#refly-harun

Senin , 06 Nov 2017, 18:43 WIB

Refli Harun Nilai Novanto Lakukan Blunder, Mengapa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai Setya Novanto melakukan hal blunder dengan alasan mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus...

Kamis , 26 Oct 2017, 18:01 WIB

Pengamat: Perppu Ormas Jadi UU, MK Kehilangan Objek Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI melalui rapat paripurna pada Selasa (24/10) lalu memutuskan menyetujui peraturan pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 Tahun 2017 tengang organisasi masyarakat (Ormas) menjadi undang-undang (UU). Atas persetujuan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah kehilangan objeknya. "MK akan memutuskan tidak akan menerima (gugatan) karena sudah kehilangan objeknya, kan sudah jadi UU," ujar Pakar Hukum Tata Negara, Refli...

Kamis , 26 Oct 2017, 17:56 WIB

Refly Harun: Penolak UU Ormas Bisa Gugat Lagi ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun...

Rabu , 18 Oct 2017, 23:21 WIB

Refly Harun: KPK Tetap Perlu untuk Supervisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun...

Rabu , 18 Oct 2017, 17:17 WIB

In Picture: Bahas Perppu Ormas, Komisi II Undang Yusril dan Refly Harun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun...

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/3).

Rabu , 18 Oct 2017, 16:32 WIB

Refly Harun: Densus Tipikor Bisa Jadi Pembuktian Polri

Suasana rapat dengar pendapat terkait pembahasan Perppu Ormas dengan agenda mendengar pendapat dari pakar hukum tata negara, di Gedung DPR, Rabu (18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 12:03 WIB

Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas

Pimpinan baru KPK berfoto bersama pimpinan KPK yang lama setelah peresmian gedung baru KPK yang terletak di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sabtu , 13 Feb 2016, 14:00 WIB

Pengamat: Revisi UU KPK untuk Hilangkan Eksistensi KPK

Rabu , 03 Feb 2016, 15:43 WIB

Inikah Cara Buat Jera Pelaku Politik Uang?

Senin , 04 Jan 2016, 15:17 WIB

Saldi Isra, Refly Harun, dan Zainal Arifin Mochtar Temui Jokowi

Kamis , 26 Nov 2015, 21:49 WIB

Sistem Seleksi Pejabat Publik di DPR Harus Diubah

Kamis , 26 Nov 2015, 21:18 WIB

Ada 'Aspirasi Politik Kiri-Kanan' dalam Seleksi Capim KPK

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun.

Kamis , 05 Nov 2015, 05:12 WIB

Refly Harun: Menteri Harus Kuatkan Posisi Presiden

Ahad , 13 Sep 2015, 20:00 WIB

Buku Putih Pelanggaran HAM Diusulkan

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Refly Harun.

Kamis , 23 Jul 2015, 17:09 WIB

Pakar: Kasus KY Versus Sarpin adalah Sebuah Tragedi

Selasa , 28 Apr 2015, 20:45 WIB

Refly Harun: Putusan PTUN tak Selesaikan Konflik Partai

Kamis , 19 Mar 2015, 18:28 WIB

Refly Harun Jadi Komisaris Utama, JK: Hah, Saya Baru Tahu!

Jokowi Bisa Batalkan Pelantikan Budi Gunawan Jadi Kapolri, Asalkan..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Beredarnya kabar adanya komunikasi antara presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR RI Setya Novanto terkait pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri membuat publik bertanya-tanya. Bahkan sebagian masyarakat khawatir bila langkah Jokowi malah melanggar konstitusi. Hal ini di karenakan sebelumnya DPR RI dalam Paripurna telah menyetujui BG sebagai calon Kapolri. Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Tata Negara Rafli...

Kamis , 05 Feb 2015, 15:15 WIB

Refly Harun: Presiden Siratkan tak Lantik BG

Pakar hukum tata negara Refly Harun (kanan).

Ahad , 01 Feb 2015, 12:09 WIB

Refly Minta Komjen Budi Gunawan Legowo Mundur

Selasa , 16 Dec 2014, 11:45 WIB

'Siapa Pun yang Jadi Anggota Pansel, Bukan Urusan MK'

Selasa , 16 Dec 2014, 08:35 WIB

Yusril: Presiden Harusnya Cermat Pilih Pansel Calon Hakim Konstitusi

Indonesia's President Joko Widodo, popularly known as Jokowi (file)

Senin , 15 Dec 2014, 20:06 WIB

Surat Keberatan MK Tunjukkan Kepemimpinan Jokowi yang Sesungguhnya

Majelis hakim MK mengikuti sidang pleno gugatan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/9).(Republika/Wihdan).

Senin , 15 Dec 2014, 20:00 WIB

Layangkan Surat Keberatan pada Jokowi, Wujud Moralitas MK

Senin , 15 Dec 2014, 18:53 WIB

Soal Keberatan MK atas Timsel KPK, Refly Harun: MK Tidak Perlu Khawatir

Sejumlah anggota kepolisian berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,

Senin , 15 Dec 2014, 16:23 WIB

Pengamat Ini Setuju Refly Harun dan Todung Ditolak Jadi Hakim MK

Senin , 15 Dec 2014, 16:03 WIB

Refly dan Todung Dilarang Jadi Pansel Hakim, PDIP: Ini Bentuk Arogansi Ketua MK

Senin , 15 Dec 2014, 15:42 WIB

Larang Refly dan Todung Jadi Anggota Pansel Hakim MK, ILR: MK Berlebihan

Senin , 15 Dec 2014, 12:29 WIB

Fahri: MK tak Bisa Ajukan Keberatan ke Jokowi Soal Pansel Hakim

Senin , 15 Dec 2014, 12:21 WIB

PDIP Minta MK Tarik Surat Keberatan Atas Penunjukan Todung dan Refly

Jumat , 12 Dec 2014, 19:34 WIB

MK Tolak Todung dan Refly Harun Jadi Pansel Calon Hakim

Menteri BUMN Rini M Soemarno (kiri) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) saat konferensi pers tentang pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Jakarta, Ahad (16/11). (Republika/ Yasin Habibi)

Ahad , 23 Nov 2014, 14:53 WIB

Keputusan Rini Larang Rapat dengan DPR Tepat

Kamis , 02 Oct 2014, 16:05 WIB

Refly Harun: Perppu Berpeluang Batalkan UU Pilkada

Ahad , 28 Sep 2014, 20:45 WIB

UU Pilkada Sarat Permainan Elit Politik

Refly Harun, Direktur Eksekutif Correct: “Kalau Rakyat Mau Langsung, Jangan Dihalangi”

Anda pernah menyatakan kalau Pasal 18 UUD 1945 dibahas di amandemen ketiga, pilkada akan masuk rezim pemilu. Bisa jelaskan? Jadi begini, kita kan tau perubahan UUD diwarnai tarik menarik antara kubu yang suka pemilihan langsung dengan kubu yang tak suka, dengan kalkulasi politik jangka pendek masing-masing. Yang paling tidak suka adalah PDIP, karena meng anggap bertentangan dengan Pancasila...

Kamis , 11 Sep 2014, 12:01 WIB