#revisi-uu-kuhap

Ketua DPP Muhammadiyah, yang juga Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, tidak setuju jika kewenangan kejaksaan dalam menyelidiki perkara korupsi dihapus. (Foto ilustrasi)

Sabtu , 29 Mar 2025, 11:21 WIB

Buya Anwar: Yang tak Setuju Kejaksaan Usut Korupsi adalah Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, tidak setuju jika kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan korupsi dicabut. Seharusnya kewenangan kejaksaan ditambah bukan malah dihilangkan. Hal itu disampaikan tokoh Muhammadiyah yang biasa...

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono mengucap sumpah jabatan saat mengikuti pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). Bimantoro Wiyono menggantikan rekan satu fraksinya Soepriyanto yang meninggal dunia karena COVID-19.

Rabu , 26 Mar 2025, 16:09 WIB

Legislator Gerindra Nilai Restorative Justice Perlu Dimasukkan Pembahasan RKUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono menegaskan pentingnya penerapan restorative justice dalam pembaruan sistem peradilan pidana melalui pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Bimantoro meyakini restorative justice sebagai pendekatan keadilan. Bimantoro menekankan restorative justice perlu menjadi bagian integral dari RKUHAP. Hal ini guna mewujudkan sistem hukum yang manusiawi dan solutif. “Restorative justice adalah bentuk keadilan...

Selasa , 25 Mar 2025, 19:24 WIB

#revisi-uu-kuhap

Buya Anwar: Yang tak Setuju Kejaksaan Usut Korupsi adalah Koruptor

Legislator Gerindra Nilai Restorative Justice Perlu Dimasukkan Pembahasan RKUHAP

Guru Besar Unila: Masa Depan Pemberantasan Korupsi Mengkhawatirkan

Endus Upaya Kebiri Kewenangan Jaksa Sidik Kasus Korupsi, Ahli Hukum: Memprihatinkan!

Koalisi Sipil Pertanyakan Kewenangan yang Sangat Besar Polisi di RUU KUHAP

Komisi III DPR Segera Bahas RUU KUHAP Setelah Surpres Turun

Pakar Sebut Ada Pembegalan Kewenangan Kejaksaan untuk Tangani Perkara Korupsi

Mantan Hakim MK: Tidak Tepat Hapus Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi

Revisi UU Kejaksaan, Pakar Hukum: Agar Polisi dan Jaksa Terintegrasi dalam Pembuktian

Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan

Kewenangan Penyidikan Pidana Umum, Kejagung: Nanti Kita Perlu Kaji Ya

Menkumham: KPK tak Boleh Membunuh Rancangan 700 pasal

DPR Diminta Tidak Tergesa-gesa Merevisi KUHAP

Watimpres: Revisi UU KUHAP Sesuaikan dengan Keinginan KPK