#putusan-etik-firli-bahuri

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK sekaligus Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean (kanan) bersama anggota Dewas KPK Albertina Ho memimpin sidang etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2023). Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri dan diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Dewas KPK menyatakan Firli Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Rabu , 27 Dec 2023, 15:50 WIB

In Picture: Dewas KPK Putuskan Firli Bahuri Bersalah Melanggar Kode Etik

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK sekaligus Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean (kanan) bersama anggota Dewas KPK Albertina Ho memimpin sidang etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu...

Ketua KPK non aktif Firli Bahuri memberikan keterangan pers usai menyambangi Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2023). Pada kesempatannya, Firli menemui Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean untuk mengabarkan terkait pengunduran diri dan tidak akan memperpanjang masa jabatannya sebagai Ketua KPK yang diklaim sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Pengunduran diri itu buntut dari vonis dugaan pelanggaran etik yang menjerat Firli karena diduga melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selasa , 26 Dec 2023, 15:52 WIB

ICW Dorong Firli Bahuri Disanksi Berat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri. Firli dinilai ICW layak menerima sanksi tersebut akibat pelanggaran yang dilakukannya. "Kami dorong sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK adalah sanksi berat karena ada dua peristiwa pelanggaran kode etik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Republika.co.id, Selasa (26/12/2023). Kurnia menyebut pelanggaran...

Kamis , 24 Sep 2020, 20:05 WIB

MAKI: Putusan Etik Seharusnya 'Menjewer' Firli Kerja Serius

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai, sanksi...

Kamis , 24 Sep 2020, 17:26 WIB

Dewas: Pelanggaran Etik Firli Turunkan Kepercayaan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas...

close ×