#revisi-ump-dki

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/2/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Rabu , 22 Dec 2021, 11:01 WIB

Revisi UMP DKI, Pengamat: Upaya Anies Raih Dukungan Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen memunculkan pro kontra. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang...

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Selasa , 21 Dec 2021, 17:59 WIB

Wagub Ajak Pengusaha Diskusikan Revisi UMP DKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengajak para pengusaha yang protes soal revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI untuk berdiskusi. Menurut dia, jika ada keberatan atau ancaman para pengusaha menggugat ke PTUN, akan lebih baik disampaikan terlebih dahulu pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Kita bisa duduk, diskusi, dialog, pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan...

Selasa , 21 Dec 2021, 17:32 WIB

#revisi-ump-dki

Revisi UMP DKI, Pengamat: Upaya Anies Raih Dukungan Buruh

Wagub Ajak Pengusaha Diskusikan Revisi UMP DKI

Wagub Akui Revisi UMP DKI tak Sesuai PP 36

Wagub Riza: UMP DKI Dinaikkan Berdasarkan Data

Apindo Kecam dan Ancam Anies Soal Revisi UMP 2020, Buruh 'Pasang Badan'

Apindo: Revisi UMP Anies Berisiko untuk Tenaga Kerja Baru

Wakil Ketua Kadin Sebut Revisi UMP DKI Bermotif Politik

Anies: Formula UMP Sebelumnya tak Beri Rasa Keadilan

Anies Revisi UMP DKI, Apindo: Kami akan Lakukan Upaya Hukum

UMP 2022 DKI Jakarta Naik 5,1 Persen

Anies Revisi Besaran Kenaikan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 Persen