#rancangan-kuhp

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Kamis , 08 Dec 2022, 20:38 WIB

Jubir Bantah KUHP tak Sesuai dengan HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara (Jubir) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Albert Aries membantah KUHP yang baru saja disahkan Pemerintah bersama DPR tidak sesuai dengan hak...

Selingkuh/ilustrasi. Jubir Sosialisasi KUHP sebut pasal zina hanya bisa dilaporkan suami atau istri.

Kamis , 08 Dec 2022, 20:13 WIB

Jubir KUHP: Pasal Zina Hanya Bisa Dilaporkan Suami dan Istri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Dr. Albert Aries menegaskan bahwa hanya suami atau istri, bagi yang sudah terikat perkawinan, yang dapat membuat pengaduan terkait dengan pasal perzinaan dalam KUHP baru. "Pasal perzinaan dalam KUHP baru yang berlaku tiga tahun kemudian adalah delik aduan absolut. Artinya, hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan)...

Selasa , 06 Dec 2022, 18:27 WIB

Ini Penjelasan Koalisi Masyarakat Sipil Suarakan Tolak RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Lembaga...

Selasa , 06 Dec 2022, 15:23 WIB

UU KUHP Disahkan, Media AS Soroti Larangan Seks di Luar Nikah dan LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan RKUHP turut menarik perhatian media...

Selasa , 06 Dec 2022, 15:07 WIB

Menkumham: Masyarakat yang tidak Setuju RKUHP Bisa Ajukan Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)...

Bangku kosong ruang sidang mewarnai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 13:20 WIB

In Picture: Tok! DPR RI Kekeh Sahkan Rancangan KUHP Jadi Undang-Undang

Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 Atnike Sigiro. Komnas HAM akan mempertimbangkan langkah lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM.

Selasa , 06 Dec 2022, 11:54 WIB

Komnas HAM Pertimbangkan Langkah Lain Jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Rancangan KUHP ilustrasi. Komnas HAM mendesak DPR hapus genosida dan kejahatan kemanusiaan dari RKUHP.

Selasa , 06 Dec 2022, 09:13 WIB

Komnas HAM Desak Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan Dihapus dari RKUHP

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP.

Senin , 05 Dec 2022, 16:58 WIB

In Picture: Aksi Jurnalis Bandung Tolak Rancangan KUHP Baru (2)

Komisi III DPR bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Kamis , 24 Nov 2022, 18:58 WIB

Komisi III-Pemerintah: RKUHP tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). Dalam aksinya mereka menilai Kick Off Dialog Publik RKUHP ini sebagai jalan yang formalistik dan hanya bertujuan untuk sosialisasi dan eduksi semata. Padahal, masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendenganr masukan publik secara maksimal. Prayogi/Republika

Kamis , 24 Nov 2022, 15:14 WIB

Komisi III Minta Penjelasan Detail Frasa Penghinaan di RKUHP

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebut DPR membuka peluang untuk membahas RKUHP saat masa reses.

Senin , 21 Nov 2022, 14:00 WIB

Wakil Ketua DPR Buka Peluang Bahas RKUHP Saat Masa Reses

Sosialisasi RKUHP di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalsel pada Jumat (18/11/2022).

Ahad , 20 Nov 2022, 18:46 WIB

Masyarakat Diminta Dukung KUHP Buatan Indonesia

Rancangan KUHP ilustrasi. Menko Polhukam Mahfud MD sebut RKUHP akan disahkan pada bulan depan.

Kamis , 17 Nov 2022, 04:48 WIB

Mahfud MD: RKUHP Disahkan Bulan Depan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggandeng Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) untuk menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Publik bertema Sosialisasi RUU KUHP, Selasa (15/11/2022). Kemenkominfo menggandeng UNS Solo untuk menyosialisasikan RKUHP.

Kamis , 17 Nov 2022, 01:18 WIB

Kemenkominfo Sosialisasi RUU KUHP di UNS Solo

Rancangan KUHP ilustrasi. Komnas Perempuan mendesak pemerintah mensinkronisasi RKUHP dengan UU TPKS.

Selasa , 15 Nov 2022, 14:30 WIB

Komnas Perempuan Minta RKUHP Sinkron dengan UU TPKS

Ilustrasi RKUHP. Komisi Yudisial dukung sanksi timbulkan kegaduhan dalam persidangan diatur di RKUHP.

Selasa , 15 Nov 2022, 08:40 WIB

KY Dukung Sanksi Timbulkan Kegaduhan dalam Persidangan Diatur di RKUHP

Pengamat Tanggapi Langkah Pemerintah Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Pembahasan RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Birokrasi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika berharap pemerintah terus melakukan dialog publik dan sosialisasi untuk menyerap aspirasi terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ini agar masyarakat lebih memahami dan ikut terlibat memberikan masukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang. "Kami mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melibatkan...

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menyerahkan draf RKUHP terbaru ke Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/11).

Rabu , 09 Nov 2022, 19:54 WIB

Pemerintah Hapus Lima Pasal dalam RKUHP

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi UII, Muhammad Saleh memberikan paparan saat Bincang Sore Republika di Yogyakarta, Rabu (7/9/2022). Pada bincang sore kali ini membahas terkait polemik pengajuan RKUHP ke DPR RI. Yang disoroti salah satunya tentang draf delik penghinaan Presiden.

Rabu , 07 Sep 2022, 19:09 WIB

RKUHP Dirasa Masih Belum Partisipatif

Selasa , 23 Aug 2022, 15:53 WIB

Mahfud MD: RKUHP Menganut 2 Jalur Pengenaan Sanksi

Selasa , 23 Aug 2022, 14:27 WIB

Mahfud MD: RKUHP Relatif Siap Segera Diundangkan

Selasa , 23 Aug 2022, 05:01 WIB

Pemerintah Diminta Segera Ganti KUHP Produk Kolonial

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi sebut pengesahan RKUHP harus dengarkan masukan publik.

Kamis , 14 Jul 2022, 00:45 WIB

Johan Budi: Pengesahan RKUHP Tetap Harus Dengarkan Masukan Publik

Selasa , 12 Jul 2022, 19:28 WIB

Pakar Hukum: RKUHP Urgen Apabila Bawa Paradigma Baru

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Jumat , 01 Jul 2022, 11:28 WIB

Pengamat: Pemerintah Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Mahasiswa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai universitas tersebut menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rabu , 29 Jun 2022, 17:08 WIB

Mencegah Pasal Karet dari Poin Penghinaan Presiden di RKUHP

Rabu , 22 Jun 2022, 23:55 WIB

RDPU dengan Peradi SAI, Komisi III DPR Tampung Sejumlah Masukan

Ilustrasi. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengeklaim pemerintah telah menyetujui draf RKUHP terbaru.

Rabu , 22 Jun 2022, 21:14 WIB

Bambang Pacul Targetkan RKUHP Rampung pada Masa Sidang Ini

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.Prayogi/Republika

Selasa , 21 Jun 2022, 17:03 WIB

In Picture: Unjukrasa Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menjamin RKUHP disahkan pada Juni mendatang.

Senin , 04 Apr 2022, 14:22 WIB

Wamenkumham Jamin RKUHP Disahkan pada Juni Mendatang

Selasa , 15 Jun 2021, 23:27 WIB

Legislator: Pasal Perzinaan di RKUHP Patut Dikaji Hati-hati

Senin , 14 Jun 2021, 20:06 WIB

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang Asas Hukum

Ahad , 13 Jun 2021, 13:57 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Pengendara melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur

Pemerintah Belum Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku jika pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukan RKUHP ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Kepala Bagian Humas Kemenkumhan, Tubagus Erif Faturahman mengatakan bahwa pasal bermaslah itu bisa saja direvisil. Asalkan, sambung dia, sudah ada revisi berdasarkan pembicaraan dan...

Jumat , 11 Jun 2021, 01:06 WIB