#putusan-uu-cipta-kerja

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (15/8/2023). MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yakni Boyamin Saiman dan Christophorus Harno, sehingga perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun tetap berlaku pada era pimpinan Firli Bahuri.

Selasa , 03 Oct 2023, 00:38 WIB

MK Tolak Lima Gugatan UU Cipta Kerja, Ini Detailnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi menolak lima perkara yang menggugat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU...

Senin , 29 Nov 2021, 14:50 WIB

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengapresiasi putusan dari lembaga yang pernah dipimpinnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut dia, setidaknya ada tiga alasan mengapa omnibus law tersebut diputuskan inkonstitusional bersyarat. Pertama adalah metode omnibus law yang digunakan untuk membentuk UU Cipta Kerja. Padahal, mekanisme tersebut tak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12...

Ahad , 28 Nov 2021, 07:43 WIB

#putusan-uu-cipta-kerja

MK Tolak Lima Gugatan UU Cipta Kerja, Ini Detailnya

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Yusril: Tak Heran MK Nyatakan UU Ciptaker Inskonstitusional

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat