#revisi-uu-mk

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) menyampaikan sambutan saat Deklarasi Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju yang terdiri dari 12 partai politik resmi mendeklarasikan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpasangan dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Penandatanganan piagam dukungan tersebut ditandatangani oleh para petinggi partai pengusung dari partai Gerindra, Golkar, PKS, PKB, PPP, Nasdem, PAN, PSI, Demokrat, Perindo, Gelora dan Garuda. Deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Jumat , 23 Aug 2024, 16:04 WIB

Bang Emil, Sapaan Baru Ridwan Kamil, Siap Melawan Tiga atau Berapa Pun Paslon di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jakarta M Ridwan Kamil atau Bang Emil mengaku siap melawan tiga atau berapa pun pasangan calon pada Pilkada Jakarta. Ia pun optimistis memenangi...

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Senin , 27 May 2024, 15:31 WIB

Fraksi PDIP DPR Pastikan Ajukan Nota Keberatan Atas Revisi UU MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya tegak lurus terhadap perintah di internal partai. Salah satunya, terkait protes revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi UU MK diketahui tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Bambang Pacul, sapaan akrabnya,...

Ahad , 26 May 2024, 06:41 WIB

Megawati Sebut Revisi UU MK Terkesan Tiba-Tiba, Ini Respons Ketua DPR Puan Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Ketua Umum...

Selasa , 21 May 2024, 09:01 WIB

Menkumham Yasonna Mengaku Berada di Swiss Ketika Rapat Persetujuan Revisi UU MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)...

Senin , 20 May 2024, 22:00 WIB

DPR: Revisi UU MK Sudah Masuk Tahap Persetujuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah...

Senin , 20 May 2024, 18:03 WIB

DPR tak Gubris Meski Banjir Kritik, Revisi UU MK Jalan Terus

Jumat , 17 May 2024, 13:50 WIB

Ramai-Ramai Mantan Hakim Konstitusi Menolak Revisi UU MK yang Dinilai Berbahaya

Suasana jelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (22/4/2024). MK akan menggelar sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 pada hari ini pukul 09.00 WIB.

Jumat , 17 May 2024, 07:49 WIB

Revisi UU MK: Ancaman Terhadap Independensi Hakim Konstitusi dan Fondasi Negara Hukum

Jumat , 17 May 2024, 05:52 WIB

Mantan Hakim MK Lantang Tolak Revisi UU MK, Ungkap Soal Ancaman Serius

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono.

Kamis , 16 May 2024, 18:27 WIB

MK Tolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Ini Alasannya

Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva.

Kamis , 16 May 2024, 16:42 WIB

Hamdan Zoelva: Revisi UU MK Jadi Ancaman Serius

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdan Zoelva.

Kamis , 16 May 2024, 16:40 WIB

Hamdan Zoelva: Revisi UU MK Jadi Ancaman Serius Independensi Hakim

Rabu , 15 May 2024, 17:00 WIB

Mahfud Bongkar Keanehan Revisi UU MK

Ketua MK Suhartoyo (kanan) dan Hakim MK Saldi Isra (kiri) dalam sebuah sidang di Mahkamah Konstitusi.

Rabu , 15 May 2024, 09:56 WIB

Mahfud Ungkap Tendensi Revisi UU MK untuk Berhentikan Hakim-Hakim Tertentu

Ketua MK Suhartoyo (kanan) dan Hakim MK Saldi Isra (kiri) menunjukan peta pembagian bansos yang di lakukan presiden saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil empat Menteri kabinet Jokowi-Maruf dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 yakni Menko PMK, Menko Perekonomian, Menkeu dan Mensos.

Rabu , 15 May 2024, 05:56 WIB

Revisi UU MK yang Pernah Dicurigai untuk Lengserkan Hakim Tertentu Segera Disahkan DPR

Ketua DPR Puan Maharani. Ketua DPR Puan Maharani sebut 9 fraksi di DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU MK.

Selasa , 05 Dec 2023, 18:35 WIB

Puan: 9 Fraksi DPR Sepakat Tunda Pengesahan RUU MK

Suasana jalannya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan agenda pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Jumat , 01 Dec 2023, 00:59 WIB

Kelindan Antara Revisi UU MK dan Dugaan Upaya Menyingkirkan Saldi Isra

Hamdan Zoelva. Eks Ketua MK Hamdan Zoelva menyarankan revisi UU MK disetop hingga pemilu selesai.

Hamdan Zoelva Minta Revisi UU MK Disetop Sampai Pemilu Selesai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI terus melakukan pembahasan revisi UU MK walau ditentang berbagai pihak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, saat ini pembahasan revisi UU MK seharusnya disetop.Ia mengingatkan, UU MK akan sangat terkait dengan gugatan-gugatan hasil pemilu yang biasanya bermunculan setelah pemungutan atau perhitungan suara. Karenanya, Hamdan berharap, pembahasan revisi UU MK bisa disetop."Oleh karena...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan PPP Arsul Sani mengingatkan dampak putusan MK. Legislator sebut hakim juga harusnya jabat lima tahun.

Jumat , 26 May 2023, 23:00 WIB

Ingatkan Dampak Putusan MK, Legislator: Hakim MK Juga Harusnya Jabat 5 Tahun

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 Hamdan Zoelva (kanan) dan Hakim Konstitusi Indonesia periode 2003–2008 Maruarar Siahaan (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar pertemuan dengan pejabat lama pimpinan MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sabtu (1/10/2022). Pertemuan tersebut membahas pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi pilihan DPR Aswanto dan diganti dengan Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Guntur Hamzah.

Sabtu , 01 Apr 2023, 00:35 WIB

Jimly Nilai Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif-Legislatif

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Jumat , 31 Mar 2023, 22:44 WIB

Jimly: Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif-Legislatif Terhadap Putusan UU Cipta Kerja

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Jimly mempertanyakan independensi hakim jika ada pasal evaluasi di RUU MK.

Jumat , 31 Mar 2023, 19:30 WIB

Jimly Pertanyakan Independensi Hakim Jika Ada Pasal Evaluasi di RUU MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Jimly mendesak pasal evaluasi hakim dicabut dari revisi Undang Undang MK.

Jumat , 31 Mar 2023, 18:44 WIB

Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK

Jumat , 17 Feb 2023, 05:57 WIB

Alasan Komisi III Usulkan Kembali Revisi UU MK, Salah Satunya Agar Bisa Evaluasi Hakim

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (KPU), Hamdan Zoelva (kiri). Hamdan mengkritisi usulan DPR merevisi kembali UU MK. (ilustrasi)

Kamis , 16 Feb 2023, 22:41 WIB

DPR Kembali Usulkan Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Jangan Sampai MK Jadi Alat Politik

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Arsul membenarkan bahwa Komisi III DPR kembali mengusulkan revisi UU Mahkamah Konstitusi. (ilustrasi)

Kamis , 16 Feb 2023, 19:12 WIB

Usul Revisi UU MK, DPR Khawatir Kewenanganannya Diambil Alih MK

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. Benny menilai tidak ada urgensi DPR merivisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). (ilustrasi)

Kamis , 16 Feb 2023, 18:00 WIB

Demokrat Soal Revisi UU MK: Untuk Meloloskan dan Menyingkirkan Orang Tertentu

Kamis , 16 Feb 2023, 08:43 WIB

Mahfud: Akademisi Minta Pemerintah Tolak Revisi UU MK

Kamis , 16 Feb 2023, 05:52 WIB

Pencopotan Aswanto Jadi Salah Satu Dasar DPR Kembali Usulkan Revisi UU MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). DPR kembali mengusulkan revisi UU MK. (ilustrasi)

Rabu , 15 Feb 2023, 21:22 WIB

UU Mahkamah Konstitusi Baru Disahkan pada 2020, DPR Kembali Usulkan Revisi

DPR melantik anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III DPR menggantikan Herman Herry, di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11).

Rabu , 15 Feb 2023, 17:01 WIB

Soal Revisi UU MK, Bambang Pacul: Evaluasi Hakim-hakim yang tak Menjalankan Tugas

Menko Polhukam Mahfud Md bersiap mengikuti Rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Rabu , 15 Feb 2023, 16:51 WIB

Mahfud: MK Harus Bebas dari Pengaruh Kekuasaan

Ketua Dewan Etik MK Ahmad Rustandi, anggota dewan etik Salahudin Wahid, dan juga Juru Bicara MK Fajar Laksono memberikan pernyataan pers.

Kamis , 08 Oct 2020, 11:15 WIB

MK tak Pernah Dukung Pembentukan Suatu UU

Senin , 24 Aug 2020, 15:33 WIB

Pembahasan RUU MK, Presiden Sampaikan Pandangan ke DPR

Koalisi Sipil Minta Presiden Setop Pembahasan RUU MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak mendesak. Koalisi Masyarakat Save MK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan aksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengamandemen UU 8/2011 tentang MK. Kelompok gabungan sipil itu menuding upaya perevisian bersama UU MK tersebut sarat konflik politik dan kepentingan kekuasaan. Anggota Koalisi Save MK Kurnia Ramadhana menerangkan, revisi UU MK...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (keempat kiri) bersama jajaran Hakim Konstitusi memberikan keterangan pers terkait Kasus yang melibatkan salah satu hakim Konstitusi inisial PA di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1).

Jumat , 27 Jan 2017, 18:13 WIB