Selasa , 02 Mar 2021, 10:44 WIB
Tolak Revisi UU Pemilu, PSI Minta Koalisi Ikut Arahan Jokowi
Senin , 27 Jul 2020, 06:16 WIB
Wisatawan Asing Harap Bayar Sendiri Biaya Berobat Covid-19
Sabtu , 23 Mar 2019, 03:03 WIB
Misbakhun: Saat ini DJP Hadapi Tantangan tak Mudah
Kamis , 18 Oct 2018, 00:08 WIB
UU ITE Harus Direvisi
Senin , 18 Jan 2016, 13:00 WIB
BANYAK NEGARA REVISI ANGGARAN
Rabu , 13 Jan 2016, 15:00 WIB
PBNU Dukung Revisi Citra Nabi dalam Kurikulum
Rabu , 24 Jun 2015, 19:17 WIB
UU KPK Seharusnya Direvisi Setelah KUHP
Kamis , 30 Apr 2015, 16:45 WIB
'Kok Mudah Sekali Presiden Revisi Tindakan'
Kamis , 29 Jan 2015, 18:07 WIB
Revisi Perppu Cari Format Penyelenggara Pilkada
Sabtu , 13 Dec 2014, 19:00 WIB
Pemerintah Diminta tak Hentikan Kurikulum 2013 tapi Direvisi
Ahad , 23 Nov 2014, 17:06 WIB
Jokowi Diminta Revisi PP dan Permen Soal Izin Pemanfaatan Hutan
Jokowi Diminta Revisi PP dan Permen Soal Izin Pemanfaatan Hutan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penegakan hukum dan kepastian hukum di sektor kehutanan sudah saatnya menjadi prioritas utama Pemerintahan Joko Widodo. Untuk itu presiden melalui Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera merivisi atau mencabut beberapa peraturan menteri (Permen) dan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menutup celah korupsi yang dilakukan pemerintah daerah.Menurut Divisi monitoring Hukum dan Peradilan ICW...
Ahad , 23 Nov 2014, 17:06 WIB
Jokowi Diminta Revisi PP dan Permen Soal Izin Pemanfaatan Hutan
Kamis , 20 Nov 2014, 18:45 WIB
Baleg dan Menkum HAM Sepakat Prioritas Revisi UU MD3
Kamis , 09 Oct 2014, 18:41 WIB
Revisi UU, Politikus Ini Khawatir 'Hidden Agenda'
Senin , 06 Oct 2014, 16:35 WIB
PBNU Sambut Baik Buku ‘Berhala’ Edisi Revisi, Tapi…
Rabu , 19 Feb 2014, 16:30 WIB
Anggaran Haji DKI Direvisi
Kamis , 06 Feb 2014, 09:27 WIB
PDIP Desak Pemerintah Revisi Perpres Harga Jual Eceran BBM
Ahad , 19 Jan 2014, 17:51 WIB
Ekonomi Global 2014 Diprediksi Tumbuh Membaik
Rabu , 08 Jan 2014, 07:38 WIB
Lagarde: IMF Akan Revisi Proyeksi Pertumbuhan Global
Jumat , 27 Dec 2013, 19:49 WIB
Menko Polhukam: Revisi UU Pemda Harus Perhatikan Hukum
Rabu , 18 Dec 2013, 20:09 WIB
KKP: Revisi UU Pesisir, Jamin Akses Masyarakat
Rabu , 18 Dec 2013, 14:00 WIB
Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Diharapkan Rampung Januari 2014
Senin , 09 Dec 2013, 17:16 WIB
DPR: TR Penundaan Jilbab Polwan Harus Direvisi
DPR: TR Penundaan Jilbab Polwan Harus Direvisi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polemik penundaan jilbab Polwan harus segera diakhiri. Oleh sebab itu kalangan DPR meminta Polri untuk merevisi telegram rahasia (TR) penundaan jilbab Polwan."Memang harus direvisi," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf, kepada wartawan, Senin (9/12). Hal itu nantinya akan menjadi fokus pembahasan dalam petemuan antara DPR dan Kapolri pekan depan.Dikatakan Almuzzammil, pimpinan Polri seharusnya menyadari...
Senin , 09 Dec 2013, 17:16 WIB
DPR: TR Penundaan Jilbab Polwan Harus Direvisi
Jumat , 15 Nov 2013, 13:47 WIB
Soal DNI, Pemerintah Harus Realistis
Kamis , 14 Nov 2013, 15:27 WIB
Presiden SBY Hati-Hati Revisi Perpres Sektor Usaha
Kamis , 14 Nov 2013, 14:57 WIB
Lima Sektor Usaha Ini Akan Dibuka Kembali Bagi Investor Asing
Kamis , 14 Nov 2013, 14:50 WIB
Pemerintah Matangkan Revisi Daftar Negatif Investasi
Rabu , 13 Nov 2013, 16:10 WIB
Istana: Pemerintah Hati-Hati Dalam Merevisi Perpres DNI
Jumat , 01 Nov 2013, 08:31 WIB
Target Cetak Sawah Direvisi
Rabu , 30 Oct 2013, 19:22 WIB
Masterplan Pengembangan Bandara Karimunjawa Direvisi
Rabu , 16 Oct 2013, 20:17 WIB
PPP: Lebih Baik Merevisi UU MK daripada Membuat Perppu
Rabu , 16 Oct 2013, 18:13 WIB
Ahmad Yani Yakin Pembahasan Revisi UU MK Cepat
Selasa , 01 Oct 2013, 22:33 WIB
DPR Diam-Diam Bahas Revisi KUHAP-KUHP Lemahkan KPK
Rabu , 17 Jul 2013, 19:46 WIB
Ribuan Penerima BLSM Direvisi
Ribuan Penerima BLSM Direvisi
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA – Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang salah sasaran, ternyata sangat tinggi. Di Kabupaten Purbalingga, dari hasil pendataan ulang yang dilakukan melalui musyawarah desa, rumah tangga yang masuk dalam data penerima BLSM namun dianggap tidak layak menerima, jumlahnya mencapai 12 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS). "Angkanya memang cukup besar. Bila dibanding dengan jumlah penerima BLSM di Purbalingga yang...
Rabu , 17 Jul 2013, 19:46 WIB
Ribuan Penerima BLSM Direvisi
Selasa , 14 May 2013, 17:56 WIB
Fraksi PDIP Tak Ingin Revisi UU Pilpres Dilanjutkan
Ahad , 21 Apr 2013, 15:40 WIB
Spin Off Unit Syariah Allianz Tunggu Revisi UU Asuransi
Ahad , 21 Apr 2013, 11:43 WIB
DPRD Cimahi Revisi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumat , 08 Mar 2013, 03:46 WIB
Revisi KUHAP, Masa Penahanan Dikurangi
Rabu , 06 Mar 2013, 20:12 WIB
Soal HAM, Menkum HAM Minta RUU KUHP dan KUHAP Direvisi
Selasa , 05 Mar 2013, 04:44 WIB
Peneliti UGM: Biaya Eksplisit Korupsi Rp 168,19 Triliun
Selasa , 05 Mar 2013, 03:21 WIB
'UU Tipikor Paksa Rakyat Subsidi Koruptor'
Rabu , 27 Feb 2013, 15:02 WIB
Bekasi Desak DPRD Revisi Perda Kenaikan Pajak Reklame
Kamis , 14 Feb 2013, 20:12 WIB
PBNU: UU Perkawinan Perlu Direvisi
Kamis , 14 Feb 2013, 15:32 WIB
Industri Minuman Beralkohol Dimungkinkan Masuk DNI
Rabu , 13 Feb 2013, 15:17 WIB
Pemerintah Segera Revisi Daftar Negatif Investasi
Pemerintah Segera Revisi Daftar Negatif Investasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada tahun 2013. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan sektor pertumbuhan investasi di Indonesia. "Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan daya saing, DNI akan dibahas kembali," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (13/2).Hatta mengatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang meminta saran...
Rabu , 13 Feb 2013, 15:17 WIB
Pemerintah Segera Revisi Daftar Negatif Investasi
Rabu , 13 Feb 2013, 14:37 WIB