#rekening-gendut

Jumat , 31 Mar 2017, 23:00 WIB

Mabes Polri Sita Uang Rp 4,7 Miliar dari Perwira Polda Sumsel

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri sejak 29 Maret sampai 31 Maret memeriksa sejumlah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). Pemeriksaandilakukan tujuh personil anggota...

Jumat , 11 Nov 2016, 08:42 WIB

'Rekening Gendut' untuk Anggaran Pilkades di Bekasi Diusut

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawat Barat menunggu laporan resmi terkait dugaan rekening gendut atau anggaran alokasi dana desa (ADD) yang mengendap puluhan miliar untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Bekasi tahun 2012-2014. Dugaan korupsi itudiduga melibatkan oknum Penjabat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi."Kami di Kejati Jawa Barat akan menerima semua laporan pengaduan dengan...

Ahad , 12 Jul 2015, 01:37 WIB

Kejagung Masih Dalami Rekening Gendut Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung mengaku sampai sekarang masih...

Jumat , 12 Jun 2015, 20:34 WIB

Kejaksaan Agung Telusuri Rekening Gendut Delapan Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kejaksaan Agung menyatakan masih menelusuri dugaan rekening mencurigakaan milik...

Rabu , 25 Mar 2015, 13:31 WIB

Ruhut: DPR Pasti Permasalahkan Badrodin Haiti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Langkah Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Kapolri...

Selasa , 10 Mar 2015, 18:38 WIB

JK: Yunus Husein Bersumpah tak Ada Rekening Gendut Polri

(Dari kiri) Menko Polhukam Tedjo Edi Purdjianto, Plt Pimpinan KPK Taufiqurahman Ruqi, Jaksa Agung Prasetyo, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Menkumham Yasonna Laoly hadir dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin (2/3). (Republika/Wihdan)

Senin , 02 Mar 2015, 17:18 WIB

In Picture: KPK Serahkan Kasus BG ke Kejaksaan Agung

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menggelar jumpa pers terkait putusan Hakim tunggal Sarpin Rizaldi terhadap Budi Gunawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 02 Mar 2015, 15:12 WIB

Kasus BG Dilimpahkan ke Kejaksaan

Jumat , 20 Feb 2015, 11:58 WIB

Ini Alasan Labora Sitorus Susah Ditangkap Versi Jaksa Agung

Jumat , 20 Feb 2015, 11:01 WIB

Penjemputan Aiptu Labora Dikawal Ratusan Polisi

Ketua Umum DPP PartaiPersatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy

Kamis , 19 Feb 2015, 22:00 WIB

Romi: Rekening Gendut Jenderal Polisi Hanya Rumor

Jumat , 06 Feb 2015, 18:25 WIB

Kejati Endus Keberadaan Labora di Sorong

Komjen Budi Gunawan dan Irjen Budi Waseso.

Jumat , 06 Feb 2015, 18:14 WIB

Bambang Soesatyo: Suka tak Suka BG Harus Dilantik

Jumat , 06 Feb 2015, 16:35 WIB

Komisi III DPR Pertanyakan Kejanggalan Eksekusi Labora Sitorus

Jumat , 06 Feb 2015, 15:07 WIB

Menkumham: Labora Sitorus akan Kembali ke Sel Pekan Ini

Kamis , 05 Feb 2015, 10:52 WIB

Budi Gunawan Kembali tak Hadir di Acara Polri, Mengapa?

Polisi berjaga jelang sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (2/2).(Republika/ Wihdan)

Kamis , 05 Feb 2015, 09:33 WIB

Soal Kapolri, PDIP: Menteri Jokowi Jangan Buat Gaduh

Seskab Mengaku Berikan Tiga Pertimbangan Terkait Kapolri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengatakan seskab telah memberikan tiga pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terkait calon Kepala Kepolisian RI setelah Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK."Kami telah membuat pertimbangan sesuai UU nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa presiden harus mendapatkan persetujuan Kompolnas (dalam mengajukan calon Kapolri)," katanya. Hal itu diungkapkan Andi dalam...

Rabu , 04 Feb 2015, 16:49 WIB

BG Bisa Jadi Jalan Jokowi Lepas dari Kekangan Partai

Senin , 02 Feb 2015, 21:27 WIB

Kejakgung Kerahkan Intel Cari Labora Sitorus

Senin , 02 Feb 2015, 17:27 WIB

Kabur dari Lapas, Labora Sitorus Diburu Hingga Sorong

Ahad , 01 Feb 2015, 18:54 WIB

Pengacara Budi Gunawan Yakin Menangkan Praperadilan Terhadap KPK

Ahad , 01 Feb 2015, 16:26 WIB

Pelantikan BG, Jokowi Diantara Logika Elit Politik dan Publik

Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan saat menghadiri Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Jumat , 30 Jan 2015, 19:27 WIB

Istana Minta Budi Gunawan Ikuti Proses Hukum

Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution.

Jumat , 30 Jan 2015, 04:04 WIB

Kuasa Hukum Pastikan Budi Gunawan tak Penuhi Panggilan KPK

Kamis , 29 Jan 2015, 23:47 WIB

Pengacara Budi Gunawan Minta Jokowi Abaikan Saran Tim Independen

Kamis , 29 Jan 2015, 17:46 WIB

Saksi untuk Budi Gunawan Mangkir dari Panggilan KPK

Rabu , 28 Jan 2015, 23:33 WIB

Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Tunggu Jadwal PN Jaksel

Senin , 26 Jan 2015, 12:32 WIB

KPK Panggil Ulang Saksi Kasus Budi Gunawan

Jumat , 23 Jan 2015, 14:27 WIB

Pengacara BG Alihkan Pengaduan Pimpinan KPK ke Bareskrim

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.

Rabu , 21 Jan 2015, 17:06 WIB

PPATK Sudah Serahkan Berkas Transaksi Mencurigakan Milik BG ke KPK

Rabu , 21 Jan 2015, 17:01 WIB

KPK Diminta Usut Dugaan Rekening Gendut Calon Dirjen Pajak

Jenderal Sutarman menyerahkan kewenangannya kepada Komjen Badrodin Haiti.

Rabu , 21 Jan 2015, 13:49 WIB

Keluarga Bantah Plt Kapolri Punya Rekening Gendut

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1). (Antara/Wahyu Putro A)

Selasa , 20 Jan 2015, 22:24 WIB

KPK Blokir Sejumlah Rekening Budi Gunawan

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menghadiri sidang paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/1). (Republika/Agung Supriyanto)

KPK Hormati Pengajuan Praperadilan Mabes Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati pengajuan praperadilan oleh Mabes Polri terhadap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan."Kami mendengar sudah diajukan praperadilan, maka posisi KPK adalah menghormati permohonan praperadilan yang diajukan bila pada saatnya disampaikan ke KPK maka akan dipelajari sungguh-sungguh," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto...

Selasa , 20 Jan 2015, 19:32 WIB