#revisi-uu-pilkada

Selasa , 24 May 2016, 11:57 WIB

Revisi UU Pilkada Bisa Cegah Politisi Kutu Loncat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Revisi Undang-Undang Pilkada dapat mencegah munculnya politisi kutu loncat atau berpindah-pindah memanfaatkan peluang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah."Revisi...

Senin , 23 May 2016, 06:20 WIB

Anggota Dewan Dinilai Lebih Baik tak Maju Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu poin revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah aturan terkait status anggota DPR, DPD dan DPRD saat mencalonkan diri dalam Pilkada serentak nanti. Kewajiban mundur atau cukup cuti menjadi perdebatan krusial terkait pencalonan.Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz mengatakan, pelaksanaan Pilkada sesungguhnya bukan hanya perebutan kekuasaan daerah semata. Dalam konteks...

Kamis , 05 May 2016, 15:27 WIB

Mendagri Harap Revisi UU tak Ganggu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap...

Kamis , 05 May 2016, 14:56 WIB

Pembahasan Revisi UU Molor, Pilkada akan Tetap Berlangsung Februari 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai...

Jumat , 29 Apr 2016, 19:24 WIB

Pemerintah: Isu Krusial Revisi UU Pilkada Telah Mengerucut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Revisi UU Pilkada dipastikan gagal...

Jumat , 29 Apr 2016, 13:46 WIB

Meski Reses, DPR Diminta Tetap Bahas RUU Pilkada

Anggota Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menunjukkan jadwal tahapan pendaftaran pasangan calon Pilkada 2015 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (11/8). (Republika/Rakhmawaty La’lang)

Kamis , 28 Apr 2016, 07:10 WIB

Revisi UU Pilkada Molor, Tahapan Pilkada 2017 Bisa Terganggu

Kamis , 28 Apr 2016, 00:15 WIB

Pengesahan Revisi UU Pilkada Mundur

Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Selasa , 26 Apr 2016, 23:23 WIB

Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Hasil Konsultasi Mendagri ke Presiden

Selasa , 26 Apr 2016, 20:57 WIB

DPR: Revisi UU Pilkada Hapus Diskriminasi

Selasa , 26 Apr 2016, 18:15 WIB

Ini Masukan KPU untuk DPR Dalam Revisi UU Pilkada

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Selasa , 26 Apr 2016, 07:24 WIB

Pengamat: Revisi Pilkada Kembalikan TNI-Polri pada Politik

Senin , 25 Apr 2016, 23:42 WIB

'Revisi UU Pilkada Harus Dipercepat Agar tak Ganggu Pilkada 2017'

Ahad , 24 Apr 2016, 13:14 WIB

Ini Poin-Poin Krusial pada Revisi UU Pilkada

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Sabtu , 23 Apr 2016, 21:15 WIB

Ini Saran Perludem untuk Revisi UU Pilkada

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Sabtu , 23 Apr 2016, 21:00 WIB

DPR: UU Pilkada Jadi Salah Satu Produk Hukum Terburuk

Petugas PPK memaparkan hasil penghitungan suara dari tiap kecamatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota pada Pilkada Depok, di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/12).

Sabtu , 23 Apr 2016, 19:28 WIB

DPR Optimistis Revisi UU Pilkada Selesai Tepat Waktu

Misbakhun Sampaikan Tujuh Catatan Terkait Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Mukhammad Misbakhun menyampaikan tujuh catatan penting pada revisi terbatas pada UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. "Revisi terbatas UU Pilkada sasarannya menghasilkan kepemimpinan politik lokal yang kuat dan efektif, mewujudkan demokratisasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga perlu direvisi," kata Mukhammad Misbakhun, di...

Senin , 18 Apr 2016, 16:43 WIB

7 Catatan Penting Misbakhun pada Revisi UU Pilkada

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Jumat , 15 Apr 2016, 22:04 WIB

Lima Fraksi DPR Tolak Sanksi Bagi Parpol tak Usung Calon di Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Jumat , 15 Apr 2016, 22:00 WIB

5 Poin Revisi UU Pilkada Butuh Perdebatan Panjang

Kamis , 14 Apr 2016, 16:46 WIB

PAN Tetap Ingin Perberat Syarat Calon Independen

Kamis , 14 Apr 2016, 15:05 WIB

DPR-MK Konsultasi Revisi UU Pilkada

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz (tengah) saat menjadi pembicara dalam diskusi media

Ahad , 10 Apr 2016, 13:11 WIB

Revisi UU Pilkada, JPRR: Pejabat yang Ikut Pilkada Harus Mundur

Senin , 04 Apr 2016, 00:33 WIB

Tiga Poin UU Pilkada yang Perlu Direvisi versi Perludem

Jumat , 01 Apr 2016, 13:49 WIB

Surat Keterangan Pemred untuk Napi Ikut Pilkada tak Cukup

Kamis , 31 Mar 2016, 14:28 WIB

DPR Cari Jalan Tengah Atur Parpol Berkonflik Ikut Pilkada

Kamis , 31 Mar 2016, 13:28 WIB

Revisi UU Pilkada akan Dikebut

Kamis , 31 Mar 2016, 10:11 WIB

DPR Telah Terima Draft Revisi UU Pilkada

Kamis , 31 Mar 2016, 05:00 WIB

RUU Pilkada Jangan Sampai Diskriminatif Terhadap Calon Independen

Rabu , 30 Mar 2016, 18:27 WIB

Kemendagri Telah Serahkan Draf Revisi UU Pilkada

Selasa , 29 Mar 2016, 06:03 WIB

Calon Independen Bisa Menang Karena Medsos

Jumat , 25 Mar 2016, 21:00 WIB

DPD: Jika Syarat Pilkada Diperkuat, Minat Calon Independen Berkurang

Jumat , 25 Mar 2016, 20:10 WIB

'Syarat Usulan Pengetatan Calon Perseorangan Pilkada Sangat Memberatkan'

Pengamat: Deparpolisasi Telah Terjadi Secara Psikologis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarta Wijaya mengatakan saat ini deparpolasisasi telah terjadi secara psikologis, dan pelakunya adalah parpol itu sendiri. Menurutnya, deparpolisasi terjadi saat warga merasa jauh dengan partainya, tidak mau diidentifikasi dengan partai tertentu, dan tidak adanya kaderisasi yang berkualitas. Deparpolisasi terjadi karena tingkat kepercayaan dan kepuasan publik semakin rendah terhadap parpolTerkait isu deparpolisasi kaitannya dengan...

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Kamis , 24 Mar 2016, 19:28 WIB