#revisi-uu-pemilu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Selasa , 07 Jan 2025, 16:28 WIB

Menko Yusril Yakin Pihak yang Ingin Mengembalikan Presidential Threshold akan Sia-Sia

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Usaha memunculkan kembali presidential threshold dalam perubahan Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024 dinilai langkah politik sia-sia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi...

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024.

Sabtu , 04 Jan 2025, 07:40 WIB

PSHK FH UII Ingatkan DPR tak Manuver Atas Putusan MK

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) mengingatkan DPR RI untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau 'presidential threshold'. DPR diminta tidak melakukan manuver menyimpang dari semangat putusan itu. "Kepada pembentuk Undang-Undang (DPR) untuk memedomani putusan MK tentang 'presidential threshold' dan tidak melakukan manuver-manuver yang mengingkarinya,"...

Jumat , 20 Dec 2024, 18:07 WIB

Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Komisi II: Jadi Bahan Evaluasi Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah mewacanakan kepala...

Kamis , 26 Oct 2023, 07:42 WIB

PKS Tolak Percepatan Pilkada 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR RI menolak revisi UU...

Selasa , 15 Nov 2022, 16:46 WIB

KPU Setuju Nomor Urut Parpol untuk Pemilu 2024 tidak Diubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku setuju...

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengusulkan agar nomor urut peserta Pemilu 2024 tetap dan tidak diundi kembali. (ilustrasi)

Selasa , 15 Nov 2022, 15:41 WIB

Keinginan Megawati Agar PDIP Tetap Nomor Urut 3 di Pemilu 2024 akan Terwujud

Menteri Koordinator Bidang Politiki, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Selasa , 02 Aug 2022, 17:44 WIB

Menko Polhukam: Tidak Ada Agenda Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pemerintah dan DPR tidak perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau mengeluarkan Perppu terkait adanya penambahan daerah pemilihan (dapil) di Pemilu 2024.

Senin , 25 Jul 2022, 18:39 WIB

Akomodir Terbentuknya Tiga DOB Papua, Anggota DPR: Tidak Perlu Revisi UU Pemilu dan Perppu

Sejumah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang, penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2023 serta rencana kerja pemerintah, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, mengesahkan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih, dan pengesahan lima RUU provinsi, serta mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ahad , 03 Jul 2022, 23:55 WIB

Komisi II Belum Bicara Soal Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai rapat timus dan timsin tertutup tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/6).

Kamis , 30 Jun 2022, 13:44 WIB

Komisi II: Penerbitan Perppu Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan revisi UU Pemilu sebagai dampak dari pemekaran Papua. (ilustrasi)

Kamis , 30 Jun 2022, 13:28 WIB

DPR Pastikan Revisi UU Pemilu Dampak dari Pemekaran Papua

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan revisi UU Pemilu harus segera karena terkait faktor DOB Papua.

Kamis , 30 Jun 2022, 05:27 WIB

Ini Alasan KPU Revisi UU Pemilu Harus Rampung 2022

Rabu , 29 Jun 2022, 18:31 WIB

Tiga Provinsi Baru Papua Disetujui DPR-Pemerintah, UU Pemilu Direvisi atau Perppu

Senin , 27 Jun 2022, 19:29 WIB

DPR Pertimbangkan Revisi UU Pemilu demi Pemekaran Papua

Peneliti Formappi Lucius Karus tak setuju upaya DPR merevisi UU Pemilu untuk mengakomodasi pemekaran Papua.

Kamis , 23 Jun 2022, 19:56 WIB

Formappi: Revisi UU untuk Akomodasi Pemekaran akan Ganggu Persiapan Pemilu 2024

Selasa , 12 Apr 2022, 18:19 WIB

Presiden Minta Kepastian Hukum Pemilu, Pengamat: Revisi UU Pemilu Prioritas

Beban penyelenggara Pemilu 2019 sudah dievaluasi dan antisipasinya akan terlaksana pada 2024 mendatang. Foto: Pencoblosan saat pemilu (ilustrasi).

Jumat , 26 Nov 2021, 06:25 WIB

Komisi II: Beban Penyelenggara Pemilu Sudah Diantisipasi

Pertemuan PKS dan Perludem Bahas Penundaan Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi kantor Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), di Tebet, Jakarta, Rabu (24/3). Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu terkait penundaan revisi UU Pemilu. “Ditundanya pembahasan revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, adalah suatu langkah mundur dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Ahmad...

Selasa , 23 Mar 2021, 19:50 WIB

Demokrat Usul RUU Pemilu Tetap Masuk Prolegnas Prioritas

Suasana rapat kerja komisi II DPR dengan Kemendagri, Bawaslu, KPU dan DKPP bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3). Rapat itu membahas terkait persiapan pemilihan umum tahun 2024.Prayogi/Republika

Selasa , 16 Mar 2021, 00:05 WIB

KPU Usul Pemilu Februari atau Maret 2024, Pilkada November

Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi

Sabtu , 13 Mar 2021, 16:25 WIB

Pilkada 2024, Pengamat Soroti Legitimasi Kepala Daerah

Sabtu , 13 Mar 2021, 15:46 WIB

Legislator Bantah DPR Balik Badan Soal Revisi UU Pemilu

Sabtu , 13 Mar 2021, 14:49 WIB

Pengamat: Anies tak Hilang Panggung Meski Pilkada Diundur

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:50 WIB

Empat Alasan PKS Mendorong UU Pemilu Direvisi

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Ferry Kurnia Rizkiyansyah .

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:31 WIB

Netgrit: Pemerintah-DPR tak Anggap Penting Kualitas Pemilu

Selasa , 09 Mar 2021, 18:32 WIB

Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas DPR

Suasanan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3). (ilustrasi)

Selasa , 09 Mar 2021, 18:24 WIB

Alasan Demokrat Menolak RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas

Selasa , 09 Mar 2021, 14:57 WIB

RUU Pemilu tak Masuk Prolegnas, Pilkada Serentak Tetap 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (5/3/2021). Rapimnas yang bertemakan Golkar Optimis Indonesia Sehat dan Sejahtera tersebut membahas strategi pemenangan pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2024.

Ahad , 07 Mar 2021, 07:57 WIB

Airlangga: Golkar Dukung UU Pemilu tak Direvisi

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Kamis , 04 Mar 2021, 17:32 WIB

Komisi II: Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Demokrasi

Selasa , 02 Mar 2021, 15:34 WIB

KPU Usul Tahapan Pemilu 2024 Dimulai pada November 2021

Jumat , 26 Feb 2021, 02:30 WIB

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk Dorong Reformasi Parpol

Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pilkada.

Rabu , 24 Feb 2021, 19:25 WIB

DPR RI: Revisi UU Pemilu untuk Penyempurnaan

Selasa , 23 Feb 2021, 20:46 WIB

PKB Dukung Revisi UU Pemilu Tapi Pilkada Tetap 2024

PDIP Tetap Buka Peluang Revisi UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024. Namun, PDIP tetap membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Kita membuka peluang untuk revisi UU Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017. Mari kita sempurnakan supaya berkualitas, supaya pemilu kita lebih mudah, tidak rumit," ujar...

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari

Ahad , 21 Feb 2021, 13:59 WIB