Advertisement
#revisi-undang-undang-pemilu
Selasa , 23 Apr 2024, 17:50 WIB
Pimpinan Komisi II DPR: UU Pemilu Harus Direvisi Mencakup Tiga Hal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi setidaknya mencakup tiga hal. "UU...
Rabu , 21 Jul 2010, 08:55 WIB
DK KPU:Perlu Sanksi untuk Parpol yang Menerima Anggota KPU
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Dewan Kehormatan KPU mengemuka usulan agar revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur pemberian sanksi bagi partai politik yang merekrut anggota KPU.Hal itu diungkapkan anggota dewan dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimly Asshiddiqi dalam rapat yang juga dihadiri anggota KPU di Jakarta, Selasa. Menurut Jimly, pemberian sanksi bagi...