#revisi-uu-ite

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Rabu , 24 Feb 2021, 03:14 WIB

Revisi UU ITE Diharapkan Libatkan Tim Independen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa LSM pesimis tim kajian UU ITE akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan tidak adanya...

Executive Director of Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meminta revisi UU ITE bukan sekadar basa basi.

Rabu , 24 Feb 2021, 03:05 WIB

Pengamat: Semangat Revisi UU ITE Jangan Cuma Basa-Basi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago prihatin atas turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2020. Pangi mengingatkan agar Presiden Joko Widodo serius merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) demi memperbaiki IDI."Kita sangat berharap wacana presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekadar basa-basi politik semata, bisa segera presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik...

Rabu , 24 Feb 2021, 00:42 WIB

Legislator Harap Pasal Karet di UU ITE Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah membentuk tim kajian Undang-Undang...

Selasa , 23 Feb 2021, 21:36 WIB

DPR: SE Kapolri Terkait UU ITE Punya Semangat Konstruktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Heru...

Selasa , 23 Feb 2021, 21:30 WIB

Desakan Penghapusan 'Pasal Karet' di UU ITE Terus Bergulir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Al-Azhar...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono.

Selasa , 23 Feb 2021, 21:17 WIB

Polri Janji Kedepankan Mediasi untuk Tangani Kasus ITE

Selasa , 23 Feb 2021, 20:37 WIB

Komnas HAM dan Polri Bahas Tata Kelola Penerapan UU ITE

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin

Selasa , 23 Feb 2021, 19:05 WIB

Pimpinan DPR Nilai Revisi UU ITE Layak Masuk Prioritas 2021

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

Selasa , 23 Feb 2021, 18:40 WIB

Pakar Apresaisi Kapolri Terbitkan SE untuk Tangani Kasus ITE

Selasa , 23 Feb 2021, 14:21 WIB

DPR: Revisi UU ITE Penting dan Layak Masuk Prolegnas 2021

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

Selasa , 23 Feb 2021, 14:13 WIB

Menkominfo: Tim Kajian UU ITE Jangan Buat Kekosongan Hukum

Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (ilustrasi)

Selasa , 23 Feb 2021, 12:45 WIB

Mahfud Bentuk Tim Kajian UU ITE, Ini Kata Anggota DPR

Pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi). Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal menilai tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD karena adanya wacana dari Presiden untuk merevisi UU ITE. Iqbal meminta tim bentukan Mahfud itu fokus pada undang-undang yang menjadi kontroversi dan menuai banyak protes di masyarakat.

Selasa , 23 Feb 2021, 12:32 WIB

Legislator Minta Tim Kajian Fokus Hanya Pasal Karet UU ITE

Selasa , 23 Feb 2021, 12:23 WIB

Penghapusan Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Didukung

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Senin , 22 Feb 2021, 22:12 WIB

Pemerintah Beri Batas Waktu 2 Bulan untuk Mengkaji UU ITE

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terbitkan Surat Edaran sikapi perkembangan situasi nasional terkait pasal-pasal dalam UU ITE.

Senin , 22 Feb 2021, 21:07 WIB

Kapolri Keluarkan Pedoman Penanganan Kasus UU ITE

Senin , 22 Feb 2021, 20:27 WIB

Wakil Ketua MPR Usulkan UU ITE Dirombak Total

Mahfud: Kajian UU ITE Memerlukan Waktu 2 Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memerlukan waktu sekitar dua bulan. Pemerintah sudah membentuk dua tim khusus untuk membahas revisi UU ITE. "Nantinya mereka (tim) akan berdiskusi dengan semua pihak selama dua sampai tiga bulan. Nanti, tim ini akan melapor...

Senin , 22 Feb 2021, 16:51 WIB

Eks Pansus RUU ITE: Pasal Pencemaran Nama Sebaiknya Dihapus

Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo, Prof Henry Subiakto.

Senin , 22 Feb 2021, 16:02 WIB

Henry Subiakto Ditunjuk Jadi Ketua Sub Tim 1 Kaji UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Senin , 22 Feb 2021, 15:40 WIB

Tim Kajian Dapat Libatkan Korban dan Pelaku Pidana UU ITE

Senin , 22 Feb 2021, 14:24 WIB

Tim Kajian UU ITE Dibentuk untuk Bahas Pasal Karet

Senin , 22 Feb 2021, 14:08 WIB

Pemerintah Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE

Senin , 22 Feb 2021, 10:58 WIB

Menko Polhukam Bentuk Dua Tim untuk Revisi UU ITE

Ahad , 21 Feb 2021, 13:15 WIB

BEM SI Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE

Ahad , 21 Feb 2021, 01:20 WIB

Fahira Idris: Sudah Waktunya UU ITE Direvisi

Sabtu , 20 Feb 2021, 13:00 WIB

Ini Tugas 2 Tim Revisi UU ITE yang Dibentuk Kemenkopolhukam

Sabtu , 20 Feb 2021, 10:04 WIB

Infografis 9 Pasal UU ITE yang Perlu Direvisi

Sabtu , 20 Feb 2021, 00:05 WIB

Menkominfo Segera Siapkan Tim Revisi UU ITE

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. Guspardi Gaus menilai arahan Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditindaklanjuti jajaran pemerintahan dengan membuat kajian komprehensif terhadap revisi UU tersebut.

Jumat , 19 Feb 2021, 12:57 WIB

Komisi II Minta Pemerintah Lakukan Kajian Revisi UU ITE

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri).

Jumat , 19 Feb 2021, 00:14 WIB

Kapolri Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus Terkait UU ITE

Kamis , 18 Feb 2021, 18:37 WIB

Pemerintah Diminta Segera Masukkan Draf Revisi UU ITE ke DPR

Staf ahli Kominfo bidang hukum Henri Subiakto

Kamis , 18 Feb 2021, 18:14 WIB

Henri Subiakto Jelaskan Alasan UU ITE Direvisi pada 2016

Kamis , 18 Feb 2021, 17:54 WIB

Elsam: UU ITE Belum Jelas Batasi Jenis Konten Langgar Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh.

Komisi III Dukung Kapolri Bentuk Pedoman Penafsiran UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat pedoman penanganan laporan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pedoman terutama untuk menafsirkan pasal-pasal yang dinilai karet, seperti Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2). "Kriteria harus dibuat dengan rinci dan jelas sehingga jelas apa yang dilanggar, terutama...

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof. Henri Subiakto

Kamis , 18 Feb 2021, 16:01 WIB