#putusan-ptun

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat akan membuka sidang pembacaan putusan etik kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Dalam sidang tersebut, Dewas KPK menunda pembacaan putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk diketahui, PTUN sebelumnya telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Nurul Ghufron dalam sidang putusan sela terkait kasus etiknya. Dalam putusannya, PTUN memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan etik kepada Ghufron sampai dengan putusan PTUN berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan yang membatalkan penetapan ini. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diketahui dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik, lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai insan KPK dalam membantu proses mutasi ASN di Kementerian Pertanian.

Selasa , 21 May 2024, 18:20 WIB

Dewas KPK Ungkap Keanehan Putusan PTUN yang Tunda Vonis Nurul Ghufron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terpaksa menunda pembacaan vonis etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hari ini akibat putusan sela yang dikeluarkan putusan...

Sabtu , 03 Jun 2023, 12:52 WIB

Pakar Hukum Nilai Putusan PTUN Kabulkan Gugatan Fadel Muhammad Sesuai

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pakar hukum tata negara Unpad Prof Susi Dwi Harijanti ikut memberikan tanggapan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad. Dia menilai, keputusan PTUN sudah sesuai mengacu kepada undang-undang administrasi pemerintahan no 30 tahun 2014. Seperti diketahui Fadel Muhammad menggugat putusan pemecatan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Dia dipecat dengan...

Kamis , 28 Jul 2022, 14:38 WIB

Wagub DKI: Banding UMP untuk Kepentingan Semua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza...

Selasa , 26 Jul 2022, 06:03 WIB

Pemprov DKI Belum Putuskan Banding Putusan PTUN Soal UMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria,...

Kamis , 14 Jul 2022, 00:25 WIB

Pemprov DKI Masih Evaluasi Putusan PTUN Soal UMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan...

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (kanan).

Rabu , 04 Nov 2020, 21:00 WIB

Jaksa Agung Lakukan Perlawanan Putusan PTUN Jakarta

Rabu , 29 Jul 2020, 19:34 WIB

DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik

Senin , 27 Jul 2020, 07:11 WIB

Legislator: Putusan PTUN Menangkan Evi, Preseden Buruk

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil.

Ahad , 26 Jul 2020, 08:02 WIB

Jadikan Putusan PTUN Bahan Evaluasi Penyelenggara Pemilu

Ahad , 26 Jul 2020, 07:40 WIB

Putusan PTUN Batalkan Keppres Pemberhentian Evi

Batangtoru hydroelectric power plant project.

Selasa , 05 Mar 2019, 11:03 WIB

PTUN Putuskan AMDAL PLTA Batang Toru tak Melanggar Hukum

Sabtu , 24 Nov 2018, 02:55 WIB

KPU Sebut Tindak Lanjut Putusan PTUN Dipastikan Pekan Depan

Massa HTI saat menunggu hasil sidang pembacaan putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin (7/5).

Selasa , 08 May 2018, 21:55 WIB

GP Ansor: Eks HTI Saudara Kita Juga, tak Perlu Sweeping

Demo massa Hizbut Tahrir Indonesia, ilustrasi

Selasa , 08 May 2018, 19:41 WIB

GP Ansor Minta Pemerintah Serius Menangani Mantan HTI

Senin , 07 May 2018, 18:57 WIB

Gugatan HTI Ditolak PTUN, Golkar: Alhamdulillah

Senin , 07 May 2018, 18:18 WIB

Pemerintah Makin Yakin Sudah Benar Membubarkan HTI

Majelis hakim membacakan putusan gugatan nelayan, Walhi, dan KNTI terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait proyek reklamasi Pulau F, I, dan K di Ruang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (16/3).

Jumat , 17 Mar 2017, 07:37 WIB

PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan Terkait Tiga Pulau Reklamasi

Warga melintas di sekitar area proyek normalisasi Kali Cliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, Senin (9/1)

Pemprov DKI Diminta Patuhi Putusan PTUN Soal Bukit Duri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mematuhi putusan pengadilan terkait kasus penggusuran di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, kata Anggota Komisi A DPRD DKI, Achmad Yani. "Saya harapkan Pemprov harus mematuhinya," kata Achmad Yani di Jakarta, Senin (9/1). Menurut dia, dikabulkannya gugatan warga terkait penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pemprov DKI...

Suasana di sekitar area proyek normalisasi Kali Cliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, Senin (9/1).

Senin , 09 Jan 2017, 15:34 WIB

Permasalahan Bukit Duri tak Ditangani Biro Hukum DKI Jakarta

Warga beraktivitas di sekitar area proyek normalisasi Kali Cliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, Senin (9/1)

Senin , 09 Jan 2017, 14:44 WIB

Gugatan Warga Bukit Duri Dikabulkan, Ini Tanggapan Sumarsono

Puluhan warga menyaksikan penggusuran di pemukiman yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9).

Sabtu , 07 Jan 2017, 12:18 WIB

DKI akan Laksanakan Putusan Pengadilan Warga Bukit Duri

Sejumlah alat berat beroperasi saat menyelesaikan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta, Jumat (6/1).

Sabtu , 07 Jan 2017, 12:13 WIB

Kemenangan Warga Bukit Duri, Sumarsono: Kita Tunggu Putusan Resmi

Seorang warga menangis saat penggusuran di pemukiman proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9)

Jumat , 06 Jan 2017, 17:40 WIB

Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan, Ini Kata Agus Yudhoyono

Sejumlah anggota satpol pp melakukan penggusuran di pemukiman yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9)

Jumat , 06 Jan 2017, 16:09 WIB

Isi Putusan PTUN Jakarta Menangkan Gugatan Warga Bukit Duri

Warga memungut besi sisa bangunan usai gusuran di Bukit Duri, Jakarta, Kamis (29/9).

Jumat , 06 Jan 2017, 13:57 WIB

Gugatan Warga Bukit Duri Menang di PTUN Soal Penggusuran

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa (kedua kiri), Sekjen PPP Arsul Sani (kedua kanan) dan Ketua DPP PPP Rahman Yaqub (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai menemui Menteri Hukum dan HAM d

Selasa , 22 Nov 2016, 15:58 WIB

PTUN Menangkan Djan Faridz, Kubu Romi Ajukan Banding

Suasana pulau C dan D Reklamasi di pantai Utara Jakarta, Rabu (11/5)

Selasa , 31 May 2016, 17:59 WIB

LBH: Ahok tidak Bisa Lanjutkan Proyek Reklamasi

Calon Ketua Umum Golkar, Priyo Budi Santoso

Kamis , 21 Apr 2016, 19:43 WIB

Priyo Janjikan Bawa Golkar Dukung Jokowi-JK

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Kamis , 03 Mar 2016, 02:15 WIB

MA Tolak Kasasi Agung Laksono, Kubu Ical Gelar Syukuran

Senin , 22 Feb 2016, 18:47 WIB

Golkar Madiun Dukung Setnov Jadi Ketua Umum

Jubir Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/1).

Kamis , 18 Feb 2016, 17:30 WIB

Poros Muda Golkar Resmi Membubarkan Diri

Selasa , 16 Feb 2016, 09:39 WIB

Mau Jadi Ketum Golkar? Jawab 4 Pertanyaan Ini

Sekjen Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham.

Kamis , 04 Feb 2016, 20:46 WIB

Dua Kader Golkar Pastikan Maju Calon Ketum

Aburizal Bakrie (kiri) bersama Agung Laksono saat menghadiri rapat konsolidasi persiapan Munaslub di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Kamis , 04 Feb 2016, 19:11 WIB

In Picture: Rapat Pertama Aburizal Bakrie-Agung Laksono

Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono.

Ini Figur Ideal Calon Ketum Golkar Versi Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono menilai figur ideal yang layak menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah yang dapat diterima dua kubu. Menurut dia, penerimaan yang baik dari kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sangat penting bagi kebaikan Golkar ke depannya.“Tidak pintar tidak masalah, yang penting diterima. Percuma kalau pintar tapi ditolak dua kubu,” kata...

Selasa , 26 Jan 2016, 22:38 WIB