#putusan-presidential-threshold

Selasa , 07 Jan 2025, 20:16 WIB

Pemerintah Janji Patuhi MK Saat Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan revisi Undang-Undang Pemilu wajib berpatokan pada rekayasa konstitusional yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menjanjikan akan taat dengan...

Selasa , 07 Jan 2025, 16:28 WIB

Menko Yusril Yakin Pihak yang Ingin Mengembalikan Presidential Threshold akan Sia-Sia

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Usaha memunculkan kembali presidential threshold dalam perubahan Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024 dinilai langkah politik sia-sia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK yang menghapuskan presidential threshold harus ditaati oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perumusan norma baru pengganti Pasal...

Selasa , 07 Jan 2025, 09:28 WIB

#putusan-presidential-threshold

Pemerintah Janji Patuhi MK Saat Revisi UU Pilkada

Menko Yusril Yakin Pihak yang Ingin Mengembalikan Presidential Threshold akan Sia-Sia

PR Pemerintah dan DPR Usai Putusan MK, Kerumitan Mendefinisikan 'Dominasi Koalisi Pilpres'

Baleg DPR Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Harus Dilakukan, Tetapi..

Pakar Nilai Putusan MK Hapus Presidential Threshold Untungkan Dua Pihak

MK Hapus <em>Presidential Threshold</em>, Partai Buruh Yakin Kadernya Maju Pilpres, Siapa?

MK Hapus Presidential Threshold, Ini Kata Petinggi PSI Terkait Siapa yang Diusung di 2029

Presidential Threshold Dihapus, akankah Capres 2029 Jadi Lebih Banyak?

MK Hapus <em>Presidential Threshold</em> 20 Persen, Partai Ummat: Ini Kemenangan Rakyat!

Putusan MK, Aktivis Perludem Bandingkan Posisi Almas Tsaqibbiru dan Enika Maya