#revisi-uu-kejaksaan

Ilustrasi jalannya persidangan di pengadilan.

Senin , 24 Feb 2025, 19:43 WIB

Revisi UU Kejaksaan, Pakar Hukum: Agar Polisi dan Jaksa Terintegrasi dalam Pembuktian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, mengatakan, revisi UU Kejaksaan bukan dalam konteks menambah kewenangan jaksa. Menurutnya, kepolisian dan kejaksaan merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum. “Jadi bukan dalam...

Jumat , 21 Feb 2025, 13:24 WIB

Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, dengan melihat beban kerja Kepolisian, maka kewenangan kejaksaan dalam penyidikan langsung perkara tertentu bisa ditambahkan. Asalkan jelas jenis tindak pidana tertentunya, dan diatur dalam ketentuan UU. Dalam tindak pidana tertentu, kata Jimly, diberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk lengsung melakukan penyidikan, seperti tindak pidana korupsi (tipikor) yang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bisa...

Kamis , 20 Feb 2025, 10:16 WIB

Peneliti: Penambahan Kewenangan Kejaksaan Mengancam Negara Hukum dan HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior De Jure (Democratic Judicial Reform),...

Senin , 20 May 2024, 14:33 WIB

DPR Akui Adanya Permintaan Revisi UU TNI dan Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad...

Rabu , 14 Apr 2021, 13:44 WIB

RUU Kejaksaan, DPR Pertimbangkan Kembali Pasal Kontroversial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul...

Selasa , 13 Apr 2021, 23:15 WIB

Komisi III akan Dengar Masukan Publik Terkait RUU Kejaksaan

Selasa , 13 Apr 2021, 18:39 WIB

DPR Tunggu Surpres Jokowi Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas pendalaman penanganan kasus-kasus terkini oleh Kejaksaan Agung, khususnya yang berkaitan dengan sekuritas dan investasi.

Rabu , 28 Oct 2020, 10:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan tak Ambil Kewenangan Institusi Lain

Rabu , 07 Oct 2020, 18:07 WIB

Peradi Nilai RUU Kejaksaan Timbulkan Konflik Kepentingan

Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang - Yenti Garnasih.

Senin , 05 Oct 2020, 00:57 WIB

Pakal Menilai RUU Kejaksaan Ringankan Kontrol Terhadap Jaksa

Ahad , 04 Oct 2020, 02:23 WIB

Saran Eks Pimpinan KPK Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jumat , 02 Oct 2020, 18:41 WIB

Pakar: Revisi UU Kejaksaan untuk Kuatkan Lembaga

Jumat , 02 Oct 2020, 15:56 WIB

Soal RUU Kejaksaan, Pakar: Belajar dari Kasus Pinangki

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai sebagai sarana yang tepat untuk memperkuat integritas penegakan hukum di negara ini.

Kamis , 01 Oct 2020, 03:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan Sarana Perkuat Integritas

Rabu , 30 Sep 2020, 21:41 WIB

RUU Kejaksaan Dinilai Buat Jaksa Superbody Penegakan Hukum

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita.

Selasa , 29 Sep 2020, 21:23 WIB

Pakar: Revisi KUHAP Dulu Sebelum Bahas RUU Kejaksaan

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kanan)

Senin , 28 Sep 2020, 21:45 WIB

Komjak: Revisi UU Kejaksaan Penting dan Mendesak

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji berpendapat Revisi Undang Undang Kejaksaan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004 yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik.

Pakar Pandang Revisi UU Kejaksaan Sudah Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji berpendapat Revisi Undang Undang Kejaksaan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004 yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik. Dalam RUU tersebut, kata Indriyanto, penegakan hukum akan mengutamakan Sistem Pengawasan Kewenangan sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS)."Sesuai...

Jumat , 11 Sep 2020, 23:03 WIB