#revisi-uu-kejaksaan

Wakil Ketua DP, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

Senin , 20 May 2024, 14:33 WIB

DPR Akui Adanya Permintaan Revisi UU TNI dan Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, lembaganya sudah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Revisi berkaitan dengan usia pensiun dan...

Rabu , 14 Apr 2021, 13:44 WIB

RUU Kejaksaan, DPR Pertimbangkan Kembali Pasal Kontroversial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, Komisi III DPR akan mempertimbangkan kembali pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang dinilai masyarakat kontroversial dan tidak pas. Pasal-pasal tersebut terkait dengan pemberian kewenangan penyidikan-penyelidikan dan penyadapan yang akan diatur dalam RUU Kejaksaan. "Tentu, jika pasal-pasal yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan dinilai tidak pas, maka kami...

Selasa , 13 Apr 2021, 23:15 WIB

Komisi III akan Dengar Masukan Publik Terkait RUU Kejaksaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan...

Selasa , 13 Apr 2021, 18:39 WIB

DPR Tunggu Surpres Jokowi Terkait Revisi UU Kejaksaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin...

Rabu , 28 Oct 2020, 10:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan tak Ambil Kewenangan Institusi Lain

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang...

Rabu , 07 Oct 2020, 18:07 WIB

Peradi Nilai RUU Kejaksaan Timbulkan Konflik Kepentingan

Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang - Yenti Garnasih.

Senin , 05 Oct 2020, 00:57 WIB

Pakal Menilai RUU Kejaksaan Ringankan Kontrol Terhadap Jaksa

Ahad , 04 Oct 2020, 02:23 WIB

Saran Eks Pimpinan KPK Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jumat , 02 Oct 2020, 18:41 WIB

Pakar: Revisi UU Kejaksaan untuk Kuatkan Lembaga

Jumat , 02 Oct 2020, 15:56 WIB

Soal RUU Kejaksaan, Pakar: Belajar dari Kasus Pinangki

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai sebagai sarana yang tepat untuk memperkuat integritas penegakan hukum di negara ini.

Kamis , 01 Oct 2020, 03:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan Sarana Perkuat Integritas

Rabu , 30 Sep 2020, 21:41 WIB

RUU Kejaksaan Dinilai Buat Jaksa Superbody Penegakan Hukum

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita.

Selasa , 29 Sep 2020, 21:23 WIB

Pakar: Revisi KUHAP Dulu Sebelum Bahas RUU Kejaksaan

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kanan)

Senin , 28 Sep 2020, 21:45 WIB

Komjak: Revisi UU Kejaksaan Penting dan Mendesak

Ahad , 27 Sep 2020, 01:16 WIB

Revisi UU Kejaksaan, Pakar: Batasi Kewenangan Jaksa

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji berpendapat Revisi Undang Undang Kejaksaan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004 yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik.

Sabtu , 12 Sep 2020, 01:26 WIB

Pakar Pandang Revisi UU Kejaksaan Sudah Tepat

Jumat , 11 Sep 2020, 23:03 WIB

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Cegah Aparat Jadi Alat Politik

Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh (kanan)

Komisi III: Revisi UU Kejaksaan akan Sempurnakan 8 Poin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang tengang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang akan dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg). Ada delapan poin yang akan disempurnakan lewat revisi undang-undang tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan poin pertama yang disempurnakan adalah terkait kewenangan kejaksaan untuk penyidikan tindak...

close ×