas perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/3).Pengusaha Djoko Tjandra dituntut empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan, karena dianggap terbukti menyuap dua jenderal polisi terkait penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO).Republika/Thoudy Badai

Kamis , 04 Mar 2021, 19:26 WIB

Tuntutan 4 Tahun Usai Djoko Bilang, "Ini Cuma Urusan Kecil"

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Selasa , 06 Oct 2020, 19:41 WIB

Pukat: UU Ciptaker Bermasalah dari Proses sampai Substansi

Selasa , 29 Sep 2020, 18:18 WIB

Pukat UGM Desak KPK Serius Tangani Kasus Besar

Senin , 21 Sep 2020, 23:40 WIB

Akademisi: Saatnya Membangun KPK yang Baru

Tersangka Maria Pauline Lumowa. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menilai keberhasilan proses ekstradisi terhadap buronan tersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia menjadi bukti pemerintah bisa menangkap para buronan tanpa membentuk Tim Pemburu Koruptor.

Ekstradisi Maria Pauline tak Libatkan Tim Pemburu Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menilai keberhasilan proses ekstradisi terhadap buronan tersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia menjadi bukti komitmen pemerintah menegakkan supremasi hukum. Oce pun menyinggung proses ekstradisi terhadap Maria yang dilakukan tanpa melibatkan Tim Pemburu Koruptor (TPK). "Betul (menegakkan supremasi hukum). Ini soal bagaimana komitmen yang...

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Ahad , 14 Jun 2020, 18:52 WIB

Lima Kejanggalan Tuntutan Ringan Penyerang Novel Baswedan

KPK dan PUKAT FH UGM Selenggarakan Kuliah Daring. Foto: Kuliah Online (ilustrasi)

Kamis , 23 Apr 2020, 23:05 WIB

KPK dan PUKAT UGM Selenggarakan Kuliah Daring

Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2023 mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12).

Ahad , 22 Dec 2019, 01:26 WIB

Soal Dewas KPK, Pukat: Orang Berintegritas di Tempat Salah

Sabtu , 09 Nov 2019, 06:19 WIB

Hak Diskresi Terkait Dewas KPK? Ini Kata Pukat UGM

Sabtu , 09 Nov 2019, 05:22 WIB

Penunjukan Dewan Pengawas KPK Jangan Sampai Langgar UU

Jumat , 27 Sep 2019, 19:28 WIB

Pukat UGM Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu KPK

Ahad , 15 Sep 2019, 19:02 WIB

Akademisi UGM Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK

'Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada' di Gedung Balairung UGM, Ahad (15/9).

Ahad , 15 Sep 2019, 17:39 WIB

Civitas Akademika UGM Lawan Upaya Pelemahan KPK

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana , ketika mengisi Diskusi Pelemahan KPK 4.0 di Kantor Pukat UGM, Jumat (13/9).

Jumat , 13 Sep 2019, 20:43 WIB

Ahli Hukum: KPK Seperti Lawan Politik yang Harus Dibungkam

Kain hitam menutupi lambang kpk sebagai bentuk aksi terhadap revisi UU KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Ahad (8/9/2019).

Jumat , 13 Sep 2019, 17:25 WIB

Pukat UGM: Dewan Pengawas KPK Bertujuan Hilangkan OTT

Rabu , 21 Aug 2019, 03:26 WIB

Suap Jaksa di Yogyakarta, Catatan Penting untuk Jaksa Agung

Jumat , 10 May 2019, 12:56 WIB

Pukat UGM Nilai Perlunya Audit Terhadap Beras Bulog

Senin , 03 Dec 2018, 15:11 WIB

Oce Madril: Rezim di Bawah Soeharto Terkenal Korupsinya

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zaenal Arifin Mochtar saat menjadi pembicara alam diskusi bertajuk Masa Depan DPD di Tangan Putusan MA di Jakarta, Ahad (19/3).

Ahad , 28 Oct 2018, 02:30 WIB

Pukat UGM Dorong Penyelesaian Polemik Data Beras

Selasa , 21 Aug 2018, 22:24 WIB

Pukat UGM Ingatkan KPK Transparan Terkait Rotasi Pegawai

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/3).

Senin , 26 Mar 2018, 02:14 WIB

Pukat: KPK Jangan Terkesan Tebang Pilih Usut Nyanyian Setnov

Pukat UGM: KPK Harus Jalan Terus, Enggak Perlu Mundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengumumkan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim, KPK tidak perlu menunda pengumuman lantaran imbauan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. "KPK harus jalan terus, enggak perlu mundur. Bahwa permintaan permohonan Menkopolkam didengarkan ya, tapi enggak perlu mengubah kebijakan...

Selasa , 13 Mar 2018, 21:50 WIB