#putusan-mahkamah-konstitusi

Suasana sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 Panel 2 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Kamis , 06 Feb 2025, 11:05 WIB

Putusan MK: 40 Sengketa Pilkada Lanjut Pembuktian, 270 Gugatan Kandas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2/2025) dan Rabu (5/2/2025). Halitu menghasilkan...

Sabtu , 04 Jan 2025, 19:02 WIB

Baleg DPR Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Harus Dilakukan, Tetapi..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Artinya, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak lagi memiliki ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya akan menghormati putusan tersebut. Pasalnya, putusan...

Jumat , 03 Jan 2025, 05:05 WIB

Ambang Batas Dihapus, Dede Yusuf: Jumlah Capres Harus Diatur Agar tak Terlalu Banyak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf...

Kamis , 02 Jan 2025, 19:43 WIB

Ambang Batas Dihapus, Semua Partai Bisa Ajukan Pasangan Capres-Cawapres, Ini Respons PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan...

Kamis , 02 Jan 2025, 19:12 WIB

MK Hapus Ambang Batas Capres-Cawapres, Akademisi: Pemerintah dan DPR Harus Patuh!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan). MK pada Kamis (2/1/2025) memutuskan menghapus ambang batas pencapresan (presidential threshold).

Kamis , 02 Jan 2025, 18:10 WIB

Bagaimana Jika Jumlah Capres-Cawapres Jadi Membeludak Akibat Putusan MK?

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 17:46 WIB

Anwar Usman Beda Pendapat dalam Putusan Penghapusan Ambang Batas Capres, Ini Komposisinya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Kamis , 02 Jan 2025, 17:09 WIB

Gugatan Ambang Batas Capres Sebelumnya Ditolak, Mengapa Kini Dikabulkan MK? Ini Jawabannya

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) didampingi hakim anggota Aswanto (kiri) membacakan putusan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak permohonan dari pemohon yakni dari Partai Keadilan Sejahtera terkait uji materiil UU Pemilu mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.

Kamis , 02 Jan 2025, 16:36 WIB

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus, Ada Lima Pedoman Penting dari MK

Kamis , 02 Jan 2025, 15:50 WIB

MK Putuskan Foto Kampanye Pemilu tak Boleh Direkayasa Berlebihan dengan AI, Ini Alasannya

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi enam anggota Majelis Hakim MK lainnya. (ilustrasi)

Kamis , 14 Nov 2024, 13:18 WIB

MK Putuskan Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang, Calon Terpilih Menjabat Kurang 5 Tahun

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung (kiri) saat pengumuman bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (26/8/2024). PDIP mengumumkan 60 calon kepala daerah yang terdiri dari enam bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota untuk ikut dalam Pilkada serentak.

Selasa , 27 Aug 2024, 19:13 WIB

PDIP: Pasangan Pramono-Rano Daftar ke KPU Besok

Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Selasa , 27 Aug 2024, 05:40 WIB

Ketua KPU Ungkap Sengaja Bocorkan Draf PKPU Sebelum Konsultasi dengan Komisi II DPR

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan keterangan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Senin , 26 Aug 2024, 19:12 WIB

Ketua Bawaslu: Putusan MK Soal Ambang Batas Melebihi Kewenangan Lembaga Peradilan

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang (kedua kiri), dan Syamsurizal (kiri) mengetuk palu saat menyetujui pentetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024). Komisi II DPR bersama Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Ahad , 25 Aug 2024, 18:09 WIB

PKPU Adopsi Penuh Putusan MK, DPR: Janji Sudah Dipenuhi, Masyarakat tak Perlu Ragu Lagi

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memberikan keterangan kepada wartawan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di kantor KPU Pusat, Jakarta.

Ahad , 25 Aug 2024, 15:22 WIB

Ini Pasal-Pasal dalam PKPU Pilkada yang Berubah Setelah Putusan MK Diadopsi Secara Utuh

Ahad , 25 Aug 2024, 14:25 WIB

KPU: PKPU Pilkada 2024 Adopsi Sepenuhnya Putusan MK, Hari Ini Diharmonisasikan

Aksi mahasiswa di Kota Cirebon mengawal putusan MK

Demo Kawal Putusan MK di Cirebon Ricuh, Gerbang DPRD Jebol dan Polisi Terluka

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Pilkada di Kota Cirebon, diwarnai kericuhan, Jumat (23/8/2024). Seorang polisi bahkan terluka akibat lemparan batu. Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus dan organisasi di Cirebon bersatu melakukan aksi tersebut. Awalnya aksi berlangsung dengan tertib. Massa hanya berorasi di depan gedung DPRD Kota Cirebon. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke...

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan masyarakat menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (22/8/2024). Aksi tersebut untuk merespons kondisi demokrasi di Indonesia yang menurun, dan berbagi isu politik saat ini seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024.

Jumat , 23 Aug 2024, 21:43 WIB

Seorang Peserta Aksi Tolak RUU Pilkada Diisukan Tewas di Bandung, Presma: Hoaks

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) berbincang bersama anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Yulianto Sudrajat (kanan) saat akan memberikan keterangan kepada media terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/8/2024). Dalam keterangannya KPU akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Jumat , 23 Aug 2024, 19:11 WIB

Akademisi Ingatkan KPU tak Berbelok Haluan dari Putusan MK di Rapat Konsultasi dengan DPR

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Jumat , 23 Aug 2024, 19:07 WIB

Dasco Pastikan DPR dan Pemerintah akan Taati Putusan MK di PKPU Pilkada 2024

Jumat , 23 Aug 2024, 18:44 WIB

KPU akan Buat Surat Edaran untuk Jajaran di Daerah Patuhi Putusan MK

Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Jumat , 23 Aug 2024, 17:42 WIB

DPR Sudah Terima Draf PKPU Pilkada 2024, Doli: Sudah Cantumkan Bulat-Bulat Putusan MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi Komisioner KPU Betty Epsilon (kanan), Idham Holik (kiri), dan Yulianto Sudrajat (kedua kanan) menyampaikan tanggapan terkait putusan MK di Jakarta, Selasa (20/8/2024). KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024 dan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan tersebut.

Jumat , 23 Aug 2024, 17:11 WIB

Ketua KPU Pastikan Patuhi Putusan MK, Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sejak Penetapan

Polisi berjaga di depan Gedung KPU, Jakarta.

Jumat , 23 Aug 2024, 17:00 WIB

Massa Buruh dan Mahasiswa Mulai Tiba di Seberang Gedung KPU

Sejumlah mahasiswa membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di bawah jembatan layang Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/8/2024). Aksi gabungan yang diikuti ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas itu untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dilakukan DPR RI sekaligus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas dalam pilkada.

Jumat , 23 Aug 2024, 16:21 WIB

Risiko Besar Menanti KPU Jika tak Patuhi Putusan MK, Ini Penjelasan Dosen UGM

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) menyampaikan sambutan saat Deklarasi Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju yang terdiri dari 12 partai politik resmi mendeklarasikan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpasangan dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Penandatanganan piagam dukungan tersebut ditandatangani oleh para petinggi partai pengusung dari partai Gerindra, Golkar, PKS, PKB, PPP, Nasdem, PAN, PSI, Demokrat, Perindo, Gelora dan Garuda. Deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Jumat , 23 Aug 2024, 16:04 WIB

Bang Emil, Sapaan Baru Ridwan Kamil, Siap Melawan Tiga atau Berapa Pun Paslon di Jakarta

Sejumlah mahasiswa membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan MK, di bawah jembatan layang Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/8/2024).

Jumat , 23 Aug 2024, 15:42 WIB

KPU Pusat Segera Terbitkan Edaran ke KPU Daerah Agar Pedomani Putusan MK

Jumat , 23 Aug 2024, 15:41 WIB

Bawaslu akan Awasi KPU untuk Laksanakan Putusan MK

Polisi berjaga di depan Gedung KPU, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. (ilustrasi)

Jumat , 23 Aug 2024, 14:52 WIB

Demo Masih Berlanjut Hari Ini, Massa Mulai Berdatangan ke Depan Gedung KPU

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kiri) didampingi Komisioner KPU Betty Epsilon (kanan) dan Yulianto Sudrajat (kedua kanan) menyampaikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa (20/8/2024). KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024 dan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan tersebut.

Jumat , 23 Aug 2024, 14:21 WIB

KPU Enggan Langsung Buat PKPU Tindak Lanjuti Putusan MK, Kaesang Jadi Masih Punya Peluang

Jumat , 23 Aug 2024, 13:33 WIB

KPU Pastikan Putusan MK Jadi Pedoman Pilkada 2024

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku.

Jumat , 23 Aug 2024, 10:17 WIB

RUU Pilkada Batal Disahkan, Putusan MK Berlaku

Petugas kepolisian berusaha memadamkan api dari bambu dan plastik yang dibakar massa aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Fly Over Slipi Petamburan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi pembakaran bambu dan plastik serta upaya menutup jalan raya ini menimbulkan tersendatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Jumat , 23 Aug 2024, 00:50 WIB

Adian Napitupulu Sebut 26 Demonstran Ditangkap, Polisi: Tidak Ada yang Diamankan

KPU Pastikan Putusan MK Jadi Pedoman Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 dan 70/2024 akan menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerima pendaftaran, dan penetapan bakal calon kepala daerah (cakada) untuk pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024. Ketua KPU Mochammad Afifudin menegaskan, sejak awal, lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu, siap melaksanakan putusan MK yang mengubah persyaratan ambang batas pengusungan cakada, dan pengembalian...

Kamis , 22 Aug 2024, 22:41 WIB