#revisi-uu-kejaksaan

Jumat , 21 Feb 2025, 13:24 WIB

Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, dengan melihat beban kerja Kepolisian, maka kewenangan kejaksaan dalam penyidikan langsung perkara tertentu bisa ditambahkan. Asalkan jelas jenis tindak pidana...

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Parlemen RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Aksi bertajuk Aksi Hitam Februari Kelam itu bertujuan untuk menolak asas dominis litis yang berarti memberikan kewenangan secara penuh kepada kejaksaan yang berpotensi merusak sistem hukum di Indonesia.

Kamis , 20 Feb 2025, 10:16 WIB

Peneliti: Penambahan Kewenangan Kejaksaan Mengancam Negara Hukum dan HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior De Jure (Democratic Judicial Reform), Awan Puryadi, menilai penambahan kewenangan kejaksaan dalam revisi UU Kejaksaan sudah berlebihan. Hal ini membahayakan negara hukum dan HAM. Hal ini disampaikan Awan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertema Problematika UU Kejaksaan dan RUU Kejaksaan, Rabu (19/2/2025). “Revisi UU Kejaksaan yang kedua ini memberikan kewenangan yang semakin luas bagi Kejaksaan dalam...

Senin , 20 May 2024, 14:33 WIB

DPR Akui Adanya Permintaan Revisi UU TNI dan Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad...

Rabu , 14 Apr 2021, 13:44 WIB

RUU Kejaksaan, DPR Pertimbangkan Kembali Pasal Kontroversial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul...

Selasa , 13 Apr 2021, 23:15 WIB

Komisi III akan Dengar Masukan Publik Terkait RUU Kejaksaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan...

Selasa , 13 Apr 2021, 18:39 WIB

DPR Tunggu Surpres Jokowi Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas pendalaman penanganan kasus-kasus terkini oleh Kejaksaan Agung, khususnya yang berkaitan dengan sekuritas dan investasi.

Rabu , 28 Oct 2020, 10:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan tak Ambil Kewenangan Institusi Lain

Rabu , 07 Oct 2020, 18:07 WIB

Peradi Nilai RUU Kejaksaan Timbulkan Konflik Kepentingan

Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang - Yenti Garnasih.

Senin , 05 Oct 2020, 00:57 WIB

Pakal Menilai RUU Kejaksaan Ringankan Kontrol Terhadap Jaksa

Ahad , 04 Oct 2020, 02:23 WIB

Saran Eks Pimpinan KPK Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jumat , 02 Oct 2020, 18:41 WIB

Pakar: Revisi UU Kejaksaan untuk Kuatkan Lembaga

Jumat , 02 Oct 2020, 15:56 WIB

Soal RUU Kejaksaan, Pakar: Belajar dari Kasus Pinangki

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai sebagai sarana yang tepat untuk memperkuat integritas penegakan hukum di negara ini.

Kamis , 01 Oct 2020, 03:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan Sarana Perkuat Integritas

Rabu , 30 Sep 2020, 21:41 WIB

RUU Kejaksaan Dinilai Buat Jaksa Superbody Penegakan Hukum

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita.

Selasa , 29 Sep 2020, 21:23 WIB

Pakar: Revisi KUHAP Dulu Sebelum Bahas RUU Kejaksaan

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kanan)

Senin , 28 Sep 2020, 21:45 WIB

Komjak: Revisi UU Kejaksaan Penting dan Mendesak

Ahad , 27 Sep 2020, 01:16 WIB

Revisi UU Kejaksaan, Pakar: Batasi Kewenangan Jaksa

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Cegah Aparat Jadi Alat Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Pidana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik. Dia mengatakan, RUU menyebutkan bahwa penegakan hukum akan mengutamakan Sistem Pengawasan Kewenangan sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS). "Sesuai harapan masyarakat dan bertujuan untuk lebih melayani para pencari keadillan, melindungi...

Penambahan fungsi penyidikan di RUU Kejaksaaan dinilai tepat. Kejaksaan (ilustrasi)

Rabu , 09 Sep 2020, 18:39 WIB

Penambahan Fungsi Penyidikan di RUU Kejaksaan Diapresiasi

Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh (kanan)

Senin , 31 Aug 2020, 16:08 WIB

Komisi III: Revisi UU Kejaksaan akan Sempurnakan 8 Poin

close ×